Ada sejenis kelelahan kolektif yang belakangan ini menggelayuti pundak masyarakat Indonesia. Kelelahan ini unik; ia tidak hilang hanya dengan tidur delapan jam sehari, liburan akhir pekan, atau menyesap kopi mahal di sela-sela jam kerja. Ini adalah kelelahan eksistensial, sebuah perasaan konstan bahwa betapa pun kerasnya seseorang bekerja, berlari, dan memeras keringat, hidup justru terasa berjalan di tempat, atau bahkan mundur ke belakang.
Secara psikologis, fenomena ini sering disederhanakan sebagai burnout atau hustle culture. Namun, jika gejala ini dialami secara massal oleh lintas generasi—mulai dari Gen Z yang baru memasuki dunia kerja hingga para kepala keluarga yang terseok-seok menjaga dapurnya tetap ngepul—maka diagnosisnya tidak lagi berada di wilayah kesehatan mental individual. Ini adalah penyakit struktural. Kelelahan kronis yang kita rasakan hari ini adalah produk langsung dari sebuah sistem yang gagal bekerja untuk rakyatnya.
Ilusi Kerja Keras dan Absennya Negara
Sejak kecil, narasi yang dicekokkan ke dalam benak warga negara adalah kepatuhan pada meritokrasi: belajar yang rajin, dapatkan gelar, kerja keras, maka kesejahteraan akan mengikuti. Namun realitas di lapangan mempertontonkan anomali yang brutal. Di satu sisi, kelas pekerja ditekan oleh biaya hidup yang meroket; harga pangan melambung, jaminan pensiun semakin kabur, dan kepemilikan rumah menjadi mimpi prasejarah bagi generasi muda. Di sisi lain, upah riil stagnan, diperparah oleh regulasi pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel dan minim perlindungan.
Logika sistem hari ini memaksa manusia berfungsi layaknya komponen mesin dalam industri raksasa. Warga negara dipaksa mandiri secara ekstrem untuk bertahan hidup, memikirkan sendiri bagaimana membayar biaya kesehatan, membiayai pendidikan anak yang kian mahal, hingga mengamankan diri dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bulan-bulan terakhir ini menjadi panggung pertunjukan yang benderang mengenai bagaimana inkompetensi para pejabat publik dan penguasa mengelola negara ini. Ketika rakyat dihadapkan pada karut-marut perekonomian, respons yang muncul dari pemegang kebijakan sering kali berada di antara dua kutub: penyangkalan atau pelemparan tanggung jawab. Publik disuguhi retorika-retorika kosong tanpa empati, sementara kebijakan yang dilahirkan justru kerap berpihak pada akumulasi kekayaan segelintir elite.
Ketika Ketidakmampuan Menjadi Komoditas
Sistem hari ini menjadi sangat melelahkan karena ia menjungkirbalikkan fungsi dasar kontrak sosial antara negara dan rakyat. Dalam teori politik klasik, warga negara menyerahkan sebagian haknya—termasuk membayar pajak—kepada negara dengan imbalan jaminan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Hari ini, yang terjadi adalah anarki yang dilegalkan. Rakyat dipaksa membayar pajak yang terus bertambah, namun ketika menuntut hak pelayanan publik yang mendasar, mereka justru diminta untuk "memaklumi" keterbatasan anggaran atau sistem yang eror.
Ketidakmampuan penguasa dalam mengurus urusan publik akhirnya melahirkan beban ganda bagi rakyat. Warga negara tidak hanya lelah bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga lelah secara mental karena harus mengantisipasi kebodohan-kebodohan birokrasi. Rakyat harus menjadi pemadam kebakaran bagi masalah mereka sendiri: menggalang donasi mandiri untuk korban bencana karena bantuan lambat, membuat gerakan sosial untuk memprotes hukum yang tumpul sebelah, hingga menjaga keamanan lingkungannya sendiri.
Ironisnya, di tengah tontonan ketidakmampuan tersebut, para pejabat publik seolah hidup dalam gelembung yang kedap udara. Mereka tetap menikmati fasilitas premium yang dibiayai oleh keringat rakyat yang sedang kelelahan. Defisit empati ini melahirkan sinisme publik yang akut. Ketika hukum bisa dikompromikan demi kepentingan dinasti atau kelompok, dan jabatan publik dianggap sebagai hadiah alih-alih amanah berat, maka runtuhlah wibawa negara di mata rakyatnya sendiri.
Unboxing Sistem
Membuka kotak pandora atau melakukan unboxing terhadap sistem hari ini membawa pada satu kesimpulan mendasar: hidup kita bikin capek karena struktur yang ada dirancang bukan untuk memuliakan manusia, melainkan untuk melanggengkan kekuasaan dan modal. Manusia Indonesia hari ini dihabiskan energinya dalam ruang simulasi bertahan hidup (survival mode) yang tak pernah usai, sehingga tidak lagi memiliki waktu dan tenaga untuk berpikir kritis, mempertanyakan kebijakan, atau mengonsolidasikan perubahan.
Kelelahan ini adalah alat kontrol yang efektif. Masyarakat yang lelah adalah masyarakat yang patuh, karena mereka terlalu sibuk memikirkan cara membayar cicilan esok hari ketimbang menuntut akuntabilitas penguasa atas kebijakan yang merugikan hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu, menyadari bahwa "rasa capek" ini bersifat sistemik adalah langkah awal yang krusial. Ini bukan sekadar tentang kejenuhan individu yang bisa disembuhkan dengan sejenak menarik diri dari rutinitas. Ini adalah alarm peringatan bahwa tata kelola bernegara kita sedang mengalami kebangkrutan moral dan fungsional. Selama negara masih diurus dengan mentalitas amatiran yang mementingkan ego kekuasaan di atas kesejahteraan publik, maka selama itu pula warga negara akan terus berjalan dalam rute melelahkan yang entah di mana ujungnya.
Hal ini kemudian akan membawa kita pada persimpangan krusial: apakah kita akan membiarkan kelelahan ini mereduksi kita menjadi sekelompok penonton yang pasrah, ataukah kita berani membongkar fondasi sistem lama untuk digantikan dengan tatanan yang baru? Menambal sulam sistem yang secara struktural sudah rapuh dan korosif hanya akan memperpanjang napas penderitaan. Kita tidak lagi membutuhkan sekadar pergantian wajah penguasa, melainkan sebuah perubahan paradigma yang fundamental dalam memandang hubungan antara negara, rakyat, dan kekuasaan.
Memulihkan Khittah Negara
Solusi pertama harus dimulai dari dekonstruksi konsep negara itu sendiri. Negara harus dikembalikan fungsinya sebagai pelayan (khadim) dan pengurus urusan rakyat (raa'in), bukan sebagai korporasi yang melihat warga negara sebagai konsumen. Dalam tatanan yang sahih, negara wajib mengambil alih seluruh beban primer publik secara mutlak. Pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar materi tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang liberal.
Ketika jaminan sosial mendasar ini diletakkan kembali di pundak negara secara penuh dan gratis, maka jaring pengaman hidup yang selama ini membuat masyarakat cemas akan seketika terpasang. Manusia tidak lagi dipaksa bekerja layaknya robot hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari, melainkan dapat mengaktualisasikan diri sebagai manusia seutuhnya.
Kedua, kelelahan eksistensial ini terjadi karena sistem sekuler-kapitalistik meletakkan kebahagiaan pada akumulasi materi yang tanpa batas. Akibatnya, kebijakan publik yang lahir selalu berpihak pada segelintir elite oligarki dan mengabaikan hajat hidup orang banyak. Solusi atas kebangkrutan moral ini adalah dengan mengadopsi kembali sistem hidup yang berbasis pada keadilan transendental, sebuah tatanan yang menempatkan hukum di atas kepentingan manusia atau dinasti politik mana pun.
Dalam sistem hidup yang memiliki akar ideologi yang sahih, kekuasaan bukan instrumen untuk menumpuk kekayaan atau membagi-bagi konsesi jabatan, melainkan sebuah amanah berat yang setiap jengkal kebijakannya akan dimintai pertanggungjawaban mutlak di hadapan Tuhan. Hukum tidak boleh diproduksi berdasarkan lobi-lobi kepentingan di ruang gelap birokrasi, melainkan harus bersumber dari aturan yang objektif, adil, dan memuliakan martabat manusia tanpa memandang status sosial maupun ekonominya.
Solusi sistemis ini tidak akan pernah lahir dari kemurahan hati para penguasa yang sedang menikmati kenyamanan kekuasaannya. Perubahan harus dijemput melalui kesadaran kolektif dari bawah. Di sinilah pentingnya memutus rantai isolasi kelelahan individu dengan membangun simpul-simpul gerakan intelektual dan praktis.
Masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki kejernihan berpikir, harus mulai mengonsolidasikan diri. Ruang-ruang diskusi tidak boleh lagi hanya menjadi tempat meratapi keadaan, melainkan harus bertransformasi menjadi laboratorium pemikiran, pusat penempaan kapasitas kepemimpinan, dan inkubator gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang terorganisir.
Melalui wadah-wadah yang terstruktur, kritis, dan berani menyuarakan solusi alternatif yang ideologis inilah, narasi tandingan atas ketidakmampuan penguasa dapat dibangun secara masif. Ketika kesadaran politik masyarakat telah matang dan gerakannya telah terorganisir dengan rapi, maka sistem yang rusak ini lambat laun akan kehilangan legitimasinya, membuka jalan bagi tegaknya sebuah tatanan baru yang membawa kesejahteraan dan keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat.
