Menyeret nama Masjid Istiqlal ke dalam riuh pasar modal adalah kekeliruan fatal yang dibungkus rapi atas nama modernisasi finansial. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh "terobosan" Kementerian Agama bersama pengelola Istiqlal yang meresmikan masuknya masjid kebanggaan nasional ini ke Bursa Efek Indonesia. Lewat unit usahanya, Istiqlal Global Fund, dana wakaf tunai masyarakat akan dikumpulkan lalu ditanamkan ke dalam berbagai instrumen pasar modal syariah. Katanya, ini bukan penjualan saham masjid atau aksi korporasi penawaran umum perdana. Katanya, ini demi membiayai program keumatan secara berkelanjutan. Namun, apakah menempelkan label syariah pada mesin kapitalisme otomatis membuatnya menjadi halal dan bijaksana?

Mari kita bicara jujur tanpa bumbu pemanis retorika pejabat. Mengawinkan dana wakaf masjid dengan ekosistem pasar saham—meski dilabeli pasar modal syariah—adalah tindakan menundukkan kesucian lembaga ibadah di bawah diktat sistem keuangan kapitalistik. Kita sedang menyaksikan pergeseran nilai yang sangat berbahaya, di mana rumah ibadah tidak lagi diposisikan sebagai pilar kedaulatan moral dan sosial, melainkan dipaksa beratraksi menjadi manajer investasi yang mengejar imbal hasil di atas kertas.

Baju Syariah di Atas Mesin Neoliberal

Logika yang dijual kepada publik sangat sederhana dan menggoda. Umat berwakaf uang, dana terkumpul, Istiqlal Global Fund menginvestasikannya ke saham-saham syariah atau sukuk di bursa, lalu dividen atau kuponnya dipakai untuk memberi makan fakir miskin dan membiayai sekolah. Terlihat sangat indah di atas kertas presentasi para bankir. Namun, bayangkan jika seekor serigala dipasangkan jubah putih dan diajari mengucap kata manis. Apakah tabiat dasarnya sebagai pemangsa akan berubah begitu saja?

Pasar modal, pada hakekat dasarnya, adalah arena permainan kapitalisme keuangan yang sangat spekulatif. Ia adalah dunia tempat uang berkembang biak dari uang tanpa perlu menyentuh keringat buruh atau tanah pertanian. Dalam ilmu ekonomi yang sehat, pasar saham hari ini sangat jauh terlepas dari sektor riil. Struktur bursa efek global maupun domestik dikendalikan oleh arus modal yang bergerak cepat, didorong oleh ekspektasi, rumor, serta suku bunga acuan bank sentral yang berbasis riba. Menyuntikkan dana wakaf umat ke dalam sistem seperti ini sama saja dengan menyerahkan benteng terakhir umat kepada ketidakpastian pasar yang rapuh.

Para pembuat kebijakan berdalih bahwa instrumen yang dipilih sudah lolos seleksi Dewan Syariah Nasional. Namun kita harus kritis melihat realita. Seleksi syariah di pasar modal modern sering kali hanya menjadi formalitas kriteria teknis, seperti membatasi rasio utang berbasis bunga di bawah persentase tertentu. Sistem besarnya tetaplah sistem keuangan yang mengabdi pada akumulasi modal segelintir orang. Ketika pasar modal secara keseluruhan mengalami guncangan, portofolio syariah pun ikut tumbang. Apakah patut dana wakaf masjid dipertaruhkan dalam judi fluktuasi harga saham yang dipicu oleh krisis keuangan global?

Ketika Wakaf Kehilangan Jiwa Hakikinya

Sejarah peradaban Islam mengajarkan bahwa wakaf adalah instrumen kedaulatan ekonomi rakyat yang konkret, riil, dan mandiri. Ketika Sahabat Usman bin Affan membeli sumur Ruma untuk diwakafkan, bentuknya adalah aset riil yang langsung mengalirkan air gratis kepada rakyat. Ketika para ulama membangun peradaban lewat wakaf, yang dibangun adalah tanah pertanian yang subur, rumah sakit tanpa bayar, dan universitas yang mencetak manusia merdeka. Wakaf tradisional bersifat tahan banting karena ia berdiri tegak di sektor riil, bukan mengapung di awan instrumen keuangan abstrak.

