Kabinet baru selalu datang dengan mainan baru, dan kali ini mainan itu bernama Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Di atas kertas, pembentukan lembaga ini terdengar sangat seksi, gagah, dan seolah menjawab tantangan masa depan. Namun, di balik jargon mentereng yang menghiasi halaman depan media massa, ada pertanyaan besar yang menggelitik akal sehat kita: apakah kementerian ini akan menjadi jembatan menuju kedaulatan hakiki, atau justru sekadar lapak baru bagi oligarki untuk membagi kue kekuasaan?

Sebagai bangsa yang dikaruniai kekayaan alam melimpah, kita sudah terlalu sering disuapi janji-janji manis tentang kemakmuran. Kita diajak bermimpi tentang hilirisasi yang akan melambungkan nilai tambah komoditas kita, sekaligus transisi energi yang ramah lingkungan. Namun, mari kita kesampingkan sejenak retorika politik dan melihat realitas di lapangan dengan kepala dingin dan kacamata data yang jujur.

Hilirisasi telah menjadi mantra sakti pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Narasi yang dibangun sangat memikat: kita tidak lagi mengekspor tanah air kita dalam bentuk bahan mentah, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi yang nilainya berkali-kali lipat. Nikel menjadi komoditas percontohan utama yang selalu dibanggakan. Angka ekspor produk nikel olahan memang melonjak drastis, tetapi mari kita bedah siapa yang sebenarnya menikmati madu dari lonjakan tersebut.

Data menunjukkan bahwa mayoritas smelter nikel yang beroperasi di Indonesia dimiliki oleh investor asing, khususnya dari Tiongkok. Melalui skema libur pajak yang sangat royal hingga puluhan tahun, keuntungan raksasa dari hilirisasi ini mengalir deras kembali ke luar negeri. Sementara itu, daerah penghasil nikel justru harus menanggung beban kerusakan lingkungan yang luar biasa, konflik sosial akibat kedatangan tenaga kerja asing, dan upah buruh lokal yang tidak sebanding dengan risiko kerja yang mereka hadapi. Hilirisasi yang terjadi saat ini tidak lebih dari sekadar memindahkan lokasi eksploitasi dari hulu ke hilir, tanpa adanya transfer teknologi yang signifikan kepada anak bangsa.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Ketika kekayaan alam yang sejatinya merupakan milik publik dieksploitasi sedemikian rupa, namun manfaatnya hanya terkonsentrasi pada segelintir korporasi global dan elite lokal, di situlah letak ketimpangan yang nyata. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan dijadikan bancakan demi memuaskan nafsu akumulasi modal segelintir orang.

Di sisi lain, transisi energi digadang-gadang sebagai langkah penyelamatan bumi dari krisis iklim. Kita dipaksa untuk segera meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. Namun, skema pendanaan transisi energi yang ditawarkan ternyata sebagian besar berbentuk pinjaman komersial. Artinya, Indonesia dipaksa berutang untuk membiayai penghentian konsumsi energi fosil, demi membuka pasar bagi teknologi energi terbarukan yang mayoritas diproduksi oleh negara-negara maju tersebut. Ini adalah bentuk neokolonialisme gaya baru berkedok penyelamatan lingkungan. Kita yang memiliki cadangan batu bara melimpah dipaksa menghentikan pemanfaatannya, sementara kita belum memiliki kemandirian teknologi untuk memproduksi panel surya atau turbin angin secara mandiri.

Bayangkan sebuah skenario di mana kita harus mengimpor seluruh infrastruktur energi hijau dari luar negeri, menggunakan dana utang luar negeri, sementara tarif listrik rakyat perlahan tapi pasti merangkak naik untuk membayar bunga utang tersebut. Transisi energi yang tidak berdaulat seperti ini bukanlah sebuah solusi, melainkan jeratan sistemik yang akan membelenggu kedaulatan ekonomi kita untuk generasi mendatang.

Lalu, apa urgensinya membentuk Kementerian Koordinator baru untuk mengurusi hal ini? Secara struktural, pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi justru berpotensi melahirkan tumpang tindih kewenangan yang membingungkan. Kita sudah memiliki Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memegang kendali teknis sektor energi. Kita juga memiliki Kementerian Investasi yang mengatur arus modal masuk, serta Kementerian Lingkungan Hidup yang mengawasi dampak ekologis.

Menambahkan satu lembaga koordinator lagi sering kali justru memperpanjang rantai birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan. Alih-alih menciptakan sinergi, kehadiran kementerian baru ini dikhawatirkan hanya akan menjadi panggung ego sektoral baru, di mana masing-masing lembaga saling berebut pengaruh dan anggaran. Birokrasi yang gemuk cenderung tidak efisien dan rentan menjadi sarang baru bagi praktik lobi-lobi politik yang tidak sehat.

Jika ingin keluar dari lingkaran setan ini, paradigma pengelolaan sumber daya alam kita harus dirombak secara total. Energi dan kekayaan alam bukanlah sekadar komoditas dagang yang bisa diperjualbelikan secara bebas demi keuntungan jangka pendek. Ia adalah pilar utama kedaulatan sebuah bangsa, yang dalam pandangan ekonomi berkeadilan, harus diposisikan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara dengan amanah penuh untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara tidak boleh memosisikan dirinya sebagai makelar yang sibuk mencarikan pembeli asing untuk menguras isi bumi kita. Negara harus bertindak sebagai pengelola mandiri yang membangun kapasitas industri dalam negeri dari hulu hingga hilir secara nyata. Hilirisasi yang benar adalah hilirisasi yang teknologinya kita kuasai sendiri, pekerjanya adalah anak-anak bangsa sendiri, dan hasilnya digunakan untuk membangun industri manufaktur domestik yang kuat.

Begitu pula dengan transisi energi. Kita tidak boleh tunduk begitu saja pada dikte global yang tidak adil. Transisi energi harus berjalan sesuai dengan kecepatan dan kemampuan domestik kita, dengan memanfaatkan potensi energi lokal secara mandiri tanpa harus menggantungkan diri pada utang luar negeri. Kedaulatan energi hanya akan tercipta ketika kita mampu menentukan nasib energi kita sendiri, tanpa perlu mendengarkan perintah dari lembaga keuangan maupun gurita korporasi global.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini pada akhirnya akan diuji oleh waktu. Jika kementerian ini hanya sibuk memfasilitasi karpet merah bagi investor asing, menumpuk utang baru atas nama proyek hijau, dan membiarkan rakyat gigit jari di tengah kerusakan lingkungan yang kian parah, maka lembaga ini jelas merupakan sebuah masalah besar. Namun, jika mereka berani mengambil langkah ekstrem untuk memutus rantai ketergantungan asing, menegakkan keadilan ekologis, dan mengembalikan kekayaan alam ke tangan rakyat, barulah kita bisa menyebutnya sebagai sebuah solusi. Tantangannya kini ada di pundak para pengambil kebijakan: apakah mereka berani berdaulat, atau memilih untuk terus menjadi pelayan kepentingan asing dan oligarki?

Kita sedang dipaksa membayar tiket bioskop yang sangat mahal untuk menonton film yang jalan ceritanya sama sekali tidak kita sukai. Itulah analogi paling jujur untuk menggambarkan proyek transisi energi global yang hari ini dipaksakan ke pundak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di panggung internasional, para pemimpin dunia berpidato dengan nada heroik tentang penyelamatan bumi dari kiamat iklim. Namun, begitu lampu sorot padam dan lembar kesepakatan dibuka di belakang meja, yang tersaji adalah proposal utang baru berkamuflase hijau yang siap menjerat leher generasi mendatang.

Komitmen pendanaan transisi energi yang digadang-gadang sebagai penyelamat dengan dana segar puluhan miliar dolar AS, ternyata hampir seluruhnya berisi utang komersial. Hanya sekian persen kecil saja yang berbentuk hibah murni. Ini bukan transisi yang adil, melainkan kolonialisme gaya baru berbaju ramah lingkungan. Skema neoliberal semacam ini memaksa kita mematikan pembangkit listrik domestik lebih cepat, lalu membeli teknologi asing yang mahal dengan uang yang kita pinjam dari lembaga keuangan global lengkap dengan bunga berbunga yang mencekik. Ini adalah lingkaran setan yang mengorbankan kedaulatan rakyat demi kenyamanan para oligarki finansial global.

Kedaulatan sebuah negara diukur dari kemampuannya mengambil keputusan tanpa didikte oleh pihak luar. Ketika pembangunan infrastruktur dasar seperti energi dibiayai dari utang luar negeri, kita otomatis menyerahkan kunci kedaulatan tersebut. Lembaga donor internasional akan mendikte kebijakan tarif listrik kita, menentukan siapa yang boleh memproduksi, dan memaksakan privatisasi sektor publik yang seharusnya dikuasai penuh oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Sistem ekonomi kapitalistik global selalu mencari cara untuk melakukan komodifikasi atas krisis. Ketika mereka sadar bahwa industri ekstraktif fosil mulai kehilangan legitimasi moral, mereka menciptakan pasar baru bernama ekonomi hijau. Di sinilah letak ironinya. Mereka yang merusak atmosfer bumi dengan revolusi industri selama ratusan tahun, kini meminta kita membiayai perbaikan kerusakan tersebut dengan cara berutang kepada mereka. Secara kalkulasi ekonomi dan moral politik, ini adalah ketidakadilan yang sangat nyata.

Dalam pandangan politik-ekonomi kerakyatan, energi adalah hajat hidup orang banyak yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir korporasi multinasional, apalagi digantungkan pada utang ribawi. Sesuai prinsip keadilan yang universal, sumber daya alam yang melimpah harus dikelola secara mandiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita harus berani memutus rantai ketergantungan ini dan mulai memikirkan formula pendanaan alternatif yang lahir dari rahim kekuatan domestik kita sendiri.

Indonesia bukan negara miskin yang harus mengemis pinjaman luar negeri. Kita adalah raksasa mineral dunia. Kita memegang kunci rantai pasok global untuk nikel, tembaga, bauksit, dan tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk ekosistem energi bersih masa depan. Mengapa kita tidak memanfaatkan posisi tawar yang sangat tinggi ini sebagai instrumen pendanaan langsung?

Strategi pertama yang harus kita gagas adalah skema barter teknologi atau teknologi-untuk-sumber daya. Kita tidak perlu meminjam uang bermiliar-miliar dolar untuk membeli teknologi panel surya atau turbin angin dari luar negeri. Sebaliknya, kita tawarkan akses terbatas terhadap komoditas mineral strategis kita hanya kepada negara atau korporasi global yang mau membangun pabrik teknologi energi bersih di tanah air, melakukan transfer teknologi secara total, dan menyerahkan kepemilikan infrastruktur tersebut kepada badan usaha milik negara setelah masa kontrak tertentu selesai tanpa ada transaksi utang sepeser pun.

Dengan skema ini, kita mengonversi kekayaan alam riil di dalam bumi menjadi aset teknologi tanpa melalui perantara sistem keuangan ribawi yang spekulatif. Kita mendapatkan infrastruktur hijau secara mandiri, menggerakkan industri manufaktur dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas untuk anak bangsa, dan yang paling penting, menjaga neraca pembayaran negara tetap bersih dari beban bunga utang luar negeri.

Banyak pengamat neoliberal berargumen bahwa anggaran negara kita tidak akan pernah cukup untuk membiayai transisi energi tanpa bantuan investasi asing atau utang. Ini adalah argumen malas yang sengaja diembuskan untuk mempertahankan status quo. Masalah utama kita bukan ketiadaan uang, melainkan keberanian politik untuk menata ulang sistem redistribusi kekayaan nasional.

Setiap tahun, miliaran dolar hasil kekayaan alam kita mengalir keluar negeri melalui praktik penghindaran pajak yang rumit oleh perusahaan-perusahaan multinasional di sektor ekstraktif. Dengan memperketat aturan perpajakan, menghentikan insentif pajak yang tidak perlu bagi korporasi perusak lingkungan, dan menerapkan pajak karbon yang progresif bagi industri skala besar, kita bisa mengumpulkan dana taktis domestik yang sangat besar. Dana hasil pungutan ekologis ini harus dikunci secara hukum hanya untuk mendanai riset dan pembangunan infrastruktur energi bersih nasional.

Selain itu, reorientasi anggaran belanja negara menjadi mutlak diperlukan. Anggaran fantastis yang selama ini habis didekasikan untuk membayar bunga utang masa lalu yang tidak produktif harus dipangkas secara sistematis melalui negosiasi ulang atau restrukturisasi radikal. Uang rakyat dalam APBN harus dikembalikan fungsinya sebagai motor penggerak pembangunan sektor riil yang mandiri, bukan sebagai jaminan bagi para spekulan obligasi internasional.

Transisi energi tidak boleh hanya dimaknai secara sempit sebagai pergantian dari mesin berbahan bakar batu bara menjadi panel surya impor. Jika cara berpikir kita masih terjebak dalam paradigma tersebut, kita hanya akan memindahkan ketergantungan impor dari minyak bumi ke komponen teknologi hijau yang semuanya dikuasai asing. Ini adalah ilusi kemajuan yang semu.

Esensi dari transisi yang berkeadilan adalah kedaulatan teknologi dan pengelolaan. Kita harus membangun rantai pasok industri energi bersih dari hulu hingga hilir di dalam negeri. Universitas-universitas nasional harus didorong untuk merancang teknologi lokal yang murah, andal, dan mudah dirawat oleh masyarakat lokal. Kita tidak membutuhkan megaproyek energi terpusat berskala raksasa yang dibiayai utang asing, melainkan ribuan pembangkit energi skala kecil dan menengah yang tersebar secara merata di seluruh nusantara, dimiliki oleh koperasi-koperasi rakyat dan pemerintah daerah.

Model desentralisasi energi ini jauh lebih tangguh terhadap krisis global dan memastikan bahwa akses listrik bersih tidak dikendalikan oleh segelintir konglomerat. Ketika rakyat menguasai sumber energinya secara mandiri, harga energi dapat ditekan serendah mungkin karena tidak ada komponen keuntungan kapitalistik dan bunga utang yang harus dibayarkan kepada para bankir internasional.

Sudah saatnya kita mengakhiri narasi menyesatkan yang menyatakan bahwa transisi energi hanya bisa dicapai dengan cara menggadaikan masa depan bangsa melalui tumpukan utang baru. Kita memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk berdiri di atas kaki sendiri: kekayaan mineral yang melimpah, modal sosial gotong royong yang kuat, dan potensi dana domestik yang melimpah jika dikelola dengan jujur dan berani. Menolak utang dalam transisi energi bukan sekadar pilihan ekonomi yang rasional, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjaga kedaulatan tanah air dan memastikan kesejahteraan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar kejahatan, melainkan sudah menjadi komoditas investasi paling menguntungkan. Bayangkan, seorang maling ayam bisa diamuk massa hingga babak belur, sementara seorang pejabat yang memaling uang rakyat triliunan rupiah hanya divonis beberapa tahun, mendapat diskon hukuman dari Mahkamah Agung, lalu keluar penjara dengan tubuh segar bugar dan rekening yang tetap gemuk. Ini bukan penegakan hukum, ini adalah lelucon mahal yang dibayar pakai keringat dan air mata seluruh rakyat Indonesia. Sistem hukum sekuler-kapitalistik warisan kolonial yang kita banggakan hari ini terbukti mandul, ompong, dan justru menjadi tempat berlindung paling aman bagi para garong sumber daya alam dan uang negara.

Setiap tahun, Indonesia Corruption Watch menyajikan data yang membuat urut dada. Rata-rata vonis hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi kerap berada di kisaran dua hingga empat tahun penjara. Kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah, namun uang pengganti yang berhasil disedot balik ke kas negara tak sampai sepuluh persennya. Secara kalkulasi finansial sederhana, korupsi di Indonesia adalah bisnis dengan high return, low risk. Koruptor cuma perlu mengorbankan waktu dua tahun di dalam sel ber-AC untuk menikmati sisa sembilan puluh persen hasil jarahan seumur hidup bersama anak cucunya. Apakah sistem hukum seperti ini yang mau terus kita pertahankan atas nama modernitas dan hak asasi manusia?

Mengapa Hukum Positif Selalu Gagal?

Kegagalan hukum positif dalam menuntaskan korupsi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan cacat bawaan lahir. Hukum yang kita pakai hari ini berakar dari tradisi filsafat Barat yang memisahkan etika spiritual dari tatanan publik. Di bawah kendali ideologi neoliberisme, hukum dirancang bukan untuk menciptakan keadilan hakiki, melainkan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi pemilik modal. Ketika korupsi merayap ke dalam bilik-bilik kekuasaan, hukum menjadi barang dagangan yang bisa ditawar. Pengacara mahal, hakim yang tergiur suap, dan pasal-pasal karet adalah instrumen fleksibel yang selalu bisa dikompromikan demi kepentingan elite politik dan pengusaha berotak serakah.

Lebih parah lagi, sistem politik demokrasi transaksional hari ini adalah mesin pencetak koruptor paling efisien. Untuk menjadi seorang kepala daerah atau anggota legislatif, seorang calon harus merogoh kocek puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Dari mana uang itu berasal? Tentu saja dari para penyokong dana, oligarki, serta jeratan sistem keuangan berbasis ribawi yang memeras modal. Ketika pejabat tersebut terpilih, misi utamanya bukanlah melayani rakyat, melainkan mengembalikan modal investasi plus bunganya. Jalur paling cepat untuk mengembalikan modal itu adalah dengan membarter kebijakan publik, menjual obral lisensi tambang, mengeruk kekayaan energi nasional, dan menyunat anggaran kesejahteraan rakyat. Hukum positif tidak akan pernah sanggup memutus rantai setan ini karena ia lahir dari rahim sistem yang sama.

Paradigma Islam: Mencekik Korupsi dari Dua Sisi

Di situlah letak perbedaan mendasar dengan syariat Islam. Islam tidak memandang korupsi sekadar sebagai pelanggaran prosedur administrasi atau tindak pidana biasa. Dalam fiqih uqubat, korupsi—terutama yang dilakukan oleh pejabat publik dalam skala besar—masuk dalam kategori kejahatan yang sangat berat, yakni perpaduan antara ghulul atau pengkhianatan terhadap harta publik, dan fasad fil ardh atau pengrusakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam tidak memperlakukan kekayaan negara seperti barang tak bertuan yang bisa diperebutkan oleh siapapun yang sedang memegang tampuk kekuasaan.

Sistem syariat memiliki mekanisme perlawanan yang luar biasa radikal dan tanpa kompromi terhadap koruptor. Pertama, dari segi pencegahan ekosistem, Islam mengharamkan penguasaan privat atas kepemilikan umum. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, batu bara, nikel, dan air adalah milik seluruh rakyat yang wajib dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran publik. Ketika sektor energi dan kekayaan alam ditutup dari ruang privatisasi neoliberal, pintu utama korupsi skala raksasa otomatis tertutup rapat. Oligarki tidak bisa lagi menyogok pejabat untuk membeli pulau, hutan, atau tambang milik rakyat.

Kedua, Islam menerapkan audit kekayaan secara transparan sebelum dan sesudah seseorang menjabat. Khalifah Umar bin Khattab pernah menyita separuh harta para gubernurnya yang mengalami kenaikan kekayaan tidak wajar selama menjabat, lalu memasukkannya ke kas negara. Tidak ada istilah asas praduga tak bersalah yang dijadikan tameng untuk menyembunyikan harta hasil rampokan. Jika seorang pejabat tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul kelimpahan hartanya, negara berhak langsung memiskinkannya tanpa bertele-tele.

Pembuktian Terbalik yang Tanpa Ampun

Banyak pihak yang alergi ketika mendengar istilah hukum Islam dalam konteks pidana. Mereka sibuk berteriak soal hak asasi manusia bagi koruptor, tapi menutup mata rapat-rapat terhadap jutaan anak yang putus sekolah, ibu hamil yang kurang gizi, dan rakyat kecil yang mati di rumah sakit karena anggaran kesehatan ditilap oleh pejabat brengsek. Hak asasi siapa yang sebenarnya sedang kita lindungi? Hak asasi penjahat bertuksedo atau hak asasi ratusan juta rakyat yang ditindas?

Dalam hukum Islam, jika korupsi sudah masuk dalam kriteria hirabah—yakni menciptakan kerusakan sistemik yang meruntuhkan perekonomian negara dan menyengsarakan masyarakat luas—maka sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Bukan sekadar penjara seumur hidup yang masih bisa dinegosiasikan dengan fasilitas sel mewah. Eksekusi mati bagi penjahat besar negara dilakukan secara terbuka untuk memberikan efek jera luar biasa yang menggetarkan jiwa siapa pun yang berniat mencoba mencuri uang publik. Rasa takut yang dihadirkan oleh kepastian hukum ini adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit mental rakus para pejabat.

Selain eksekusi fisik, hukum Islam mengeksekusi mati ekonomi koruptor melalui pemicuan mekanisme kemiskinan total. Seluruh harta benda milik koruptor dan keluarganya yang terbukti mengalir dari uang haram ditangkap, disita, dan dikembalikan utuh ke dalam kas negara atau Baitul Mal. Tidak ada istilah harta sitaan yang mengendap atau menguap di tengah jalan. Anak dan istrinya akan merasakan bagaimana rasanya hidup seperti rakyat kecil yang selama ini mereka peras. Ketika rasa malu disandingkan dengan kemiskinan mutlak dan ancaman tiang gantungan, tidak akan ada lagi manusia yang cukup gila untuk menjadikan posisi pejabat sebagai ajang memperkaya diri.

Hukum Islam Jaminan Keadilan Hakiki

Satu hal yang kerap dilupakan dalam perdebatan hukum ini adalah dampak korupsi terhadap kedaulatan ekonomi negara. Bangsa ini terus-menerus terjebak dalam utang luar negeri berbasis riba yang mencekik pinggang karena anggaran negara selalu bocor dijangkiti korupsi. Kita terpaksa tunduk pada diktat lembaga keuangan internasional, menjual kedaulatan energi kita, dan mengorbankan kesejahteraan rakyat demi membayar bunga utang yang menumpuk. Korupsi adalah pintu masuk paling lebar bagi neokolonialisme untuk mencengkeram kembali bumi pertiwi.

Menjelmakan hukum Islam dalam mengeksekusi koruptor bukan sekadar urusan menegakkan sanksi fisik, melainkan sebuah langkah strategis untuk merebut kembali kedaulatan bangsa yang telah dirampas oleh kapitalisme global dan para antek lokalnya. Ketika uang negara terlindungi secara mutlak oleh hukum yang memiliki wibawa ilahi, negara akan memiliki dana yang cukup untuk membangun industri dalam negeri yang mandiri, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis berkualitas tinggi, serta mengelola energi nasional tanpa perlu mengemis investasi asing yang menjajah.

Sistem sosialis-komunis telah gagal karena menghilangkan hak individu dan berujung pada kediktatoran birokrasi yang tak kalah korupnya. Sistem kapitalis-neoliberal jelas-jelas telah membusukkan moral bangsa dan menjadikan hukum sebagai pelayan para pemilik modal. Sudah saatnya kita membuang rasa inferioritas terhadap hukum bentukan manusia yang terbukti gagal total ini. Ketegasan syariat Islam bukanlah ancaman bagi kemanusiaan, melainkan satu-satunya perisai yang tersisa untuk melindungi hak-hak rakyat kecil dari keganasan para perampok yang berbaju pejabat.

Selama kita masih memelihara hukum yang bisa dibeli dengan uang, selama itu pula koruptor akan tersenyum lebar di atas penderitaan rakyat. Kita tidak butuh revisi undang-undang setengah hati yang diketik oleh orang-orang yang juga berpotensi menjadi koruptor di kemudian hari. Yang kita butuhkan adalah keberanian politik untuk merobohkan tatanan hukum yang lapuk ini dan menggantinya dengan hukum syariat yang adil, tegas, dan tak berbelas kasih kepada para pengkhianat bangsa. Hanya dengan hukum Islam, koruptor bukan cuma bisa dihentikan, tapi benar-benar dieksekusi sampai ke akar-akarnya demi tegaknya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Mematikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batubara lebih cepat terdengar seperti mimpi indah yang disodorkan oleh negara-negara maju, namun bagi dompet rakyat Indonesia, ini bisa jadi mimpi buruk yang sangat mahal. Di atas kertas, transisi energi menuju langit biru yang bersih adalah gagasan yang mulia. Siapa yang tidak ingin anak cucunya menghirup udara segar bebas polusi? Tetapi, ketika kita membedah isi dapur kebijakan politik-ekonomi di balik kampanye global ini, aroma neokolonialisme dan jebakan utang baru berkedok hijau tercium sangat menyengat. Kita sedang dipaksa membuang piring nasi kita sendiri, lalu dipaksa berutang untuk membeli piring baru dari toko milik mereka yang menyuruh kita membuang piring tersebut.

Sebagai praktisi yang kenyang mengkaji urat nadi energi nasional, saya melihat ada yang tidak beres dengan cara kita merespons tekanan internasional untuk mempensiun-dinikan PLTU kita. Ada kepanikan yang tidak perlu, atau mungkin, ada ketundukan yang sengaja dipelihara oleh para pembuat kebijakan kita di hadapan para pemodal global. Kita seperti anak kecil yang diiming-imingi permen manis bernama investasi hijau, tanpa sadar bahwa di balik permen itu ada kontrak utang berbunga tinggi yang akan menjerat leher generasi mendatang selama puluhan tahun.

