Konflik Palestina–Israel telah lama menjadi medan pertarungan kepentingan geopolitik, di mana rakyat Palestina kerap menjadi korban dari permainan kekuatan besar dunia. Pada 2025, inisiatif Board of Peace (BOP) yang digagas Donald Trump dan didukung Amerika Serikat serta Israel, justru menambah babak baru dari dominasi dan manipulasi atas nasib bangsa Palestina. BOP tidak hanya menjadi sekadar proyek rekonstruksi Gaza, namun juga alat hegemoni baru yang memperlihatkan bagaimana kekuatan besar menundukkan aspirasi Palestina dan menguji solidaritas serta keberanian negara-negara Muslim. 

Board of Peace: Alat Hegemoni dan Manipulasi

BOP menunjukkan bagaimana Palestina telah menjadi medan pertarungan politik antara kekuatan besar, tanpa memperhatikan nasib dan kepentingan rakyat Palestina sendiri. Meskipun dideskripsikan sebagai inisiatif perdamaian, BOP sebenarnya tidak melibatkan partisipasi atau konsultasi langsung dengan rakyat Palestina. Sebagai akibatnya, keputusan yang diambil oleh BOP cenderung lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat dan Israel daripada membantu mewujudkan keadilan dan kedamaian bagi rakyat Palestina.

Di permukaan, BOP dihadirkan sebagai solusi multilateral—rekonstruksi Gaza, pemerintahan transisi, dan jaminan perdamaian (Al Jazeera, 2026a). Namun, jika dikaji lebih dalam, BOP didesain untuk memenuhi kepentingan keamanan Israel, yakni demiliterisasi Hamas, pembatasan pengaruh Iran, hingga legitimasi terhadap tindakan militer Israel bila terjadi "pelanggaran" (Foreign Policy, 2026a). BOP memberi Israel ruang untuk menentukan parameter keamanan, sementara hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dimiskinkan dan disubordinasi di bawah kendali asing.

Inisiatif ini, di bawah kepemimpinan Trump, jelas tidak bebas nilai. BOP justru menunjukkan bagaimana Amerika Serikat memperlakukan krisis Palestina sebagai komoditas tawar-menawar politik global. Negara-negara anggota didorong bergabung melalui skema "pembayaran kursi"—US$1 miliar untuk keanggotaan tetap (Wikipedia, 2026; Al Jazeera, 2026b). BOP secara terang-terangan didesain untuk menggantikan peran PBB, melemahkan sistem multilateral yang (meski lemah) selama ini masih memberi ruang advokasi bagi Palestina (Fox News, 2026). Dengan demikian, Amerika Serikat memindahkan pusat pengambilan keputusan ke forum yang lebih mudah dikendalikan dan dieksploitasi.

Tokoh-tokoh pro-Israel dan jaringan lobi Zionis punya pengaruh kuat dalam penyusunan agenda dan struktur BOP. Negara yang diundang mayoritas "ramah" terhadap agenda Amerika dan Israel, sementara suara negara-negara kritis—seperti Iran, Suriah, dan Aljazair—secara sistematis disingkirkan (Al Jazeera, 2026c). BOP berfungsi sebagai selubung legitimasi bagi Israel untuk mengamankan kepentingan militernya, bahkan atas nama "diplomasi" dan "rekonstruksi".

Ketidakberdayaan dan Kompromi Negara-Negara Muslim

Negara-negara Muslim sering kali terpecah belah dan tidak mampu bersatu dalam menghadapi kebijakan luar negeri Israel yang merugikan mereka. Hal ini membuat Israel semakin leluasa dalam melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan hukum internasional tanpa adanya konsekuensi yang signifikan. 

Fakta bahwa 8 negara mayoritas Muslim—termasuk Saudi Arabia, Qatar, UEA, Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, dan Pakistan—bergabung sebagai anggota pendiri BOP tidak bermakna perlawanan, melainkan justru menunjukkan betapa mudahnya negara-negara ini ditekan untuk tunduk pada agenda Amerika (Al Jazeera, 2026c). Keterlibatan mereka sering diklaim sebagai upaya "mempengaruhi dari dalam", namun struktur BOP yang sangat sentralistik dengan kontrol penuh di tangan Trump membuat peran negara-negara Muslim hanya sekadar aksesori legitimasi.

Di mata publik, negara-negara Muslim kerap mengumbar retorika pembelaan terhadap Palestina. Namun pada praktiknya, mereka gagal membangun koalisi tegas melawan BOP atau menawarkan alternatif yang lebih adil. Negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA bahkan menggunakan isu Palestina untuk kepentingan diplomatik sendiri, menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah meja sambil beretorika di forum publik (Amnesty International, 2026). Kompromi semacam ini memperkuat narasi ketidakberdayaan dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.

Dunia Muslim semakin terfragmentasi. Negara-negara yang tidak bergabung pun lebih banyak menempuh jalur protes simbolik ketimbang aksi nyata. Tidak ada embargo, boikot, atau tekanan ekonomi-politik serius terhadap Israel maupun Amerika Serikat pasca BOP. Akibatnya, BOP justru memperkuat posisi tawar Israel dan Amerika, sementara Palestina semakin terisolasi di panggung global (Al Jazeera, 2026c).

Dampak BOP bagi Palestina: Legitimasi Baru Penindasan

Perkembangan terakhir mengindikasikan bahwa BOP telah memberikan legitimasi baru bagi penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina. Sejak BOP, Israel semakin leluasa dalam melanjutkan kebijakan-kebijakan yang merugikan Palestina, seperti pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat dan blokade terhadap Jalur Gaza. Sementara itu, Amerika Serikat juga semakin mendukung Israel tanpa hambatan, termasuk dalam pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam situasi ini, Palestina semakin terisolasi dari dukungan global dan minimnya intervensi internasional. 

BOP memperkecil ruang partisipasi rakyat Palestina dalam proses politik dan rekonstruksi. Pemerintahan teknokrat transisi yang diamanatkan BOP tidak dipilih rakyat Gaza, tetapi ditunjuk dan diawasi dari luar, menjadikan Gaza sebagai "laboratorium" eksperimen geopolitik (Al Jazeera, 2026a).

Bantuan dan rekonstruksi dikondisikan pada kepatuhan terhadap parameter keamanan Israel dan agenda negara donor. Bantuan kemanusiaan tidak lagi menjadi hak, tetapi hadiah yang diatur—menciptakan ketergantungan dan subordinasi baru bagi Gaza (Oxfam America, 2026).

Dengan BOP, Israel mendapat pembenaran baru untuk langkah militer bila dianggap ada "pelanggaran" oleh pihak Palestina. Sementara itu, laporan dan advokasi pelanggaran HAM dari PBB dan lembaga internasional lain semakin tersingkir dan dibungkam oleh narasi BOP (Human Rights Watch, 2026).

Respons Masyarakat Gaza dan Dunia Muslim: Frustrasi, Skeptis, dan Tak Berdaya

Warga Gaza menyambut BOP dengan harapan tipis, namun dominan dengan skeptisisme dan frustrasi. Banyak yang menyadari mereka tidak menjadi subjek utama dalam agenda BOP; nasib mereka kembali diputuskan di ruang rapat elite luar negeri (Al Jazeera, 2026a). Di Tepi Barat, kekecewaan bahkan lebih terasa—BOP dipandang sebagai episode baru upaya pembungkaman suara dan aspirasi nasional Palestina (Al Jazeera, 2026d).

Kelompok HAM internasional menyoroti bahwa BOP hanyalah selubung stabilitas semu yang mengabaikan keadilan, akuntabilitas, dan hak-hak korban. Mereka menuntut agar dunia internasional tidak terjebak pada narasi perdamaian palsu yang sebenarnya memperkuat status quo penindasan (Amnesty International, 2026; HRW, 2026).

Kesimpulan: Board of Peace sebagai Refleksi Kegagalan Kolektif

Board of Peace adalah cermin terang-benderang dari wajah baru imperialisme dan manipulasi politik global yang dijalankan Amerika Serikat dan Israel dengan legitimasi semu negara-negara Muslim. Di bawah retorika perdamaian, BOP sesungguhnya adalah instrumen untuk menundukkan dan mengendalikan Palestina, sekaligus mempermalukan solidaritas dunia Muslim yang lemah, terpecah, dan mudah didikte. Jika dunia internasional tidak segera membangun mekanisme solidaritas dan perlawanan nyata terhadap hegemoni ini, BOP akan tercatat dalam sejarah sebagai babak baru legitimasi penindasan atas nama perdamaian.

Referensi

Al Jazeera. (2026a, January 16). Scepticism and hope: Gaza reacts to Trump’s Board of Peace. https://www.aljazeera.com/features/2026/1/16/scepticism-hope-gaza-reacts-trump-board-of-peace

Al Jazeera. (2026b, January 18). Trump’s Board of Peace appears to seek wider mandate beyond Gaza. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/18/trumps-board-of-peace-appears-to-seek-wider-mandate-beyond-gaza

Al Jazeera. (2026c, January 21). Trump’s Board of Peace: Who has joined, who hasn’t and why? https://www.aljazeera.com/news/2026/1/21/trumps-board-of-peace-who-has-joined-who-hasnt-and-why

Al Jazeera. (2026d, January 16). West Bank Palestinians react to Trump’s Board of Peace. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/16/west-bank-palestinians-react-trump-board-of-peace

Amnesty International. (2026, January). Trump’s Board of Peace: Palestinian rights must not be ignored. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/01/trump-board-of-peace-palestinian-rights/

Foreign Policy. (2026, January 22). Trump’s Board of Peace and the international cooperation dilemma. https://foreignpolicy.com/2026/01/22/trump-board-of-peace-united-nations-gaza-ukraine-international-cooperation/

Fox News. (2026, January). Trump floats Board of Peace to replace UN. https://www.foxnews.com/world/trump-floats-board-peace-replace-un-signals-major-global-power-shift/

Human Rights Watch. (2026, January 21). Gaza: Board of Peace rights focus must not be ignored. https://www.hrw.org/news/2026/01/21/gaza-board-of-peace-rights-focus-must-not-be-ignored

Oxfam America. (2026, January). Statement on President Trump’s Gaza Board of Peace. https://www.oxfamamerica.org/press/oxfam-america-statement-on-president-trumps-gaza-board-of-peace/

Wikipedia. (2026). Board of Peace. https://en.wikipedia.org/wiki/BoardofPeace

Industri pertambangan modern merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia, namun juga menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan berskala besar. Pemanfaatan sumber daya mineral yang mengabaikan konsekuensi jangka panjang telah menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah, serta mengganggu kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Alih-alih menikmati pertumbuhan ekonomi, masyarakat lokal justru menghadapi kemiskinan. Kondisi ini tidak hanya sekadar persoalan teknis, melainkan juga merupakan cerminan dari sistem ekonomi yang melatarbelakangi kerusakan tersebut, yaitu Kapitalisme.

Islam memandang hubungan manusia dan alam secara berbeda dibandingkan sistem Kapitalisme. Segala sesuatu yang ada di bumi merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dikelola manusia berdasarkan ketentuan-Nya. Manusia diberi tanggung jawab sebagai pengelola sumber daya alam secara arif, menjaga keberlanjutan untuk generasi berikutnya, serta memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Allah SWT menegaskan peran manusia sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan, bukan merusak bumi. Islam dengan tegas melarang tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan prinsip ini menjadi pijakan utama dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk sektor pertambangan, agar tidak merusak alam. Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kemudaratan dan mewajibkan penghapusan dampak negatif tersebut. Rasulullah saw. Bersabda, “Tidak boleh ada kemadaratan dan tidak boleh menimbulkan kemadaratkan.” (HR Ibnu Majah).

Para ulama ushul menetapkan kaidah fiqih: Adh-Dharar yuzal, yang berarti segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Konsekuensinya, menghilangkan bahaya menjadi sebuah kewajiban. Jika diperlukan, pelaku pelanggaran dapat dijatuhi sanksi atau hukuman oleh hakim. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme, yang sering kali hanya mengganti kewajiban penghilangan bahaya dengan denda finansial. Akibatnya, bahaya tersebut kerap tidak benar-benar diatasi dan tetap berlangsung dalam banyak kasus.

Secara lebih rinci, Islam telah menetapkan berbagai aturan syariah untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di sektor pertambangan. Ketentuan-ketentuan ini mencakup perintah untuk melindungi air, udara, dan tanah dari pencemaran, serta menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan.

Perlindungan terhadap Air

Islam menempatkan air sebagai elemen penting kehidupan. Rasulullah saw. melarang segala bentuk pencemaran air, sebagaimana disebutkan dalam hadits, “Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang, lalu mandi di dalamnya.” (HR al-Bukhari). Dalam hal penggunaan air, Islam mengajarkan agar tidak berlebihan, termasuk saat berwudhu. Ketika melihat salah seorang sahabat berwudhu secara berlebihan, Rasulullah menegur dan menegaskan bahwa pemborosan tetap tidak dibenarkan meski berada di sungai yang mengalir.  

Perlindungan terhadap Udara dan Vegetasi

Islam mendorong upaya penghijauan sebagai bagian dari perlindungan udara. Rasulullah saw. menyampaikan bahwa menanam tanaman adalah bentuk sedekah, bahkan jika hasilnya dimakan burung, manusia, atau hewan. 

“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau bercocok tanam, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah bagi dirinya.” (HR al-Bukhari).

Penanaman pohon bahkan tetap dianjurkan hingga menjelang Hari Kiamat. 

“Jika Hari Kiamat telah tegak dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, jika dia mampu untuk tidak berdiri hingga dia menanamnya, maka hendaklah dia lakukan.” (HR Ahmad).

Rasulullah saw. juga melarang penebangan pohon tanpa alasan yang jelas, karena pohon berperan penting sebagai pelindung ternak di masa kekeringan.

“Janganlah kalian menebang pohon karena sesungguhnya pohon adalah pelindung ternak di masa kekeringan.” (HR Abdur Razzaq). 

Perlindungan terhadap Tanah

Tanah mendapatkan perhatian khusus dalam Islam. Rasulullah saw. mendorong upaya rehabilitasi tanah, sebagaimana sabdanya, “Siapa saja yang memakmurkan tanah yang bukan milik siapa pun, maka dialah yang berhak atasnya.” (HR al-Bukhari). 

Larangan membuang kotoran di tempat umum juga ditegaskan, termasuk di sumber air, tengah jalan, dan tempat teduh. 

“Hindarilah tiga perbuatan yang mendatangkan laknat: (buang hajat) di tempat sumber air, di tengah jalan dan di tempat teduh.” (HR Abu Dawud).

Membersihkan lingkungan dari polusi, seperti menyingkirkan gangguan di jalan, dipandang sebagai perbuatan mulia dan bernilai sedekah.

“Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah.” (HR al-Bukhari). "Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah." (HR al-Bukhari). 

Ini menunjukkan pentingnya  membersihkan lingkungan dari polusi dan hal-hal yang mengganggu untuk mendapatkan pahala dan kebaikan.

Perlindungan terhadap Fauna

Hewan sebagai bagian dari ekosistem mendapatkan perlindungan penuh dalam Islam. Rasulullah saw. menegaskan pentingnya berbuat baik terhadap semua makhluk, termasuk saat menyembelih hewan. 

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Jika kalian menyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih.” (HR Muslim).

Prinsip ihsan diterapkan dalam semua interaksi dengan makhluk hidup. Siapa pun yang membunuh burung tanpa alasan yang benar akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hewan hanya boleh disembelih dengan cara yang benar dan untuk dimanfaatkan, bukan sekadar dibunuh. Rasulullah juga mengingatkan agar memperlakukan hewan dengan baik, baik saat digunakan maupun saat dikonsumsi.

“Bertakwalah kepada Allah pada hewan-hewan bisu ini. Tunggangilah dalam keadaan sehat dan makanlah dalam keadaan sehat.” (HR Abu Dawud).

Islam memiliki konsep kepemilikan yang khas, di mana sumber daya ekonomi diatur sesuai ketentuan syariat dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Sumber daya alam dengan cadangan melimpah, seperti barang tambang, dikategorikan sebagai milik umum. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR Abu Dawud). Hadis ini menegaskan bahwa fasilitas vital seperti air, padang rumput, dan api adalah kebutuhan pokok masyarakat luas sehingga hak kepemilikannya bersifat kolektif. Alasannya, barang-barang tersebut tidak dapat dihindari kebutuhannya oleh semua orang. Dengan demikian, setiap fasilitas umum yang memiliki alasan serupa juga termasuk milik bersama, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa barang tambang yang mudah diakses tanpa biaya besar, seperti garam, air, belerang, minyak, dan lain-lain, tidak boleh dimonopoli ataupun dimiliki secara pribadi. Hal ini untuk mencegah kerugian dan kesulitan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi saw. yang pernah memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hammal, namun kemudian menarik kembali hak tersebut setelah ditegaskan bahwa tambang itu mirip seperti sumber air yang tak habis. 

“Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sesungguhnya yang Anda berikan kepada dia adalah seperti sumber air yang terus mengalir (tidak pernah habis).” Mendengar itu, Rasulullah saw. pun menarik kembali pemberian itu dari Abyahd (HR Abu Dawud).

Keputusan ini menjadi dasar hukum bahwa larangan kepemilika pribadi tambang didasarkan pada jumlah yang sangat besar, sehingga tambang tersebut harus masuk kategori kepemilikan umum. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenis tambang, baik yang mudah diakses seperti garam dan batu bara, maupun yang memerlukan usaha besar seperti emas, perak, besi, minyak, dan lainnya, tanpa membedakan bentuk padat atau cair. Semua termasuk dalam cakupan milik umum sebagaimana dimaksud dalam hadis.

Pengelolaan barang tambang milik umum merupakan tanggung jawab negara yang harus dilakukan secara optimal demi kemaslahatan umat. Keuntungan dari sektor ini harus digunakan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu. Untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan dengan benar dan tidak menimbulkan mudarat, negara wajib menerapkan prinsip pertambangan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah yang aman, efisiensi energi, rehabilitasi lahan pascatambang, dan perlindungan masyarakat sekitar tambang.

Dalam sistem Islam, negara, masyarakat, dan individu memiliki peran kolektif dalam menegakkan penerapan hukum-hukum Islam, memastikan kebaikan ditegakkan dan kemungkaran dicegah, termasuk dalam pengelolaan pertambangan. Dalam struktur negara Islam—yang dalam kitab-kitab fiqih disebut Khilafah—peran ini dijalankan oleh lembaga seperti qâdhi hisbah dan qâdhi mazhâlim. Qâdhi hisbah bertugas mencegah kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha atau individu, sedangkan qâdhi mazhâlim mengawasi agar negara tidak melakukan kezaliman atau pembiaran terhadap kerusakan lingkungan. Masyarakat juga dilibatkan sebagai pengawas untuk memastikan hak dan kepentingannya terlindungi.

Dengan demikian, sistem pengelolaan tambang berbasis syariah menawarkan solusi menyeluruh terhadap krisis lingkungan akibat industri ekstraktif. Berbeda dengan pendekatan kapitalistik yang menitikberatkan keuntungan jangka pendek, prinsip syariah memadukan nilai spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun implementasi sistem ini menuntut kehadiran institusi negara berbasis syariah, yaitu Khilafah Islam, yang menjadikan Islam sebagai sumber hukum. Hanya dengan pendekatan tersebut, pertambangan dapat menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang membawa manfaat bagi seluruh makhluk. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT (yang artinya): Tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (TQS al-Anbiya’ [29]: 107).

Dinamika ini bahkan semakin kompleks dengan manuver geopolitik yang dilakukan oleh Donald Trump. Pada 3 Januari 2026, operasi militer AS berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang kemudian membuka akses bagi perusahaan minyak AS ke sektor energi Venezuela dan memicu normalisasi hubungan, termasuk pembukaan kembali ruang udara dan perdagangan minyak. 

Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya untuk “mendapatkan” Greenland demi alasan keamanan nasional dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alihnya. Klaim ini memicu protes luas, termasuk unjuk rasa besar di Denmark dan Greenland dengan slogan seperti “Greenland is not for sale”, serta latihan militer Denmark bernama Operation Arctic Endurance yang berlangsung sepanjang 2026 untuk memperkuat pertahanan dan mengirim sinyal tegas bahwa penggunaan kekuatan tidak akan ditoleransi.

Respon Pemerintah pada Kebijakan Sektor Energil

Subsidi energi di Indonesia telah menjadi alat utama meredam tekanan harga dunia. Dalam APBN 2025, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp203,41 triliun—menaik 7,56% dari tahun sebelumnya—sambil menyiapkan kompensasi tambahan senilai Rp190,89 triliun. Bila digabung, total subsidi dan kompensasi mencapai Rp394,3 triliun, naik sekitar 1,9% dari realisasi 2024.

Subsidi listrik pada 2025 dipatok sebesar Rp90,22 triliun, naik dari Rp73,24 triliun di 2024, dengan jumlah penerima meningkat dari 40,89 juta menjadi 42,08 juta pelanggan. Di sisi lain, alokasi untuk BBM subsidi tetap dipertahankan sebesar Rp1.000 per liter untuk solar, meskipun volume bersubsidi dikurangi menjadi 19,41 juta KL.

Langkah-langkah ini mengindikasikan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di tengah gejolak harga internasional. Namun di sisi lain, kompensasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu masih menjadi polemik, dengan beberapa pihak menilai bahwa subsidi dan kompensasi seharusnya lebih diperuntukkan bagi rakyat kecil yang membutuhkan.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan transformasi subsidi berbasis komoditas menuju subsidi berbasis penerima. Mulai 2025, penyaluran subsidi akan menggunakan sistem berbasis data (KTP/DTS) agar lebih tepat sasaran. Apakah upaya ini akan berhasil? Tentu saja dengan adanya sistem berbasis data, diharapkan juga terjadi pengurangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran. Meskipun demikian, efektivitas dari upaya transformasi ini masih perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan subsidi benar-benar telah tersalurkan kepada yang membutuhkannya.

Menopang Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Dunia

Ketahanan energi tidak hanya soal harga, tapi juga pasokan. Tenaga Ahli Menteri ESDM menyatakan bahwa cadangan energi di Indonesia—meliputi BBM dan LPG—saat ini hanya cukup untuk 18–21 hari. Targetnya adalah memperpanjang stok hingga lebih dari 5 bulan, seperti yang dilakukan Korea atau Jepang. Pengembangan storage facility seperti di Pulau Nipa (Kepulauan Riau) menjadi salah satu langkah konkret.

Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan yang sangat besar. Pada 2024, kapasitas pembangkit energi terbarukan diklaim sudah mencapai 14.800 MW, dan pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 15–17% pada 2025.

Mandatori biodiesel juga diperluas dari B35 menjadi B40 pada 2025. Program ini, bersama regulasi efisiensi energi seperti Permen ESDM No. 33 Tahun 2023, menunjukkan upaya memperkuat transisi menuju energi bersih. Namun, masih terdapat kendala dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia, seperti keterbatasan infrastruktur dan biaya investasi yang tinggi. Selain itu, keberlanjutan program-program tersebut juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas transisi menuju energi bersih.

APBN 2026 didudukkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung transisi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dari total alokasi Rp402,4 triliun untuk sektor energi, Rp381,3 triliun dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi, sementara Rp37,5 triliun ditujukan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), didukung insentif fiskal Rp16,7 triliun, infrastruktur Rp4,5 triliun, dan listrik desa Rp5 triliun.

Di sektor migas, produksi migas didorong melalui eksplorasi sumur idle dan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), dengan cadangan tercatat sebesar 2,41 miliar barel minyak dan 35,3 TCF gas. Presiden Prabowo bahkan optimis Indonesia bisa mencapai swasembada energi pada 2029–2030.

Fluktuasi harga energi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik memberi dampak nyata bagi Indonesia. Pemerintah merespons dengan kebijakan subsidi besar, penguatan cadangan strategis, dan akselerasi transisi energi terbarukan. Meski tantangan masih besar—termasuk ketepatan sasaran subsidi dan ketimpangan akses—sinergi antara reformasi kebijakan, diplomasi energi, dan investasi hijau membuka peluang bagi Indonesia menuju ketahanan energi yang lebih kuat dan berkelanjutan. 

Namun jika ditelaah lebih dalam, sebagian besar anggaran masih terserap pada subsidi dan kompensasi energi, sementara porsi investasi untuk pengembangan energi baru terbarukan serta infrastruktur pendukungnya relatif terbatas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah prioritas anggaran sudah benar-benar berpihak pada transisi energi jangka panjang, atau justru lebih didorong oleh kepentingan pragmatis demi menjaga stabilitas politik dan sosial jangka pendek? Tak dapat dipungkiri, besarnya anggaran subsidi acap kali menjadi arena tawar-menawar politik antara pemerintah pusat, parlemen, dan kelompok kepentingan tertentu—khususnya menjelang momentum politik seperti pemilu atau reshuffle kabinet, di mana isu subsidi kerap dimanfaatkan untuk mengamankan dukungan publik. Di balik narasi sinergi, bisa jadi RAPBN 2026 masih menyisakan ruang kompromi politik yang mengorbankan efektivitas kebijakan dalam mencapai ketahanan energi yang sesungguhnya.

Konklusi

Instabilitas geopolitik global akibat aksi premanisme ala Donald Trump cukup berdampak terhadap perekonomian nasional. Namun respon pemerintah—utamanya pada sektor energi—masih kurang optimal dan cenderung terpengaruh oleh pertimbangan politik internal. Diperlukanan langkah-langkah yang lebih tegas dan berani untuk menangani ketidakpastian geopolitik energi yang sedang terjadi. Pemerintah harus mampu mengambil keputusan yang berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan energi khalayak luas dan bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu.