Dalam konteks energi, salah satu instrumen yang kini sangat populer adalah Renewable Energy Certificate atau biasa disingkat REC. Di Indonesia sendiri, penggunaan REC semakin ramai diperbincangkan seiring peluncuran platform perdagangan REC dan dorongan pemerintah agar sektor industri turut serta dalam transisi energi. Namun, apakah REC benar-benar solusi hijau yang efektif, atau justru rawan digunakan sebagai alat greenwashing? 

Green Attribute versus Greenwashing

Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu green attribute dan REC. Green attribute pada dasarnya adalah karakteristik yang melekat pada sebuah unit energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan—seperti tenaga surya, angin, atau air. Ketika energi dari sumber terbarukan masuk ke jaringan listrik nasional, secara fisik ia bercampur dengan energi dari sumber fosil. Nah, di sinilah REC hadir sebagai solusi administratif: setiap satu megawatt-jam (MWh) energi bersih yang dihasilkan akan diikuti dengan satu sertifikat yang bisa diperjualbelikan.

REC ini kemudian menjadi "bukti" bahwa suatu perusahaan telah berkontribusi terhadap penggunaan energi terbarukan, meskipun dalam praktiknya listrik yang mereka gunakan tetap bercampur dengan listrik dari sumber fosil. Secara global, skema ini dipercaya dapat meningkatkan permintaan energi bersih dan mendorong investasi di sektor terbarukan.

Tak bisa dipungkiri, REC punya peran penting dalam mempercepat transisi energi. Dengan adanya mekanisme ini, perusahaan yang mungkin belum bisa membangun pembangkit listrik terbarukan sendiri tetap bisa berkontribusi melalui pembelian REC. Permintaan yang meningkat pun memacu produsen energi untuk terus menambah kapasitas terbarukan.

Selain itu, adanya REC membuka peluang bagi blockchain-based REC, sebuah inovasi yang kini banyak dibicarakan. Dengan teknologi blockchain, proses pelacakan dan verifikasi REC menjadi jauh lebih transparan dan aman. Teknologi ini memungkinkan setiap unit REC dicatat secara digital, sehingga proses transfer, penjualan, hingga penebusan bisa diaudit dan diverifikasi secara publik. Hal ini penting untuk memastikan traceability atau keterlacakan, sehingga konsumen tahu dari mana asal energi terbarukan yang mereka klaim gunakan. Proses ini diyakini mampu menekan praktik greenwashing, sekaligus membangun ekosistem energi yang lebih adil dan transparan.

REC juga menjadi pintu masuk bagi perusahaan untuk mengenal konsep eco-responsibility beyond greenwashing. Artinya, mereka ditantang untuk tidak hanya sekadar berkontribusi lewat angka, tapi juga membangun ekosistem berkelanjutan yang lebih luas dan berdampak nyata.

Sayangnya, di balik segala potensi positif itu, REC juga sering dikritik sebagai alat greenwashing. Mengapa demikian? Karena dalam banyak kasus, pembelian REC hanya bersifat administratif—perusahaan bisa mengklaim diri "hijau" tanpa benar-benar mengubah sumber listrik utamanya.

Ambil contoh, sebuah perusahaan besar mengumumkan telah menggunakan 100% energi terbarukan setelah membeli sejumlah REC. Namun, jika ditelisik lebih dalam, pabrik dan kantor mereka masih terhubung ke jaringan tenaga listrik yang mayoritas energinya berasal dari batu bara. Di sini, REC hanya menjadi alat untuk sekadar memenuhi target ESG (Environmental, Social, and Governance) atau untuk mempercantik laporan tahunan, tanpa perubahan operasional yang substansial. Inilah yang disebut sebagai greenwashing pada proyek energi.

Bagaimana REC bisa menjadi alat greenwashing? Mari kita lihat kasus Google di Eropa. Pada tahun 2020, Google mengklaim telah mencapai net-zero carbon emissions dengan membeli REC secara besar-besaran. Namun, menurut laporan dari The New York Times dan Bloomberg, praktik ini ternyata hanya mengimbangi penggunaan energi fosil Google secara administratif, bukan secara fisik. Artinya, walaupun REC dibeli dari pembangkit energi terbarukan di satu wilayah, pusat data Google di wilayah lain tetap menggunakan listrik yang dihasilkan dari batu bara atau gas.

Kasus ini memicu kritik dari sejumlah pemerhati lingkungan bahwa REC memungkinkan perusahaan teknologi besar untuk mengklaim “energi hijau” tanpa benar-benar mengubah konsumsi listrik mereka sendiri. Bahkan, Google sendiri akhirnya mengakui bahwa sistem REC yang ada belum sepenuhnya mencerminkan dekarbonisasi aktual secara fisik, dan perusahaan tersebut mulai beralih pada strategi pembelian energi terbarukan secara langsung agar klaim hijau yang mereka buat lebih kredibel dan berdampak nyata.

Kasus Google ini menyoroti pentingnya transparansi & traceability dalam penggunaan REC, serta perlunya perusahaan untuk melangkah lebih jauh daripada sekadar membeli sertifikat demi citra. Praktik greenwashing seperti ini menegaskan bahwa label hijau saja tidak cukup—tanpa aksi nyata, klaim keberlanjutan bisa menjadi bumerang reputasi di mata publik.