Skenario Indah Berbiaya Raksasa

Mari kita bicara angka, bukan sekadar asumsi kosong. Program penghentian dini PLTU batubara di Indonesia disokong oleh kesepakatan megah bernama Just Energy Transition Partnership atau JETP, yang menjanjikan dana sebesar 20 miliar dolar AS atau setara dengan 310 triliun rupiah. Angka yang membuat mata para pejabat kita berbinar-binar. Namun, ketika dokumen kemitraan itu dibuka perlahan, kenyataan pahit mulai terkuak. Sebagian besar dari dana tersebut bukanlah hibah cuma-cuma, melainkan utang komersial dan pinjaman lunak yang tetap saja menuntut pengembalian dengan bunga.

Bayangkan kegilaan ini. Kita diminta mematikan aset produktif kita sendiri yang dibangun dengan uang rakyat, yang masa pakainya masih tersisa belasan hingga puluhan tahun. Untuk mematikannya lebih cepat, kita harus membayar kompensasi yang luar biasa besar kepada para pemilik pembangkit swasta atau IPP melalui skema ganti rugi. Dan untuk membayar ganti rugi itu, kita disarankan untuk berutang kepada lembaga keuangan multilateral barat. Ini adalah pola kuno kapitalisme global: mereka menciptakan masalah, mereka mendikte solusi, dan mereka membiayai solusi tersebut dengan bunga yang menguntungkan kantong mereka sendiri. Ini adalah praktik riba modern berskala global yang dibungkus dengan pita hijau penyelamatan lingkungan.

Biaya untuk memensiunkan dini satu unit PLTU berkapasitas sedang saja bisa mencapai ratusan juta dolar. Jika kita harus memensiunkan puluhan giga watt PLTU di seluruh nusantara secara terburu-buru, anggaran negara akan terkuras habis hanya untuk membayar denda dan ganti rugi, bukan untuk membangun infrastruktur produktif yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat miskin di daerah terpencil.

Kontrak Terikat dan Kedaulatan yang Tergadaikan

Masalah terbesar dalam struktur kelistrikan kita adalah adanya kontrak Take-or-Pay dengan produsen listrik swasta. Berdasarkan kontrak warisan masa lalu yang sangat bernuansa neoliberal ini, PLN wajib membayar listrik yang diproduksi oleh swasta, dipakai atau tidak dipakai oleh masyarakat. Saat ini, sistem kelistrikan kita, terutama di wilayah Jawa-Bali, sedang mengalami kondisi pasokan berlebih atau oversupply yang sangat parah, mencapai lima puluh persen.

Jika kita mematikan PLTU milik negara demi mengakomodasi masuknya energi terbarukan dari swasta baru, beban finansial PLN akan semakin membengkak. PLN harus tetap membayar PLTU swasta yang menganggur, sekaligus membayar investasi baru untuk energi bersih. Pada akhirnya, siapa yang menanggung kerugian ini? Tentu saja rakyat melalui dua jalur: kenaikan tarif dasar listrik yang mencekik rumah tangga kecil, atau melalui APBN yang disedot untuk menyuntik subsidi dan kompensasi kepada PLN. Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang nyata, di mana keuntungan dikuasai oleh segelintir korporasi multinasional dan oligarki lokal, sedangkan risikonya disosialisasikan kepada rakyat banyak.

Kedaulatan energi kita terancam runtuh ketika arah kebijakan energi nasional tidak lagi ditentukan di dalam ruang-ruang rapat di Jakarta demi kemaslahatan rakyat, melainkan ditentukan di Jenewa, Washington, atau Brussels untuk memenuhi target emisi global yang standarnya mereka buat sendiri. Mengapa kita harus tunduk pada standar mereka, sementara secara historis, negara-negara industri barat itulah yang merusak atmosfer bumi selama ratusan tahun melalui revolusi industri mereka yang rakus batubara dan minyak bumi?

Menakar Potensi Domestik dan Kemandirian Bangsa

Kemandirian sejati bermula dari keberanian untuk mengelola apa yang ada di dalam bumi kita sendiri secara mandiri dan berkeadilan. Batubara adalah karunia Tuhan yang melimpah di bumi pertiwi ini. Kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi hitam-putih yang disodorkan barat: batubara itu jahat dan energi terbarukan itu suci. Sikap anti-penjajahan yang konsisten menuntut kita untuk menggunakan seluruh potensi sumber daya alam kita demi kesejahteraan rakyat, tentu dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Teknologi batubara bersih seperti Ultra-Supercritical sebenarnya sudah mampu menekan emisi secara signifikan. Mengapa kita tidak fokus pada peningkatan teknologi efisiensi ini pada PLTU yang sudah ada, alih-alih menghancurkannya secara paksa? Menghancurkan PLTU yang masih berfungsi dengan baik demi menggantinya dengan teknologi panel surya atau turbin angin yang hampir seluruh komponen utamanya masih harus kita impor dari luar negeri adalah tindakan yang sangat tidak logis. Itu bukan transisi energi, itu adalah transisi ketergantungan impor teknologi.

Kita belum menguasai rantai pasok teknologi energi baru terbarukan secara mandiri. Industri manufaktur kita belum siap memproduksi sel surya atau turbin angin berskala besar. Memaksa melakukan transisi cepat tanpa kesiapan industri dalam negeri sama saja dengan menyerahkan pasar energi nasional kita bulat-bulat kepada produsen asing, terutama Tiongkok dan negara-negara barat. Ini adalah bentuk imperialisme ekonomi gaya baru yang sangat halus, memanfaatkan isu perubahan iklim sebagai pintu masuknya.

Logika Keadilan dan Pengelolaan Milik Umum

Dalam pandangan ekonomi yang berkeadilan, sumber daya energi yang melimpah adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Energi tidak boleh dijadikan komoditas liberal yang diperdagangkan secara bebas demi menumpuk keuntungan pribadi atau kelompok kapitalis tertentu. Listrik murah adalah hak dasar setiap warga negara untuk meningkatkan taraf hidup dan menggerakkan roda ekonomi kelas bawah.

Ketika kita dipaksa beralih ke energi baru terbarukan dengan biaya investasi yang luar biasa mahal, tarif listrik dipastikan akan melonjak naik. Bagi kelas menengah ke atas, kenaikan tarif mungkin hanya berarti pengurangan sedikit jatah liburan. Namun, bagi jutaan keluarga miskin di pedesaan dan pinggiran kota, kenaikan tarif listrik berarti berkurangnya jatah makanan bergizi untuk anak-anak mereka, atau terhentinya usaha mikro yang menjadi gantungan hidup mereka. Ini adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip keadilan sosial.

Transisi energi yang dipaksakan secara terburu-buru juga akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor hulu, yaitu pertambangan batubara lokal yang menghidupi ratusan ribu pekerja domestik beserta keluarganya. Tanpa adanya jaminan lapangan kerja pengganti yang setara, kita sedang menciptakan bom waktu sosial demi mendapatkan pujian kosmetik dari komunitas internasional sebagai negara yang pro-hijau.

Menolak Dikte Asing Demi Masa Depan Berdaulat

Sudah saatnya kita menghentikan sikap minder di hadapan lembaga keuangan internasional dan negara-negara donor. Kita harus berani berkata tidak pada skema pendanaan transisi energi yang menjebak negara dalam kubangan utang baru yang penuh dengan unsur riba. Kita harus menegosiasikan ulang setiap kesepakatan internasional dengan posisi tawar yang sejajar, bukan sebagai penerima titah yang pasrah.

Transisi energi yang mandiri dan berkeadilan harus berjalan sesuai dengan ritme dan kemampuan finansial serta teknologi dalam negeri kita sendiri, bukan berdasarkan tenggat waktu yang dipaksakan oleh pihak luar. Kita bisa mulai dengan menghentikan pembangunan PLTU baru, namun membiarkan PLTU yang sudah ada beroperasi hingga akhir masa ekonomisnya secara alami, sembari secara bertahap membangun kapasitas industri energi terbarukan domestik.

Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk transisi energi berputar di dalam negeri, menghidupkan industri lokal, menciptakan lapangan kerja bagi anak bangsa, dan memperkuat kedaulatan teknologi kita. Pengelolaan energi nasional wajib dikembalikan pada relnya yang sejati: dikuasai oleh negara, dikelola secara mandiri tanpa campur tangan asing yang eksploitatif, dan digunakan sepenuhnya untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hanya dengan cara itulah, kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya.