Pernah disinggung Gibran saat debat cawapres tahun 2024, istilah ini kembali mengemuka. Inilah fenomena Greenflation, sebuah dilema di era transisi energi.

Greenflation merupakan istilah baru yang belakangan ramai diperbincangkan oleh para ekonom, pembuat kebijakan, hingga aktivis lingkungan. Secara sederhana, greenflation adalah inflasi yang dipicu oleh upaya transisi ke ekonomi hijau.

Selama beberapa dekade terakhir, dunia telah bergerak secara masif untuk menekan emisi karbon, mempercepat penggunaan energi terbarukan, dan meninggalkan bahan bakar fosil. Namun, peralihan ini tidaklah murah. Harga-harga barang dan jasa yang berkaitan dengan teknologi hijau ternyata relatif mahal, mulai dari panel surya, turbin angin, hingga kendaraan listrik. Greenflation, dalam konteks ini, menjadi cermin betapa peliknya menyeimbangkan agenda lingkungan dengan stabilitas ekonomi.

Greenflation tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari serangkaian faktor yang saling berkelindan. Di satu sisi, ada dorongan keras dari pemerintah dan korporasi untuk mempercepat transisi energi bersih. Di sisi lain, pasar komoditas hijau belum sepenuhnya siap menampung lonjakan permintaan yang sangat besar ini.

Secara garis besar, greenflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas dan teknologi hijau sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan dan tren transisi energi. Misalnya, ketika pemerintah memberikan insentif besar-besaran untuk kendaraan listrik, permintaan akan baterai lithium pun langsung melonjak. Hal serupa terjadi dengan komoditas seperti nikel, tembaga, dan rare earth yang vital untuk panel surya serta turbin angin. Kenaikan permintaan yang tajam ini membuat harga bahan baku melesat, yang pada akhirnya dibebankan ke konsumen.

Bukan hanya itu, greenflation juga dapat diperparah oleh kebijakan pembatasan bahan bakar fosil, pajak karbon, dan regulasi lingkungan yang ketat. Semua kebijakan ini memang sangat penting untuk menekan emisi, namun efek jangka pendeknya adalah kenaikan biaya produksi dan distribusi. Dalam beberapa kasus, seperti di Eropa, gelombang kebijakan hijau tanpa kesiapan infrastruktur membuat harga energi melonjak karena pasokan tidak secepat permintaan.

Mari kita tengok beberapa contoh. Di Eropa, upaya agresif untuk transisi energi hijau menyebabkan harga listrik melonjak, terutama saat pasokan energi terbarukan belum cukup stabil untuk menggantikan energi fosil. Perekonomian Eropa juga sangat sensitif terhadap harga gas alam dan minyak dunia, sehingga fluktuasi harga komoditas hijau menambah tekanan inflasi. Namun, respons kebijakan yang adaptif seperti pajak lingkungan yang dirancang hati-hati, subsidi untuk kelompok rentan, dan investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan mulai menunjukkan hasil positif dalam menstabilkan inflasi.

Indonesia menghadapi tantangan dan peluang sekaligus. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya punya modal besar untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik global. Namun, ketergantungan pada impor teknologi baterai dan panel surya, serta volatilitas nilai tukar rupiah, membuat harga produk hijau di dalam negeri tetap mahal. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah berhasil meningkatkan nilai tambah domestik, namun juga menimbulkan ketegangan dagang dengan negara konsumen. Investasi di hilirisasi, inovasi teknologi, serta perlindungan lingkungan dan sosial menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam greenflation berkepanjangan.

Korelasi dengan Lemahnya Nilai Mata Uang

Salah satu aspek yang kerap luput dari diskusi greenflation adalah peran nilai tukar mata uang. Negara-negara berkembang yang ingin mengejar ketertinggalan dalam transisi energi hijau kerap masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan teknologi hijau dari luar negeri. Ketika nilai tukar mata uang lokal melemah terhadap dolar Amerika (atau mata uang utama lainnya), harga impor bahan-bahan ini otomatis naik. Imbasnya, biaya produksi energi hijau di dalam negeri pun meningkat, dan harga produk ramah lingkungan menjadi kurang kompetitif.

Situasi ini paling terasa di negara-negara seperti Indonesia, India, dan Brasil. Ketika rupiah melemah, harga panel surya, baterai, dan komponen kendaraan listrik yang diimpor melonjak tajam. Hal ini menambah beban inflasi domestik, memperparah greenflation yang sudah ada akibat kenaikan harga global komoditas hijau. Bagi negara berkembang, inilah tantangan ganda ketika ingin berkontribusi pada agenda hijau global, namun terjebak dalam tekanan inflasi akibat lemahnya mata uang.

Selain berdampak pada pemerintah, tekanan ini juga merambat ke industri dan konsumen. Industri harus membayar lebih mahal untuk bahan baku, sehingga harga jual ke konsumen ikut naik. Masyarakat pun makin sulit mengakses teknologi hijau yang dijanjikan sebagai solusi masa depan.

Skenario Mitigasi Greenflation

Menghadapi greenflation, solusi satu dimensi jelas tidak cukup. Dunia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan kolaboratif agar transisi hijau tidak berubah menjadi beban ekonomi berkepanjangan.

Salah satu wacana yang pernah mengemuka adalah penggunaan standar mata uang emas (gold standard) sebagai solusi untuk menstabilkan nilai tukar dan menekan greenflation. Dalam sistem gold standard, nilai uang dijamin oleh cadangan emas, sehingga nilai tukar antarnegara menjadi lebih stabil. Secara teori, jika semua negara menganut sistem ini, harga impor bahan baku hijau tidak akan naik-turun secara liar akibat fluktuasi kurs. 

Meskipun dalam praktiknya saat ini, gold standard sulit diterapkan di era ekonomi global yang dinamis saat ini. Harga emas pun bisa sangat fluktuatif, dan sistem ini membatasi fleksibilitas kebijakan moneter negara. Selain itu, faktor utama greenflation tetap berasal dari dinamika permintaan dan penawaran komoditas hijau, bukan semata-mata volatilitas kurs. Jadi, di era kapitalisme global seperti hari ini, gold standard mungkin saja berperan mengurangi tekanan inflasi dari sisi nilai tukar, namun tidak menghilangkan akar masalah utama greenflation. Solusi lainnya yang juga relevan mencakup beberapa langkah berikut.

Pertama, diversifikasi sumber bahan baku dan teknologi. Ketergantungan pada satu atau dua negara pemasok utama membuat rantai pasok sangat rapuh. Negara dan perusahaan perlu mencari dan mengembangkan sumber baru, baik melalui investasi di luar negeri, pengembangan industri domestik, atau kerja sama regional. Diversifikasi juga berarti mencari bahan pengganti atau teknologi alternatif yang tidak hanya mengandalkan satu atau sedikit sumber pasokan.

Kedua, peningkatan kapasitas produksi dan investasi dalam negeri di sektor hijau. Negara-negara berkembang seperti Indonesia sebenarnya punya potensi besar sebagai produsen nikel dan mineral hijau lainnya. Namun, tanpa investasi teknologi dasar dan pengolahan, serta infrastruktur pendukung, nilai tambah tetap dinikmati negara lain. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, ketergantungan pada impor bisa dikurangi, biaya produksi ditekan, dan greenflation bisa lebih mudah dikendalikan.

Ketiga, mendorong inovasi teknologi dan substitusi bahan baku. Penelitian untuk menemukan bahan pengganti yang lebih melimpah, murah, dan mudah didaur ulang sangat penting. Di sisi lain, pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemakaian logam strategis dalam baterai atau panel surya dapat membantu mengurangi permintaan dari sisi hulu.

Keempat, pengembangan ekonomi sirkular, yakni mendaur ulang bahan baku dari limbah elektronik dan kendaraan bekas. Dengan pendekatan ini, ketergantungan pada bahan mentah bisa dikurangi, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari penambangan mineral baru. Beberapa studi di Eropa menunjukkan bahwa kebijakan pajak lingkungan yang tepat dapat membantu menstabilkan inflasi, bukan malah memperparahnya. Fenomena ini dinamakan “greensulation”, di mana pajak lingkungan dapat menurunkan variabilitas inflasi, meredam guncangan harga energi dan pangan, serta mendukung agenda hijau secara berkelanjutan.

Membereskan Akar MAsalah

Greenflation adalah fenomena nyata yang harus dihadapi dunia dalam perjalanan menuju ekonomi hijau. Ia lahir dari kombinasi lonjakan permintaan, keterbatasan pasokan, volatilitas harga, serta kebijakan transisi energi yang ambisius. Diversifikasi pasokan, peningkatan kapasitas domestik, inovasi teknologi, kerja sama internasional, pengembangan ekonomi sirkular, serta kebijakan yang adaptif mungkin saja menjadi paket strategi yang saling melengkapi.

Namun di sisi lain, lemahnya nilai tukar mata uang menambah kerumitan, terutama bagi negara berkembang. Penggunaan standar emas dapat menawarkan stabilitas nilai tukar, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah greenflation yang bersumber pada dinamika pasar komoditas hijau yang merupakan cermin mutakhir dari kapitalisme global—di mana ada peluang kemakmuran, inovasi, dan percepatan transisi energi; namun dibarengi risiko ketimpangan, eksploitasi, dan volatilitas yang khas bawaan sistem ekonomi kapitalistik. 

Pertanyaannya, sistem seperti apakah yang layak secara head to head dijadikan sebagai pengganti kapitalisme global saat ini? Waktu yang akan menjawabnya.