Memindahkan pusaka wakaf dari sektor riil ke pasar modal adalah bentuk kemunduran berpikir. Langkah ini mencerminkan paham neoliberal yang malas. Alih-alih mengelola dana wakaf untuk membangun pabrik pupuk rakyat, membuka lahan pertanian kolektif, membiayai riset energi mandiri, atau mendirikan jaringan pasar sembako murah tanpa perantara suku bunga, pengelola justru mengambil jalan pintas yang paling gampang. Mereka menyerahkan uang rakyat kepada pialang saham dan korporasi besar, lalu duduk manis menanti bagi hasil yang jumlahnya tidak seberapa.

Sikap ini memperlihatkan betapa krisis rasa percaya diri telah menjangkiti pengambil keputusan di negeri ini. Mereka seolah percaya bahwa uang umat baru bisa produktif jika disetorkan ke lantai bursa. Padahal, logika pasar modal adalah logika ekstraksi. Korporasi yang melantai di bursa menyerap likuiditas dari masyarakat untuk memperbesar imperium bisnis mereka sendiri. Mengapa uang rakyat yang dikumpulkan di masjid justru diputar untuk memperkuat korporasi, ketimbang dipakai langsung untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman tengkulak dan jeratan pinjaman online berbiaya mencekik?

Menjual Kesucian Demi Ilusi Pembiayaan

Langkah Kementerian Agama ini juga menyiratkan masalah politik ekonomi yang mendasar. Negara seolah-olah lepas tangan dari kewajiban konstitusionalnya untuk memakmurkan rakyat dan merawat fasilitas publik. Ketika lembaga agama dirdorong untuk berbisnis ala manajer investasi, ada pesan tersirat bahwa nilai kemanusiaan dan pelayanan keumatan harus bisa membiayai dirinya sendiri lewat mekanisme pasar. Ini adalah racun pemikiran yang sangat halus.

Masjid Istiqlal adalah simbol kedaulatan bangsa dan monumen kemerdekaan. Ia bukan cuma bangunan fisik, tapi representasi harga diri rakyat Indonesia. Ketika unit usaha Istiqlal terikat secara struktural dengan ekosistem Bursa Efek Indonesia, secara tidak langsung reputasi dan nama besar Istiqlal tersandera oleh kinerja pasar saham. Bayangkan sebuah skenario buruk ketika bursa saham anjlok akibat krisis finansial sistemik. Nilai portofolio investasi wakaf menyusut drastis. Siapa yang menanggung malu? Masjid dan umatnya!

Lebih dari itu, ada bahaya nyata berupa ketergantungan pada lembaga-lembaga keuangan penilai, manajer investasi, dan regulator bursa yang kiblat pemikirannya sepenuhnya berorientasi pada keuntungan finansial belaka. Kedaulatan pengelolaan keuangan masjid secara perlahan terkooptasi oleh aturan main pasar modal. Istiqlal tidak lagi sepenuhnya independen karena harus tunduk pada standar keterbukaan dan kewajiban pelaporan ala korporasi yang belum tentu sejalan dengan prinsip ketulusan ibadah.

Mengembalikan Jiwa Kedaulatan Ekonomi Umat

Kita tidak boleh terpukau oleh istilah-istilah mentereng seperti financial inclusion, green sukuk, atau productive waqf integration jika pada praktiknya instrumen tersebut hanya menjadi kepanjangan tangan dari sistem ekonomi yang memeras rakyat bawah. Kemandirian bangsa tidak akan pernah tercapai jika lembaga keagamaan tertinggi kita justru mengekor pada logika pembangunan kapitalistik yang terbukti gagal menciptakan keadilan sosial.

Jika Menteri Agama dan pengelola Masjid Istiqlal benar-benar ingin memproduktifkan wakaf, kembalilah ke jalan yang lurus dan berani. Alirkan miliaran rupiah dana wakaf tunai itu langsung ke jantung perekonomian rakyat. Bangun lumbung pakan dan pangan nasional milik umat. Biayai rekayasa teknologi energi terbarukan di desa-desa terpencil. Dirikan lembaga finansial syariah murni tanpa bunga yang membebaskan pedagang kecil dari jeratan lintah darat. Itu baru tindakan heroik yang membakar semangat kedaulatan.