REC dan Isu Additionality

Salah satu kritik terbesar terhadap REC adalah soal additionality—apakah pembelian REC benar-benar mendorong penambahan kapasitas energi terbarukan? Dalam skema yang ada, REC bisa diperjualbelikan dari pembangkit yang sudah lama berdiri dan memang telah menghasilkan energi bersih sejak awal. Artinya, tanpa adanya permintaan baru pun energi itu tetap akan dihasilkan. Ini berbeda dengan konsep tambahan nyata (additionality), di mana aksi perusahaan seharusnya langsung berkontribusi pada pembangunan atau peningkatan kapasitas energi terbarukan.

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membeli REC dari pembangkit listrik tenaga surya yang telah beroperasi selama 10 tahun, energi yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut sebenarnya tidak bertambah. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa pembelian REC tidak benar-benar mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan baru, melainkan hanya memindahkan kepemilikan atas energi yang sudah ada. Karena itu, penting bagi regulator dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa mekanisme REC benar-benar mendukung peningkatan kapasitas energi terbarukan yang baru dan berkelanjutan.

Beberapa negara dan lembaga kini mulai mendorong standar REC yang lebih ketat, misalnya hanya mengakui REC dari proyek-proyek baru atau dengan audit independen. Namun, tantangan implementasinya tetap besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih sangat bergantung pada energi fosil. 

Mencari Jalan Tengah

Agar REC benar-benar menjadi solusi hijau dan bukan sekadar alat greenwashing, beberapa langkah berikut layak dipertimbangkan:

Pemerintah dan lembaga sertifikasi harus memperbaiki standar penerbitan serta pelaporan REC. Hanya REC yang memenuhi kriteria additionality, transparansi, dan keterlacakan yang boleh diperjualbelikan. Audit independen secara berkala wajib dilakukan untuk memastikan tidak ada kecurangan.

Penggunaan blockchain-based REC dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perdagangan sertifikat energi. Selain itu, teknologi ini memudahkan konsumen untuk menelusuri asal-usul energi terbarukan yang mereka klaim gunakan.

Konsumen harus diberi pemahaman yang cukup tentang makna REC yang sebenarnya. Perusahaan pun perlu didorong untuk tidak hanya mengejar citra hijau, tapi juga mengambil langkah nyata dalam pengurangan emisi secara fisik.

Laporan keberlanjutan perusahaan harus mencantumkan rincian penggunaan REC, termasuk asal sertifikat dan dampaknya terhadap penambahan kapasitas energi terbarukan. Dengan laporan yang terbuka, publik bisa menilai sendiri sejauh mana komitmen hijau yang dijalankan.

Untuk memperkuat ekosistem energi bersih, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi sangat penting. Berbagai pihak dapat saling mengawasi, memberi masukan, dan mendorong inovasi bersama.

Bijak dalam Melihat "Hijau"

Pada akhirnya, diskusi soal REC dan green attribute bukan sekadar soal administrasi, tapi juga moral dan komitmen nyata terhadap keberlanjutan. Di satu sisi, REC memberikan jalan bagi perusahaan untuk ikut serta dalam transisi energi, tapi di sisi lain, potensi greenwashing tetap mengintai jika tidak dibarengi dengan perubahan nyata.

Masyarakat kini semakin kritis—mereka tidak mudah lagi terbuai oleh label hijau yang hanya sekadar retorika pemasaran. Konsep eco-responsibility beyond greenwashing menjadi tuntutan baru: perusahaan tidak cukup hanya membeli sertifikat, tapi juga harus bertransformasi secara substansial. Di sinilah pentingnya transparansi & traceability dalam setiap klaim lingkungan.

Jadi, apakah REC solusi hijau atau alat greenwashing? Jawabannya ttentu idak hitam-putih. Semua kembali pada niat dan implementasi. Jika dikelola dengan serius, disertai regulasi ketat dan pengawasan, REC bisa menjadi pendorong transisi energi yang efektif. Namun jika hanya dijadikan alat pencitraan, potensi greenwashing akan terus membayangi.

Sebagai konsumen, akademisi, maupun pelaku industri, kita semua punya peran untuk mendorong praktik hijau yang autentik, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan begitu, transisi menuju energi bersih dan masa depan berkelanjutan bukan lagi sekadar mimpi—namun menjadi aksi nyata yang dirasakan oleh semua.

Referensi

• Google. (2021). 24/7 Carbon-Free Energy. Retrieved from https://sustainability.google/projects/24x7/
• New York Times. (2020, December 9). Google’s Green Energy Claims Questioned. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/12/09/climate/google-renewable-energy.html
• Bloomberg. (2021, February 19). Google’s Green Cred Questioned Amid Renewable Energy Market Flaws. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-19/google-s-green-cred-questioned-amid-renewable-energy-market-flaws
• Antara News. (2024, January 23). Indonesia launches Renewable Energy Certificate trading platform. Retrieved from https://en.antaranews.com/news/365381/indonesia-launches-renewable-energy-certificate-trading-platform
• Li, H., Zhang, K., & Wang, Y. (2024). Blockchain-Based Renewable Energy Certificate: A Review. Journal of Cleaner Production, 421, Article 11847093. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11847093/
• Modalova. (2023, August 22). Trends 2026: Towards real eco-responsibility, goodbye greenwashing? Retrieved from https://us.modalova.com/zine/trends-2026-towards-real-eco-responsibility-goodbye-greenwashing/

Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan oleh drama penonaktifan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) di program BPJS Kesehatan. Banyak pasien yang tiba-tiba kehilangan akses layanan medis karena status kepesertaannya dinonaktifkan secara sepihak. Tak sedikit cerita haru bermunculan: pasien yang ditolak rumah sakit, harus pulang tanpa perawatan, atau terpaksa mencari pinjaman demi biaya berobat. 

Jika kita menengok sejarah, ada masa di mana layanan kesehatan justru begitu inklusif dan manusiawi. Bayangkan Baghdad abad ke-9, di mana rumah sakit—atau bimaristan—berdiri megah dan terbuka bagi siapa saja, tanpa syarat status atau kemampuan finansial. Tak ada drama penolakan pasien, apalagi soal biaya. Inilah cerminan kegemilangan praktek rumah sakit dalam peradaban Islam. Pelayanan gratis untuk semua, tanpa diskriminasi, penuh etika, dan mengedepankan kemanusiaan. 

Siapa sangka, konsep rumah sakit modern yang kita kenal sekarang justru lahir dari peradaban Islam ribuan tahun lalu. Asal-usul bimaristan berasal dari kata Persia, bimar berarti sakit dan stan berarti tempat—tempat orang sakit atau rumah sakit. Tonggak penting sejarah ini terjadi ketika Khalifah al-Walid bin Abdul-Malik dari Bani Umayyah mendirikan rumah sakit pertama di Damaskus sekitar tahun 705–708 M, khusus untuk penderita kusta. Namun, puncak kejayaan rumah sakit Islam terjadi pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rashid (786–809 M) memerintahkan pembangunan bimaristan di Baghdad yang terkenal modern pada masanya. Dilengkapi apotek, staf terlatih, dan paling mencengangkan adalah pelayanan gratis untuk semua orang tanpa pandang bulu. Bahkan, pada masa kejayaan Khilafah Abbasiyah, Baghdad dikenal memiliki ratusan rumah sakit hingga dijuluki pusat medis dunia.

Salah satu keunggulan utama bimaristan Abbasiyah adalah sistem pembiayaan yang sepenuhnya gratis bagi pasien. Semua kebutuhan, mulai dari pengobatan, makanan, hingga perawatan pasca rawat inap, ditanggung oleh rumah sakit. Sumber dananya berasal dari wakaf, yakni sumbangan tetap para dermawan yang dikelola oleh negara. Kebijakan ini berlaku tegas, seperti yang tercatat di Rumah Sakit Qalawun, Kairo, “semua pasien—apapun statusnya—diterima sampai sembuh, biaya ditanggung rumah sakit”. Tak heran jika rumah sakit pada masa itu benar-benar menjadi tempat pengayoman sosial.

Tak hanya gratis, bimaristan juga sangat memperhatikan aspek etika dan pelayanan. Salah satunya adalah pemisahan bangsal berdasarkan jenis penyakit, terutama untuk penyakit menular seperti kusta dan lepra. Bangsal khusus ini terletak di area terpisah untuk mencegah penularan ke pasien lain, sebuah konsep yang bahkan melampaui pemahaman dunia medis Eropa saat itu. Selain itu, ada pula pemisahan antara pasien laki-laki dan perempuan, baik dari sisi ruang rawat inap maupun staf medis yang menangani. Dokter dan perawat wanita khusus menangani pasien wanita, dan begitu pula sebaliknya—sebuah bentuk penghormatan pada privasi dan etika sosial yang sangat maju untuk zamannya.

Bimaristan pada masanya bukan sekadar tempat pengobatan, tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian medis. Rumah sakit dilengkapi apotek, perpustakaan, ruang belajar, bahkan ruang kuliah. Para mahasiswa medis belajar langsung dari kasus pasien, mengikuti kuliah, diskusi, dan bahkan diuji oleh dokter senior sebelum mendapatkan izin praktik. Salah satu contoh paling terkenal adalah Al-‘Adudi Hospital di Baghdad, didirikan tahun 981 M. Rumah sakit ini memiliki dokter spesialis, seperti ahli bedah, mata, ortopedi, apoteker, dan staf pendukung lainnya. Bahkan, pemilihan lokasi rumah sakit dilakukan secara ilmiah oleh al-Razi dengan metode unik. Caranya dengan menempatkan daging di lokasi berbeda dan memilih tempat yang dagingnya paling lambat busuk—menunjukkan perhatian pada lingkungan yang sehat dan steril.

Sistem pendidikan medis di masa Abbasiyah sangat terstruktur dan disiplin. Setiap calon dokter atau apoteker wajib mengikuti ujian lisensi sebelum praktik, dengan Sinan bin Thabit sebagai Inspektur Kesehatan yang mengawasi kualitas serta menguji siswa secara langsung. Selain rumah sakit besar, ada juga klinik keliling yang menjangkau masyarakat di pelosok—semua demi pemerataan layanan kesehatan.

Kontribusi rumah sakit Islam terhadap masyarakat sangatlah besar. Mereka menyediakan akses kesehatan tanpa diskriminasi untuk semua lapisan masyarakat—orang miskin, asing, bahkan minoritas agama sekalipun tetap dilayani dengan baik. Perawatan untuk gangguan mental juga sudah tersedia, contohnya rumah sakit di Cairo tahun 872 M yang memiliki bagian khusus untuk pasien jiwa. Rumah sakit seperti Al-Nuri di Damaskus dan Mansuri di Kairo menjadi saksi tradisi ini terus berlanjut selama berabad-abad.

Melihat sejarah ini, tak dapat dipungkiri bahwa warisan konsep layanan rumah sakit dari masa keemasan peradaban Islam sangat relevan dengan dunia modern. Layanan kesehatan diposisikan sebagai hak universal, integrasi antara praktik klinis, pendidikan, dan riset, serta regulasi profesi medis yang maju. Semangat melayani semua manusia tanpa pandang bulu dan menjunjung tinggi etika, kebersihan, serta profesionalisme adalah pelajaran berharga yang seharusnya tetap kita adopsi. Bayangkan jika semangat inklusif dan ilmiah ini dihidupkan lagi hari ini. Mungkin cerita dunia kesehatan kita akan jauh lebih baik.

• https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/17/090000579/rumah-sakit-pada-masa-peradaban-islam
• https://www.historygeographic.org/p/who-built-the-first-hospital
• https://qantara.de/en/article/houses-healing-success-early-arab-medicine-against-epidemics
• https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture/buddhism-islam-advanced/from-monasteries-to-hospitals-buddhist-and-islamic-medical-traditions
• https://www.aramcoworld.com/articles/2017/the-islamic-roots-of-the-modern-hospital
• https://en.wikipedia.org/wiki/Al-%27Adudi_Hospital
• https://igrfoundation.blogspot.com/2012/01/hospitals-in-medieval-islam.html
• https://journal.aspetar.com/en/archive/volume-3-issue-2/bimaristans-166
• https://www.aldakwah.org/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-13/457-rumah-sakit-dalam-sejarah-peradaban-islam

[Bagian 4 dari 4] 

Ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian dalam ekosistem digital. Industri data center Indonesia berada di persimpangan jalan: di satu sisi, permintaan domestik maupun global akan layanan cloud, AI, fintech, dan e-commerce terus meningkat. Di sisi lain, tekanan terhadap ketahanan energi, tuntutan keberlanjutan lingkungan, dan ekspektasi investor yang makin selektif terhadap aspek ESG terus membayangi.

Peluang  Indonesia sebagai Hub Pusat Data Regional dan Tantangan Sistemik

Secara geografis dan demografis, Indonesia punya modal kuat untuk menjadi pemain utama data center di Asia Tenggara. Populasi besar, pertumbuhan ekonomi digital tercepat di kawasan, dan posisi strategis di jalur lintas data global adalah keunggulan tak terbantahkan. Laporan Google-Temasek-Bain (e-Conomy SEA 2023) memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 130 miliar pada 2025, dengan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan data yang luar biasa masif.

Kebijakan pendukung seperti kemudahan investasi, pengembangan pusat data nasional, serta kolaborasi strategis antara BUMN dengan raksasa teknologi global memberi sinyal positif. Apalagi, pemerintah telah memasukkan agenda transformasi digital sebagai prioritas utama RPJMN dan program Making Indonesia 4.0. Jika dikelola dengan cerdas, gelombang investasi ini bisa memperkuat daya saing bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat inklusi digital.

Peluang besar selalu berbanding lurus dengan tantangan sistemik yang tak kalah besar. Ketergantungan pada listrik berbasis fosil, lambatnya penetrasi energi terbarukan, belum efektifnya kebijakan green data center, dan bottleneck infrastruktur kelistrikan bisa menjadi sandungan yang menghambat langkah Indonesia menuju panggung utama.

Dampak terburuk bukan hanya soal risiko blackout, tetapi juga ancaman kehilangan momentum investasi, reputasi buruk sebagai “negara penyumbang polusi digital,” hingga kegagalan memenuhi target Paris Agreement dan agenda net-zero emission 2060.

Studi McKinsey (2024) menyebutkan, jika tidak ada terobosan signifikan, konsumsi energi data center Indonesia dapat menembus 8–10% total kapasitas listrik nasional pada 2030, sementara jejak karbonnya bisa melampaui sektor industri tekstil atau otomotif. Di saat negara lain mulai memasarkan green digital infrastructure, Indonesia justru berisiko menjadi dumping ground bagi data center dengan standar rendah.

Ada tiga kemungkinan masa depan yang bisa terjadi:

1. Stagnasi. Indonesia gagal mempercepat transisi energi dan reformasi kebijakan data center. Akibatnya, pertumbuhan investasi melambat, terjadi krisis energi lokal, dan Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, atau Vietnam.

2. Boomerang Effect. Pertumbuhan data center pesat tanpa mitigasi lingkungan dan energi yang memadai. Dalam jangka pendek ekonomi tumbuh, namun reputasi dan keberlanjutan hancur, sehingga investasi akan “pergi” dan Indonesia harus membayar mahal untuk pemulihan.

3. Transformasi Berkelanjutan. Indonesia sukses mengintegrasikan pengembangan data center dengan agenda energi bersih, efisiensi, dan inovasi teknologi. Bersama-sama, pemerintah, swasta, dan akademisi membangun ekosistem digital yang andal dan berkelanjutan. Indonesia muncul sebagai regional hub dengan reputasi global di bidang green digital economy.

Tentu, kemungkinan yang ketiga harus menjadi tujuan kolektif seluruh pemangku kepentingan.

Agar industri data center Indonesia tidak menjadi “kuda troya” ancaman energi, berikut beberapa rekomendasi strategis yang dapat direalisasikan oleh regulator:

• Segera terbitkan regulasi nasional tentang standar green data center, termasuk batas maksimum PUE (Power Usage Effectiveness), kewajiban pelaporan emisi, dan transparansi konsumsi energi.
• Integrasikan insentif fiskal khusus untuk investasi dalam efisiensi energi, teknologi pendingin canggih, dan integrasi energi terbarukan di data center—bukan hanya pembangkit listrik secara umum.
• Sederhanakan birokrasi perizinan proyek pembangkit energi terbarukan dan data center, dorong model kemitraan publik-swasta.

• Fokuskan pembangunan pembangkit energi terbarukan di dekat pusat-pusat data center utama (misal: solar farm atau PLTA mini di sekitar Jabodetabek dan Batam).
• Perkuat infrastruktur smart grid, battery storage, dan microgrid pada kawasan industri digital untuk menjamin keandalan suplai listrik, sekaligus memfasilitasi integrasi listrik dari sumber-sumber terbarukan.
• Wajibkan porsi minimum penggunaan energi bersih untuk data center baru; pertimbangkan skema Renewable Energy Certificate (REC) untuk mempercepat transisi.

• Dorong investasi riset dan pengembangan pada efisiensi energi, pendinginan liquid cooling, AI untuk manajemen beban, serta sistem disaster recovery.
• Bangun ekosistem kolaborasi triple helix (pemerintah–swasta–akademisi) untuk transfer teknologi, pelatihan, dan pengembangan SDM di bidang digital dan energi.
• Fasilitasi pilot project data center dengan konsep “zero emission” dan “circular economy” sebagai showcase sekaligus laboratorium inovasi nasional.

• Kembangkan branding nasional—misalnya—“Green Digital Indonesia” untuk menarik investor yang berorientasi ESG dan membedakan diri dari negara pesaing.
• Lakukan diplomasi aktif pada forum-forum internasional untuk pertukaran pengetahuan, alih teknologi, dan dukungan pembiayaan transisi energi data center.
• Rancang kemitraan strategis dengan negara-negara pemimpin green data center untuk benchmarking dan adopsi best practice secara selektif.

• Bentuk lembaga khusus lintas kementerian dan sektor untuk pengelolaan dan pengawasan industri data center, memastikan kepatuhan pada standar efisiensi dan emisi.
• Terapkan pelaporan berkala, audit energi, dan mekanisme reward-punishment bagi operator data center berdasarkan pencapaian efisiensi dan penggunaan energi bersih.

Kesimpulan: Sinergi Pertumbuhan Digital dan Tanggung Jawab Energi

Indonesia tengah berdiri di tepi era baru: ekonomi digital yang menjanjikan pertumbuhan dan kesejahteraan, namun juga menuntut tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan. Lonjakan permintaan energi dari industri data center adalah sinyal “alarm” yang harus dijawab dengan aksi nyata—bukan sekadar wacana.

Jika Indonesia mampu merespon tantangan ini dengan kebijakan progresif, inovasi teknologi, investasi pada energi bersih, serta kolaborasi lintas sektor, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi raksasa digital regional yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga terhormat dalam menjaga bumi. Sebaliknya, jika peluang ini disia-siakan, ancaman krisis energi dan reputasi negatif di era digital akan menjadi harga mahal yang harus dibayar di masa depan.

Saatnya Indonesia membuktikan bahwa menjadi “tuan rumah” data center dunia bukan sekadar soal infrastruktur fisik, tapi juga soal komitmen pada masa depan energi yang berkelanjutan.

• International Energy Agency (IEA). (2023). Data Centres and Data Transmission Networks.
• Cushman & Wakefield. (2023). Global Data Center Market Comparison.
• Kementerian ESDM. (2022). Statistik Ketenagalistrikan Nasional.
• Institute for Essential Services Reform (IESR). (2023). Indonesia Energy Transition Outlook.
• McKinsey & Company. (2024). Powering Indonesia’s Digital Future: The Data Center Challenge.
• Google-Temasek-Bain. (2023). e-Conomy SEA Report.
• Uptime Institute. (2023). Global Data Center Survey.
• Singapore Infocomm Media Development Authority. (2022). Data Centre Policy.
• PLN. (2023). Statistik PLN.
• jetknowledge.org (2026). Just Energy Transition in the Media.
• Reuters. (2024). China Data Center Growth and Government Policy.

[Bagian ke-3 dari 4] 

Namun, apakah langkah-langkah tersebut cukup responsif dan efektif menanggapi lonjakan permintaan listrik dari sektor data center? Data dan analisis menunjukkan masih banyak “PR besar.” Pertama, implementasi kebijakan cenderung lamban dan terhambat birokrasi. Proses perizinan proyek pembangkit energi terbarukan sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Kedua, insentif fiskal dan harga listrik energi terbarukan masih kurang kompetitif dibandingkan listrik berbasis batubara, sehingga minat investor belum optimal. Ketiga, kebijakan yang ada lebih banyak bersifat makro dan belum menyentuh kebutuhan spesifik industri data center, seperti standar green data center, insentif untuk efisiensi energi, dan regulasi PUE (Power Usage Effectiveness) maksimal.

Sebagai pembanding, negara-negara seperti Singapura telah menerapkan moratorium pembangunan data center baru hingga standar efisiensi energi dan penggunaan green energy terpenuhi (Singapore Infocomm Media Development Authority, 2022). Negara-negara Uni Eropa bahkan mewajibkan data center untuk transparan dalam pelaporan emisi karbon dan konsumsi energi.

Jalan Terjal Transisi Energi di Sektor Digital

Transisi energi di Indonesia, terutama dalam konteks mendukung industri data center, jelas bukan perjalanan singkat yang mulus. Tantangan terbesarnya adalah ketimpangan antara pertumbuhan permintaan dan kecepatan penambahan pasokan energi bersih. Setiap tahun, permintaan listrik tumbuh sekitar 4–6%, sementara realisasi penambahan kapasitas energi terbarukan tidak pernah mencapai 10% dari total kapasitas baru.

Kedua, infrastruktur jaringan listrik Indonesia masih sangat terpusat di Jawa-Bali, sedangkan potensi energi terbarukan terbesar justru berada di luar Jawa, seperti Sumatera (potensi hidro besar), Kalimantan (surya dan biomassa), dan Sulawesi (panas bumi). Akibatnya, biaya transmisi dan distribusi melonjak, serta risiko kehilangan daya (losses) semakin besar—semua ini membuat listrik hijau semakin sulit diakses oleh data center yang kebanyakan berlokasi di kawasan industri sekitar Jakarta.

Ketiga, ekosistem inovasi dan teknologi pendukung masih terbatas. Riset dan pengembangan di bidang efisiensi energi, smart grid, battery storage, hingga AI untuk energy management masih sangat minim didukung baik oleh pemerintah maupun swasta. Kolaborasi triple helix (pemerintah–industri–akademisi) yang sukses di negara maju belum banyak diadopsi di Indonesia.

Bottleneck Ketengalistrikan  di Tengah Euforia Data Center

Bottleneck atau kemacetan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan ancaman nyata di tengah euforia pertumbuhan digital. Studi PLN (2023) mencatat bahwa wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah memasuki zona kuning beban puncak di beberapa gardu induk utama. Jika ada 3–5 pusat data hyperscale baru yang beroperasi bersamaan dalam lima tahun ke depan, tanpa penambahan grid dan pembangkit baru yang signifikan, blackout atau pemadaman listrik total bisa menjadi keniscayaan.

Selain itu, sistem tenaga listrik Indonesia juga masih rentan terhadap gangguan alam (badai, banjir), sabotase, hingga kegagalan teknis. Belum ada standardisasi sistem backup power dan disaster recovery khusus untuk data center, padahal downtime satu menit saja bisa menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan merusak reputasi Indonesia sebagai hub digital.

Belajar dari Texas, Amerika Serikat pada 2021—ketika cuaca ekstrem menghancurkan grid listrik dan ribuan server pusat data padam total—Indonesia harus berbenah sebelum terlambat. Kesiapan infrastruktur bukan hanya soal kapasitas daya, tetapi juga soal keandalan, integrasi smart grid, dan kemampuan adaptasi terhadap gangguan.

Best Practice Internasional: Meniru yang Baik, Menyesuaikan dengan Lokalitas

Beberapa negara telah membuktikan bahwa pertumbuhan data center bisa sejalan dengan ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan. Islandia, misalnya, menjadi magnet investasi data center global dengan kombinasi listrik 100% terbarukan (hidro dan panas bumi), suhu lingkungan dingin alami untuk pendinginan server, dan regulasi insentif yang ramah inovasi. Singapura, meski sempat moratorium, kini mendorong konsep floating data center park yang mengombinasikan pendingin air laut dan energi surya terapung.

Uni Eropa memberlakukan Pact for Climate Neutral Data Centres yang mewajibkan semua pemain industri untuk mencapai net-zero emission sebelum 2030, dengan pelaporan rutin dan audit ketat. Amerika Serikat, melalui Energy Star Data Center Label, telah mendorong efisiensi energi lewat insentif fiskal dan kompetisi inovasi.

Tentu, Indonesia tidak bisa serta merta meniru semua best practice tersebut. Namun, prinsip dasarnya jelas: kombinasi antara regulasi progresif, insentif ekonomi, investasi dalam inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor adalah resep sukses yang bisa diadaptasi sesuai konteks lokal.

[Bagian ke-2 dari 4] 

Pertumbuhan industri data centerdi Indonesia bagaikan dua sisi mata uang: di satu sisi, ia memberi peluang emas bagi ekonomi digital, sementara di sisi lain, ia menuntut kesiapan infrastruktur yang belum sepenuhnya matang. Dalam laporan IDC (2023), nilai pasar data center Indonesia diproyeksikan menembus USD 3 miliar pada 2025—lonjakan lebih dari dua kali lipat hanya dalam lima tahun terakhir. Jakarta, Batam, dan Surabaya kini berlomba menjadi “magnet” investasi, tidak hanya bagi pemain lokal seperti DCI Indonesia dan Telkomsigma, tetapi juga raksasa asing seperti Amazon Web Services, Google Cloud, hingga Alibaba Cloud.

Namun, di balik euforia pertumbuhan, terdapat tantangan mendasar yang tak bisa diabaikan. Ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, dan terutama pasokan listrik menjadi isu krusial. Sebagai gambaran, satu pusat data hyperscale rata-rata membutuhkan daya minimal 50 MW—angka yang setara dengan 3–4 pabrik besar. Menurut laporan PLN (2023), kapasitas cadangan listrik Jakarta memang tampak mencukupi di atas kertas, tetapi sistem transmisi dan distribusinya masih rentan beban puncak dan gangguan teknis. Belum lagi, sebagian besar daya masih berasal dari PLTU batu bara yang menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di sektor energi nasional.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa belum banyak data center di Indonesia yang benar-benar menerapkan prinsip “green data center”. Hanya sebagian kecil yang sudah mengadopsi sistem pendingin efisien, penggunaan energi terbarukan, atau sertifikasi internasional seperti LEED dan ISO 50001. Mayoritas data center, terutama yang berukuran kecil hingga sedang, masih beroperasi dengan efisiensi rendah dan jejak karbon yang besar.

Ketergantungan Batubara: Berkah atau Kutukan bagi Industri Pusat Data?

Bicara soal sumber energi, Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada batu bara. Data Kementerian ESDM (2022) menunjukkan, 59% listrik nasional dipasok dari PLTU batubara, sementara gas dan energi terbarukan masing-masing hanya menyumbang sekitar 22% dan 12%. Realitas ini menimbulkan dilema besar: di satu sisi, batubara menawarkan harga listrik murah dan pasokan stabil—faktor krusial bagi operasional data center yang mustahil mengalami downtime. Namun di sisi lain, ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap tekanan global untuk menurunkan emisi karbon dan berisiko ditinggalkan investor yang mulai memprioritaskan ESG (Environmental, Social, Governance).

Tidak sedikit investor asing yang kini mensyaratkan penggunaan energi hijau minimal 20–30% untuk setiap proyek data center baru. Jika Indonesia gagal memenuhi tuntutan ini, bukan tidak mungkin arus investasi akan berbelok ke negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia yang lebih agresif mengembangkan green energy.

Mimpi Energi Terbarukan Topang Industri Pusat Data 

Banyak pihak menilai solusi atas masalah ini adalah mempercepat transisi ke energi terbarukan. Namun, apakah hal itu realistis dalam waktu dekat? Fakta di lapangan menunjukkan, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat. Menurut IESR (2023), capaian bauran energi terbarukan nasional baru sekitar 12,3% pada 2023, masih jauh dari target 23% pada 2025 yang dicanangkan pemerintah.

Tantangan utama adalah hambatan regulasi, minimnya insentif fiskal, dan keterbatasan infrastruktur transmisi. Selain itu, banyak lokasi data center strategis—misal di Jabodetabek—justru jauh dari sumber energi terbarukan seperti PLTA, panas bumi, atau ladang surya skala besar. Akibatnya, sebagian besar data center tetap harus mengandalkan listrik dari grid tenaga listrik yang “kotor”.

Lalu, bagaimana dengan solusi green data center? Beberapa pionir seperti DCI Indonesia mulai mengadopsi panel surya atap, chiller efisien, dan sistem monitoring cerdas berbasis AI. Namun, skala implementasi masih terbatas dan belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan permintaan listrik dari data center baru.

Antara Efisiensi dan Teknologi Cerdas

Selain soal pasokan, efisiensi operasional juga sangat menentukan jejak energi data center. Data dari Uptime Institute (2023) menunjukkan, rata-rata Power Usage Effectiveness (PUE) pusat data global kini sudah di kisaran 1.5–1.7, namun di Indonesia masih banyak yang di atas 2.0. Artinya, setiap 1 kWh listrik yang digunakan server, terdapat 1 kWh lebih yang terbuang untuk pendinginan, penerangan, dan sistem pendukung lainnya.

Teknologi pendingin berbasis liquid cooling, penggunaan AI untuk optimasi beban kerja server, hingga integrasi battery storage dan microgrid menjadi solusi yang mulai diadopsi global, tetapi masih minim di Indonesia. Absennya insentif konkret, keterbatasan SDM, dan harga teknologi yang relatif mahal menjadi faktor penghambat utama.

Jika Indonesia ingin benar-benar menjadi pemain utama data center Asia, peningkatan efisiensi wajib menjadi agenda prioritas. Bukan sekadar jargon, tetapi melalui regulasi ketat, insentif investasi, dan transfer teknologi secara masif dari negara-negara yang lebih maju.

[Bagian ke-1 dari 4] 

Tahukan Anda? setiap klik pada ponsel Anda, pencarian Google, atau streaming video favorit diam-diam menyedot energi listrik setara dengan menyalakan lampu rumah selama berjam-jam. Inilah realitas dunia digital saat ini. Di balik kenyamanan dan kecepatan informasi, ada pusat data raksasa yang rakus energi dan berpotensi menjadi ancaman laten bagi ketahanan energi nasional, termasuk di Indonesia.

Data Center: Si Raksasa Pengubah Peta Konsumsi Energi Global

Jika dahulu industri manufaktur atau transportasi selalu jadi kambing hitam konsumsi listrik dunia, kini data center diam-diam telah melesat ke papan atas. Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA, 2023), konsumsi energi global dari data center dan jaringan transmisi data mencapai sekitar 460 TWh per tahun—angka yang sepadan dengan total konsumsi listrik negara-negara Skandinavia digabungkan! Lebih mengejutkan lagi, proyeksi IEA memperkirakan angka itu bisa melonjak dua kali lipat dalam lima tahun ke depan akibat pesatnya penetrasi kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan ledakan data digital.

Di Amerika Serikat, misalnya, 2% dari total listrik nasional sudah dihabiskan oleh pusat data. Di Tiongkok, pemerintah bahkan mulai membatasi pembangunan data center baru di beberapa wilayah karena “serangan” konsumsi energi yang mengancam stabilitas sistem ketenagalistrikan nasional (Reuters, 2024). Sangat jelas, data center telah beralih dari sekadar “ruang server” menjadi salah satu penentu utama kebijakan energi di abad ke-21.

Indonesia bukan sekadar penonton dalam drama global ini. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini berlomba-lomba menjadi hub pusat data Asia Tenggara. Jakarta bahkan masuk dalam jajaran 10 kota dengan pertumbuhan pusat data tercepat di dunia (Cushman & Wakefield, 2023), didorong oleh ledakan ekonomi digital, penetrasi internet, dan investasi raksasa teknologi seperti Google, Amazon Web Services, hingga Alibaba Cloud.

Namun, pertanyaannya: apakah sistem pasokan energi kita siap menanggung konsekuensi dari ledakan digital ini? Dengan sistem ketenagalistrikan yang masih didominasi PLTU batubara, keterbatasan pasokan energi bersih, dan jaringan listrik yang belum sepenuhnya andal, lonjakan permintaan dari sektor data center bukan hanya peluang ekonomi, tapi bisa menjadi “bom waktu” yang mengancam ketahanan energi nasional.

Konsumsi Listrik Gila-Gilaan dan Jejak Karbon

Sebelum terlalu jauh membahas kesiapan Indonesia, penting untuk memahami mengapa data center begitu rakus energi. Permasalahannya ada pada kebutuhan listrik berkapasitas besar—bukan hanya untuk menyalakan server, tetapi juga untuk pendinginan ruangan, penyimpanan data, dan backup power.

Menurut Uptime Institute (2023), rata-rata data center besar mengonsumsi listrik antara 20–100 MW, setara dengan kebutuhan listrik sebuah kota kecil berpenduduk 100 ribu jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 40–50% digunakan hanya untuk sistem pendingin. Kondisi tropis seperti di Indonesia membuat konsumsi energi pendinginan bahkan bisa lebih boros lagi, karena suhu ruangan harus tetap stabil 18–22°C demi mencegah kerusakan perangkat keras.

Selain masalah konsumsi, aspek jejak karbon (carbon footprint) juga jadi sorotan. Data center yang menggunakan listrik dari PLTU batubara akan menghasilkan emisi karbon jauh lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan energi terbarukan. Dalam konteks ini, setiap pertumbuhan data center baru di Indonesia pada hakikatnya menambah beban lingkungan jika tidak diimbangi dengan kebijakan energi bersih.

Catatan Kritis Menyongsong Era “Digital Carbon Bomb”

Jika tidak diantisipasi secara serius, pertumbuhan data center bisa menjadi “digital carbon bomb” bagi Indonesia. Berdasarkan proyeksi McKinsey & Company (2024), permintaan listrik dari data center di Indonesia berpotensi melonjak hingga 8–10 GW pada 2030—setara hampir 10% dari kapasitas terpasang PLN saat ini. Tanpa integrasi energi terbarukan, lonjakan ini akan memperparah emisi karbon Indonesia yang sudah masuk 10 besar dunia.

Realitas ini seharusnya mendorong regulator untuk berpikir dua kali: apakah pertumbuhan ekonomi digital layak “dibayar” dengan risiko blackout, atau bahkan dengan kegagalan mencapai target penurunan emisi nasional? Atau, adakah jalan tengah yang memungkinkan Indonesia tetap menjadi pemain penting industri data center tanpa menjerumuskan diri ke jurang krisis energi dan lingkungan?