Memasukkan Istiqlal ke lantai bursa bukanlah sebuah prestasi, melainkan bukti kekalahan imajinasi ekonomi. Kita sedang menukar emas kedaulatan dengan loyang kertas berlabel saham. Sudah saatnya umat bersuara dan mengingatkan para pejabat agar tidak melacurkan fungsi suci masjid demi mengejar pertumbuhan angka-angka semu di layar monitor bursa efek.

Istiqlal didirikan dari keringat dan air mata rakyat yang menginginkan kemerdekaan sejati, bebas dari segala bentuk penjajahan ekonomi maupun pemikiran. Jangan biarkan tempat bersujud jutaan manusia ini berlutut di hadapan berhala baru bernama pasar modal. Kembalikan wakaf ke tanah riil, kembalikan Istiqlal sebagai benteng kedaulatan rakyat, dan jauhkan rumah ibadah dari permainan kaptalis yang tidak pernah berpihak pada rakyat kecil.

Sebuah bangsa tidak pernah runtuh karena terlalu banyak kritik, melainkan mati perlahan tatkala kejujuran dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang berkuasa. Kritik adalah nadi bagi kehidupan bernegara yang sehat. Tanpa masukan yang jujur, kekuasaan cenderung berjalan melenceng, abai terhadap penderitaan rakyat, dan perlahan kehilangan kompas moralnya. Namun, belakangan ini kita menyaksikan fenomena yang kian memprihatinkan. Bukannya dijadikan cermin untuk membenahi kinerja publik, nada sumbang dari masyarakat justru kerap disambut dengan benteng tebal ketidakpedulian—atau yang lebih buruk, direspons dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Ketika pasal-pasal karet dan tekanan fisik menjadi jawaban atas keluhan warga, ada hal mendasar yang sedang terancam: hak asasi manusia dan masa depan kemakmuran bangsa itu sendiri.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan pemantauannya berulang kali menempatkan isu kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi sebagai salah satu sektor yang paling banyak menerima aduan masyarakat. Data komparatif dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengonfirmasi tren serupa: puluhan warga, jurnalis, peneliti, hingga mahasiswa mengalami kriminalisasi, intimidasi digital, hingga penangkapan sewenang-wenang saat menyuarakan aspirasi di ruang publik maupun media sosial. Hal ini merupakan indikasi bahwa masih terbatasnya ruang aman bagi warga untuk mengkritik kebijakan negara. Padahal, Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mengabaikan mandat konstitusi ini sama saja dengan mencederai fondasi hukum tertinggi yang kita sepakati bersama.

Tugas utama aparat penegak hukum adalah melindungi warga negara, menegakkan keadilan, dan menjamin ketertiban umum. Namun, ketika fungsi aparat bergeser menjadi benteng pelindung kebijakan yang tidak populer dan alat pembungkam bagi warga yang kritis, maka prinsip dasar negara hukum telah tercederai. Penggunaan kekuatan berlebihan dalam menghadapi aksi unjuk rasa damai adalah bentuk pelanggaran HAM yang nyata..

Kekuasaan yang sehat tidak membutuhkan kepatuhan buta yang dibangun di atas rasa takut. Kepemimpinan yang sejati menempatkan jabatan sebagai amanah publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dilayani dengan empati. Ketika suara-suara yang menyuarakan kebenaran ditutup secara paksa, yang tersisa hanyalah kepalsuan laporan dan jurang rasa tidak percaya yang makin lebar antara rakyat dan pimpinannya.

Dampak dari pembungkaman kritik tidak berhenti pada urusan kebebasan politik belaka. Ada hubungan kausalitas yang sangat erat antara dibungkamnya suara publik dengan meluasnya kerusakan lingkungan serta ketimpangan ekonomi. Ketika warga lokal, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan dirintangi saat menolak proyek-proyek ekstraktif yang merusak ekosistem, bumi tempat kita bernaunglah yang menanggung akibatnya.

Penggundulan hutan, pencemaran sungai, pengerukan tambang tanpa reklamasi, hingga ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang kotor kerap melenggang tanpa koreksi karena suara-suara kritis telah ditindak di awal. Padahal, menjaga kelestarian alam dan mendorong transisi menuju energi bersih yang adil adalah syarat mutlak bagi kemakmuran jangka panjang. Tanpa adanya kontrol sosial dari masyarakat sipil, penyusunan kebijakan ekonomi rawan dipasung oleh kepentingan oligarki yang mengejar keuntungan singkat sembari mewariskan beban lingkungan bagi generasi mendatang.

Di tengah tembok kekuasaan yang kaku dan kepungan tindakan represif, gerakan mahasiswa memegang peranan sejarah yang sangat vital. Mahasiswa bukan sekadar penuntut ilmu di dalam ruang kuliah yang steril dari dinamika sosial. Mereka adalah kekuatan moral penyeimbang kekuasaan, penyambung lidah bagi petani yang terkasah, buruh yang terhimpit, dan warga yang kehilangan hak atas tanahnya.

Sejarah perjalanan bangsa ini membuktikan bahwa setiap koreksi atas penyimpangan kekuasaan selalu dimotori oleh keberanian anak muda yang memadukan kedalaman kajian ilmiah dengan kejujuran nurani. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk tetap konsisten, independen, dan terorganisir. Gerakan mahasiswa tidak boleh goyah oleh buaian politik praktis atau patah semangat ketika berhadapan dengan tekanan. Menyerukan kebaikan dan meluruskan kebijakan yang keliru adalah panggilan kewarganegaraan yang tidak boleh padam.

Memulihkan kebebasan dan hak-hak sipil membutuhkan pembenahan mendasar dari pemerintah:

• Hentikan Pendekatan Represif. Pemerintah wajib menginstruksikan jajaran kepolisian untuk mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap HAM dalam mengawal ekspresi publik.
• Revisi Regulasi Bermasalah. Cabut atau benahi pasal-pasal dalam UU ITE maupun regulasi lain yang kerap disalahgunakan untuk membungkam jurnalis, peneliti, dan masyarakat umum.
• Buka Ruang Partisipasi Bermakna. Libatkan publik secara substansial dalam setiap penyusunan undang-undang dan kebijakan tata ruang lingkungan hidup.
• Rawat Kolaborasi Masyarakat Sipil. Mahasiswa, organisasi warga, akademisi, dan media massa harus terus membina barisan rapat untuk mengawal setiap rupiah anggaran dan setiap lembar kebijakan negara.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang ditakuti karena aparatnya yang garang, melainkan pemerintah yang dihormati karena mau mendengar dan mampu menghadirkan keadilan. Membiarkan suara rakyat dibungkam sama saja dengan membiarkan negeri ini berjalan tanpa pemandu arah. Sudah saatnya kekuasaan kembali pada fitrahnya: melayani warga, menjamin kebebasan, dan merawat bumi tempat kita hidup bersama.

Semangat mandiri energi di tingkat tapak kini bukan lagi sekadar isu pinggiran. Di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata dan polusi udara kota yang makin menyesakkan dada, dorongan untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap serta menunggangi kendaraan listrik mulai merayap secara masif ke warga kelas menengah. Namun, pertanyaan mendasar yang masih perlu dijawab adalah: apakah teknologi hijau ini memang sudah ramah di kantong rakyat, ataukah masih sebatas kemewahan yang dipaksakan?

Mari kita bedah angka-angkanya. Untuk memasang unit PLTS Atap kapasitas rumah tangga skala 1 hingga 3 kiloWatt-peak (kWp), sebuah keluarga harus menyiapkan dana investasi awal berkisar antara Rp15 juta hingga Rp35 juta. Angka ini jelas bukan nilai yang kecil bagi anggaran rumah tangga biasa. Dahulu, daya tarik utama sistem ini terletak pada skema net-metering, di mana kelebihan produksi listrik siang hari bisa "dititipkan" ke jaringan PLN untuk memotong tagihan bulanan secara signifikan.

Namun, peta permainan berubah drastis sejak terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi terbaru ini secara resmi menghapus mekanisme jual-beli atau ekspor-impor listrik ke jaringan PLN dan menggantinya dengan sistem kuota tanpa skema ekspor listrik. Akibatnya, kelebihan daya yang dihasilkan panel surya rumah tangga tidak lagi memiliki nilai ekonomis langsung untuk mengurangi tagihan listrik bulanan. Periode pengembalian modal (payback period) yang semula diperkirakan mencapai 5 hingga 7 tahun kini membengkak menjadi 10 hingga 12 tahun lebih. Kebijakan ini secara tidak langsung mematikan insentif ekonomi bagi warga yang berniat berinvestasi menjaga langit tetap biru dari atap rumah mereka sendiri.

Sektor transportasi menunjukkan dinamika yang tak kalah rumit. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mengalokasikan program bantuan atau insentif sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik baru. Langkah ini patut diapresiasi sebagai ikhtiar mendorong migrasi dari kendaraan berbahan bakar fosil. Kendati demikian, serapan di lapangan membuktikan bahwa subsidi tunai saja tidak cukup untuk mengubah perilaku konsumen secara masif.

Masyarakat kelas pekerja bersikap sangat pragmatis. Kendala utama adopsi kendaraan roda dua berbasis baterai bukan semata-mata pada harga jual awal, melainkan pada ekosistem pendukungnya. Standarisasi baterai yang belum merata, keterbatasan jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di permukiman padat, serta kejelasan biaya penggantian baterai pasca-masa garansi menjadi beban pikiran tersendiri. Ketika usia pakai baterai habis dalam kurun 3 hingga 5 tahun, konsumen dihadapkan pada biaya penggantian yang bisa mencapai 40 hingga 50 persen dari harga kendaraan. Tanpa jaminan purna jual dan infrastruktur penukaran yang seandal pengisian BBM di SPBU, wajar jika publik masih menahan diri.

Prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup adalah keadilan dan keterjangkauan. Upaya melestarikan alam tidak boleh menjelma menjadi beban baru yang diskriminatif, di mana hanya kelompok berpunya yang mampu membeli hak untuk hidup bersih, sementara masyarakat bawah terjebak pada polusi dan teknologi kotor akibat keterbatasan ekonomi.

Transisi energi yang berkeadilan menuntut negara hadir bukan sekadar sebagai regulator yang membagi beban, melainkan sebagai fasilitator yang membuka jalan. Jika transisi energi mandiri ditargetkan menjadi gerakan masal, maka skema insentif harus dirancang dari hulu ke hilir secara utuh. Menyuruh rakyat beralih ke energi hijau tanpa membenahi struktur pasar dan kepastian regulasi adalah bentuk pengalihan tanggung jawab ekologis yang tidak adil.

Untuk memastikan bahwa PLTS Atap dan kendaraan listrik tidak berakhir sebagai tren sesaat atau komoditas eksklusif, diperlukan koreksi kebijakan yang tegas dan berpihak pada kemakmuran bersama:

• Mengkaji Ulang Regulasi PLTS Atap. Pemerintah dan PLN perlu membuka kembali ruang insentif yang adil bagi pemilik PLTS Atap, misalnya melalui skema kompensasi karbon atau insentif pemotongan tagihan yang rasional, agar investasi mandiri warga tidak dirugikan.
• Standarisasi dan Inovasi Pembiayaan Baterai. Kementerian Perindustrian dan pelaku industri wajib menyepakati satu standar baterai nasional untuk motor listrik serta memperbanyak model sewa baterai (battery-as-a-service) guna memangkas harga beli awal kendaraan.
• Akses Pembiayaan Hijau yang Terjangkau. Perbankan nasional dan lembaga keuangan syariah perlu menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan berbiaya rendah untuk instalasi energi terbarukan skala rumah tangga.
• Penguatan Infrastruktur Pengisian Umum. Penempatan SPBKLU dan SPKLU harus difokuskan pada kawasan permukiman kelas menengah-bawah dan pusat kegiatan ekonomi rakyat, bukan hanya ditumpuk di pusat perbelanjaan mewah.

Transisi menuju energi bersih adalah keniscayaan sejarah sekaligus amanah peradaban yang harus kita tunaikan bersama. Namun, jalan menuju sana tidak boleh dibangun di atas kebingungan finansial rakyat kecil. Ketika kebijakan publik mampu menyelaraskan keadilan ekonomi dengan pemeliharaan lingkungan, maka kesadaran mandiri energi akan tumbuh secara alami dari setiap atap dan garasi rumah di seluruh pelosok negeri.

Delapan puluh satu tahun sudah berlalu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun kedaulatan sejati atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya masih menjadi fatamorgana yang jauh dari jangkauan rakyat jelata. Di atas kertas, Konstitusi kita melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dengan sangat tegas bahwa seluruh sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan anomali yang mencolok, di mana kebijakan pengelolaan energi nasional justru kian bergeser ke arah liberalisasi yang menempatkan segelintir elit oligarki sebagai penikmat utama kue kemakmuran tersebut.

Ketergantungan yang akut pada modal asing, dominasi pembiayaan berbasis utang, serta regulasi yang cenderung memanjakan investor seraya mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat adalah bukti sahih bahwa kita sedang terjebak dalam neo-kolonialisme ekonomi. Paradoks ini sangat ironis bagi sebuah bangsa besar yang dianugerahi cadangan nikel terbesar di dunia, batu bara yang melimpah, serta potensi sumber daya alam lainnya yang tak terbatas. Kita melimpah secara fisik, namun miskin secara kedaulatan, karena kendali atas rantai pasok, penentuan harga, hingga teknologi masih didekte oleh kepentingan asing.

Paradoks Kelimpahan - Kemiskinan Energi Domestik

Salah satu bukti paling nyata dari belum merdekanya pengelolaan energi kita adalah ketergantungan yang luar biasa pada impor energi jadi, sementara sumber daya mentah kita dieksplorasi secara masif untuk memenuhi kebutuhan industri global. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 60 hingga 70 persen kebutuhan Liquefied Petroleum Gas atau LPG setiap tahunnya, yang setara dengan lebih dari 6 juta ton. Di sisi lain, kita terus mengekspor gas alam mentah ke berbagai negara dengan harga murah berdasarkan kontrak jangka panjang yang tidak fleksibel. Ketimpangan ini mencerminkan kegagalan sistemis dalam membangun industri hilir domestik yang mandiri dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat sendiri.

Hal serupa terjadi di sektor ketenagalistrikan, di mana skema penyediaan listrik nasional didominasi oleh produsen listrik swasta atau Independent Power Producer yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh konsorsium asing. Kebijakan Take or Pay yang tertuang dalam kontrak-kontrak jangka panjang memaksa Perusahaan Listrik Negara untuk tetap membayar kapasitas listrik yang dihasilkan oleh swasta, meskipun pasokan tersebut tidak terserap oleh pasar domestik karena kondisi surplus listrik. Beban finansial yang luar biasa ini pada akhirnya ditanggung oleh APBN melalui subsidi dan kompensasi, atau dibebankan langsung ke pundak rakyat dalam bentuk penyesuaian tarif listrik yang mencekik ekonomi keluarga berpendapatan rendah.

Dari perspektif keadilan distributif, model tata kelola seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip moral yang memandang bahwa energi adalah barang publik, bukan komoditas komersial semata yang boleh dimonopoli demi keuntungan segelintir pemilik modal. Ketika energi diperlakukan murni sebagai komoditas pasar bebas, maka akses rakyat terhadap energi tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan dasar kemanusiaan mereka, melainkan oleh daya beli mereka. Ini adalah bentuk penindasan ekonomi baru yang dibalut dalam narasi efisiensi pasar.

Hilirisasi yang Tak Rakyat Nikmati

Pemerintah belakangan ini gencar mengampanyekan keberhasilan program hilirisasi komoditas tambang, khususnya nikel, sebagai tonggak kebangkitan kedaulatan industri nasional. Namun, jika kita membedah anatomi industri hilirisasi ini secara mendalam, kita akan menemukan bahwa sebagian besar nilai tambah dari proses tersebut justru mengalir ke luar negeri. Mayoritas fasilitas pemurnian atau smelter yang beroperasi di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara dimiliki oleh korporasi asing, terutama dari Tiongkok, yang menikmati fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday hingga puluhan tahun.

Dampak ekonomi lokal dari mega-proyek ini pun sangat minim jika dibandingkan dengan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Ekosistem pesisir hancur akibat sedimentasi tambang, nelayan kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat sekitar terpapar polusi udara dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang khusus dibangun untuk menyuplai energi smelter-smelter tersebut. Kita menanggung beban kerusakan ekologis jangka panjang, sementara produk setengah jadi hasil pemurnian seperti ferronickel dan pig iron diekspor secara besar-besaran untuk menghidupi rantai pasok industri kendaraan listrik global di negara-negara maju. Ini bukanlah hilirisasi untuk kemandirian bangsa, melainkan sekadar pemindahan lokasi polusi dan eksploitasi di bawah kendali modal asing.

Ketergantungan pada investasi asing ini diperparah oleh skema pembiayaan proyek infrastruktur energi yang sarat dengan praktik riba dan jebakan utang. Ketika negara tidak mampu atau tidak mau mengoptimalkan dana domestik dan instrumen keuangan nirlaba yang berorientasi sosial, kita menyerahkan kedaulatan kebijakan kita kepada lembaga keuangan multilateral dan perbankan global. Akibatnya, setiap kebijakan energi yang diambil harus selalu berkompromi dengan kepentingan para kreditor, yang menuntut kepastian pengembalian pinjaman beserta bunganya, ketimbang memastikan tercapainya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tata Kelola Energi Berkeadilan

Untuk memutus rantai penjajahan ekonomi modern ini, kita memerlukan pergeseran paradigma yang radikal dalam memandang tata kelola sumber daya alam. Kita harus kembali pada prinsip dasar bahwa kepemilikan atas kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak secara hakiki berada di tangan publik secara kolektif. Negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah yang bertugas mengelola, mendistribusikan, dan memastikan pemanfaatan yang adil, bukan bertindak sebagai pedagang yang mencari keuntungan dari rakyatnya sendiri.

Langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan evluasi menyeluruh terhadap seluruh kontrak karya pertambangan dan perjanjian jual beli tenaga listrik yang merugikan kepentingan nasional. Negara harus berani melakukan negosiasi ulang atau bahkan menasionalisasi aset-aset strategis yang pengelolaannya terbukti abai terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Kita harus mengakhiri era ekspor sumber daya alam bernilai tambah rendah dan mulai membangun industri hilir yang sebesar-besar manfaatnya kembali kepada rakyat, bukan sekadar memperkaya segelintir orang.

Selain itu, sistem dan mekanisme pembiayaan pembangunanan pun harus dibersihkan dari ketergantungan pada utang luar negeri yang eksploitatif. Dengan mengandalkan kekuatan modal mandiri, kita lebih leluasa menyusun peta jalan pembangunan yang berkelanjutan. Negara tidak akan lagi didikte oleh lembaga keuangan global yang sering kali memaksakan agenda privatisasi sektor publik dengan dalih reformasi struktural.

Kemandirian Teknologi dan Transisi Energi 

Kemerdekaan yang sejati dalam tata kelola sumber daya alam dan energi juga mensyaratkan adanya penguasaan teknologi secara mandiri. Selama ini, Indonesia selalu menjadi konsumen teknologi dari negara-negara utara, baik dalam era energi fosil maupun dalam masa transisi ke energi terbarukan saat ini. Proyek-proyek pembangkit energi surya, turbin angin, hingga teknologi baterai masih sangat bergantung pada komponen impor meskipun ada limitasi melalui aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Hal ini membuat transisi energi yang sedang berjalan justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru yang menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa.

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran riset dan pengembangan yang signifikan untuk mendukung universitas dan lembaga penelitian dalam negeri agar mampu menciptakan teknologi energi bersih yang murah dan aplikatif. Pendidikan tinggi harus diarahkan untuk mencetak insinyur-insinyur handal yang memiliki keberpihakan ideologis kuat pada kedaulatan bangsa, bukan sekadar menyiapkan tenaga kerja murah untuk korporasi. Hanya dengan penguasaan teknologi secara mandiri, kita dapat melakukan transisi energi dengan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional.

Di samping itu, konsep transisi energi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan teknis dari energi fosil ke energi terbarukan yang dikuasai oleh pemain-pemain kapitalis besar yang sama. Transisi energi harus berkeadilan, yang berarti memberikan ruang seluas-luasnya bagi komunitas lokal untuk mengelola sumber energi mandiri berbasis potensi daerah masing-masing, seperti mikrohidro, biogas, atau energi surya komunitas. Desentralisasi pengelolaan energi ini akan memperkuat ketahanan energi di tingkat akar rumput sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata ke seluruh pelosok negeri.

Kemerdekaan sejati atas sumber daya alam dan energi bukanlah sesuatu yang dihadiahkan oleh para kapitalis global, melainkan harus direbut kembali melalui keberanian politik, konsistensi regulasi, dan keberpihakan yang nyata pada rakyat. Selama kita masih membiarkan kekayaan alam kita dikuras demi kemakmuran bangsa lain sementara rakyat kita sendiri terus menanggung beban harga energi yang mahal dan kerusakan lingkungan, maka proklamasi kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun barulah sebatas upacara seremonial tanpa makna substantif. Sudah saatnya kita bangkit, merombak total tata kelola sumber daya alam dan energi nasional, serta menegakkan kedaulatan penuh atas bumi pertiwi demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita pasti bisa, MERDEKA!