Bayangkan Anda punya warung kopi paling laris di kota, tapi pasokan air bersih dari tetangga sebelah mendadak mau distop karena sang tetangga sadar keluarganya sendiri butuh air lebih banyak. Apa yang akan Anda lakukan? Menangis meraung-raung di halaman rumah, atau diam-diam menggali sumur baru sambil memasang tangki penampungan raksasa di belakang bangunan? Singapura memilih opsi kedua, dan mereka melakukannya dengan ketenangan dingin seorang pemain catur yang sudah memperhitungkan sepuluh langkah ke depan.

Ketika kabar bahwa Indonesia akan bertahap membatasi dan memprioritaskan pasokan gas alam pipa dari Natuna Barat serta Sumatra Selatan untuk kebutuhan domestik berembus kencang, banyak pengamat menduga Singapura bakal limbung. Maklum saja, sekitar sembilan puluh lima persen energi listrik yang menyalakan lampu jalanan, AC perkantoran di Raffles Place, hingga pabrik semikonduktor canggih di Pulau Jurong bersumber dari pembakaran gas alam. Tanpa pasokan gas tersebut, Singapura secara harfiah terancam gelap gulita dalam hitungan hari. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengamankan kebutuhan pasokan industri dan pabrik pupuk dalam negeri tentu sangat wajar dari sudut pandang kedaulatan nasional. Namun bagi Singapura, pengumuman itu adalah alarm bahaya tingkat tinggi yang langsung direspons bukan dengan negosiasi politik yang meliuk-liuk, melainkan dengan eksekusi infrastruktur yang tanpa ampun. 

Kalkulasi yang Mengubah Kelemahan Menjadi Kekuatan

Negeri jiran ini memang tidak dikaruniai kekayaan alam sepetak pun. Tidak ada sumur minyak di Orchard Road, tidak ada lapangan gas di Changi. Satu-satunya sumber daya alam melimpah yang dimiliki Singapura adalah rasa cemas yang dipelihara secara sangat produktif. Begitu kontrak jual beli gas pipa jangka panjang dengan Indonesia mulai mendekati masa kedaluwarsa, Singapura tidak buang waktu memohon perpanjangan kontrak dengan belas kasihan. Mereka langsung mengalihkan fokus secara masif ke jalur laut melalui gas alam cair atau LNG.

Fasilitas regasifikasi darat di Pulau Jurong yang dioperasikan oleh Singapore LNG Corporation segera dipacu kapasitasnya. Tak puas hanya dengan terminal darat, Singapura mendatangkan unit penyimpanan dan regasifikasi terapung kedua untuk memastikan kapal-kapal tanker pembawa gas dari Qatar, Australia, hingga pantai Amerika Serikat bisa melakukan pembongkaran muatan tanpa hambatan antrean. Jika pipa gas dari Sumatra dan Natuna menyalurkan gas secara kaku dari satu titik ke titik lain, maka jalur kapal LNG memberikan fleksibilitas tanpa batas. Singapura kini bisa membeli gas dari siapa saja yang menawarkan harga paling masuk akal di pasar global, sekaligus memutus ketergantungan mutlak pada keran tunggal milik tetangga dekatnya. 

Namun, mengandalkan pasar spot LNG internasional itu ibarat naik bianglala tanpa sabuk pengaman. Harganya liar, fluktuatif, dan sangat mudah terguncang oleh perang atau bentrokan geopolitik di belahan bumi lain. Singapura sangat paham jika lima atau enam perusahaan pembangkit listrik swasta di dalam negerinya dibiarkan saling sikut membeli gas sendiri-sendiri di pasar global, harga listrik domestik akan melambung tinggi dan mencekik warga serta pelaku industri. Di sinilah Otoritas Pasar Energi Singapura mengambil langkah tegas yang tergolong tidak biasa untuk sebuah negara yang mengagungkan pasar bebas. Pemerintah membentuk badan pembeli gas terpusat yang dikenal dengan sebutan Gasco. Lewat entitas tunggal ini, seluruh kebutuhan pasokan gas untuk sektor ketenagalistrikan dikonsolidasikan dalam satu pintu. Pembelian dalam volume raksasa ini memberikan Singapura daya tawar kolektif yang sangat kuat untuk menekan harga dari para pemasok global. Selain itu, pemerintah juga membangun fasilitas penampungan gas darurat skala besar. Cadangan penyangga ini dirancang khusus agar saat terjadi gejolak harga atau kemacetan pasokan global, sistem kelistrikan nasional tetap beroperasi stabil tanpa ada penurunan tegangan sedikit pun. 

Menarik Kabel Listrik Melintasi Lautan Tetangga

Strategi Singapura tidak berhenti pada urusan mengimpor gas semata. Mereka sadar bahwa mengganti gas pipa dengan gas cair hanyalah langkah pertolongan pertama pada kecelakaan. Solusi jangka panjangnya adalah merombak total portofolio energi nasional dengan mengimpor listrik bersih langsung dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Target yang dicanangkan sangat ambisius, yakni mengimpor empat gigawatt listrik rendah karbon pada pertengahan dekade berikutnya. Ini setara dengan sekitar tiga puluh persen dari total kebutuhan listrik nasional Singapura. Untuk mewujudkannya, Singapura mengikat kerja sama lintas batas yang sangat agresif. Listrik bersumber dari tenaga air di Laos dialirkan melintasi jaringan transmisi Thailand dan Malaysia hingga menyeberangi Selat Tebrau. Kabel listrik bawah laut bertegangan tinggi juga dirancang untuk menghubungkan Singapura dengan ladang angin lepas pantai di Vietnam dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala besar di Kamboja.

Di sinilah letak ironi geopolitik energi yang sangat menarik. Indonesia mungkin membatasi ekspor gas mentah ke Singapura, tetapi Singapura justru membuka pintu investasi selebar-lebarnya bagi pengembang energi terbarukan di Kepulauan Riau. Perusahaan-perusahaan global kini berlomba membangun panel surya raksasa di pulau-pulau sekitar Batam dan Bintan untuk diekspor dalam bentuk energi listrik bersih melalui kabel bawah laut ke Singapura. Singapura pada akhirnya tetap mengonsumsi energi dari Indonesia, hanya saja bentuknya telah bertransformasi dari molekul fosil mentah menjadi energi listrik hijau berkonsep masa depan. 

Indonesia, Belajarlah dari Singapura!

Di dalam negeri sendiri, Singapura memeras setiap jengkal ruang yang tersisa agar tidak ada potensi energi yang terbuang. Atap-atap gedung perumahan rakyat, bangunan komersial, hingga permukaan air di Waduk Tengeh disulap menjadi hamparan panel surya terapung. Meskipun luas wilayah yang terbatas membuat daya surya lokal hanya sanggup menyumbang porsi kecil dari konsumsi nasional, Singapura melengkapinya dengan menempatkan fasilitas penyimpanan energi baterai raksasa berkapasitas ratusan megawatt di Pulau Jurong untuk menjaga kestabilan frekuensi jaringan.

Sambil menata masa kini, mata para perencana strategi di Singapura sudah menatap jauh ke masa depan. Pembangkit-pembangkit listrik bertenaga gas yang ada saat ini secara bertahap dirancang ulang agar kompatibel dengan pembakaran campuran hidrogen dan amonia hijau. Ketika rantai pasok hidrogen global sudah matang secara komersial, Singapura siap melakukan transisi penuh tanpa perlu merombak ulang seluruh infrastruktur kelistrikan yang telah mereka bangun dengan biaya fantastis.

Langkah cepat dan terukur Singapura dalam merespon pembatasan gas dari Indonesia memberikan pelajaran berharga mengenai arti sejati dari ketahanan nasional. Keterbatasan sumber daya alam ternyata bukan vonis mati, melainkan dorongan kuat untuk membangun kecerdasan sistem dan disiplin perencanaan yang ekstrim. Singapura tidak menghabiskan energi untuk meratapi keputusan politik tetangganya atau menyalahkan keadaan. Mereka menerima realitas, membaca arah angin geopolitik, lalu bertindak cepat dengan mengombinasikan diversifikasi pasokan, kekuatan pembiayaan, serta inovasi teknologi.

Keputusan Indonesia untuk memprioritaskan gas bumi bagi industri dalam negeri adalah langkah kedaulatan yang sepenuhnya tepat dan sah demi kesejahteraan rakyatnya sendiri. Namun keberhasilan Singapura beradaptasi tanpa mengalami krisis kelistrikan sedikit pun menunjukkan bahwa dalam catur energi kawasan, negara yang menang bukanlah yang memiliki cadangan bumi paling melimpah, melainkan negara yang paling cepat mengantisipasi perubahan dan paling disiplin mengeksekusi mitigasi risiko.

Kabinet baru selalu datang dengan mainan baru, dan kali ini mainan itu bernama Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Di atas kertas, pembentukan lembaga ini terdengar sangat seksi, gagah, dan seolah menjawab tantangan masa depan. Namun, di balik jargon mentereng yang menghiasi halaman depan media massa, ada pertanyaan besar yang menggelitik akal sehat kita: apakah kementerian ini akan menjadi jembatan menuju kedaulatan hakiki, atau justru sekadar lapak baru bagi oligarki untuk membagi kue kekuasaan?

Sebagai bangsa yang dikaruniai kekayaan alam melimpah, kita sudah terlalu sering disuapi janji-janji manis tentang kemakmuran. Kita diajak bermimpi tentang hilirisasi yang akan melambungkan nilai tambah komoditas kita, sekaligus transisi energi yang ramah lingkungan. Namun, mari kita kesampingkan sejenak retorika politik dan melihat realitas di lapangan dengan kepala dingin dan kacamata data yang jujur.

Hilirisasi telah menjadi mantra sakti pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Narasi yang dibangun sangat memikat: kita tidak lagi mengekspor tanah air kita dalam bentuk bahan mentah, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi yang nilainya berkali-kali lipat. Nikel menjadi komoditas percontohan utama yang selalu dibanggakan. Angka ekspor produk nikel olahan memang melonjak drastis, tetapi mari kita bedah siapa yang sebenarnya menikmati madu dari lonjakan tersebut.

Data menunjukkan bahwa mayoritas smelter nikel yang beroperasi di Indonesia dimiliki oleh investor asing, khususnya dari Tiongkok. Melalui skema libur pajak yang sangat royal hingga puluhan tahun, keuntungan raksasa dari hilirisasi ini mengalir deras kembali ke luar negeri. Sementara itu, daerah penghasil nikel justru harus menanggung beban kerusakan lingkungan yang luar biasa, konflik sosial akibat kedatangan tenaga kerja asing, dan upah buruh lokal yang tidak sebanding dengan risiko kerja yang mereka hadapi. Hilirisasi yang terjadi saat ini tidak lebih dari sekadar memindahkan lokasi eksploitasi dari hulu ke hilir, tanpa adanya transfer teknologi yang signifikan kepada anak bangsa.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Ketika kekayaan alam yang sejatinya merupakan milik publik dieksploitasi sedemikian rupa, namun manfaatnya hanya terkonsentrasi pada segelintir korporasi global dan elite lokal, di situlah letak ketimpangan yang nyata. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan dijadikan bancakan demi memuaskan nafsu akumulasi modal segelintir orang.

Di sisi lain, transisi energi digadang-gadang sebagai langkah penyelamatan bumi dari krisis iklim. Kita dipaksa untuk segera meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. Namun, skema pendanaan transisi energi yang ditawarkan ternyata sebagian besar berbentuk pinjaman komersial. Artinya, Indonesia dipaksa berutang untuk membiayai penghentian konsumsi energi fosil, demi membuka pasar bagi teknologi energi terbarukan yang mayoritas diproduksi oleh negara-negara maju tersebut. Ini adalah bentuk neokolonialisme gaya baru berkedok penyelamatan lingkungan. Kita yang memiliki cadangan batu bara melimpah dipaksa menghentikan pemanfaatannya, sementara kita belum memiliki kemandirian teknologi untuk memproduksi panel surya atau turbin angin secara mandiri.

Bayangkan sebuah skenario di mana kita harus mengimpor seluruh infrastruktur energi hijau dari luar negeri, menggunakan dana utang luar negeri, sementara tarif listrik rakyat perlahan tapi pasti merangkak naik untuk membayar bunga utang tersebut. Transisi energi yang tidak berdaulat seperti ini bukanlah sebuah solusi, melainkan jeratan sistemik yang akan membelenggu kedaulatan ekonomi kita untuk generasi mendatang.

Lalu, apa urgensinya membentuk Kementerian Koordinator baru untuk mengurusi hal ini? Secara struktural, pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi justru berpotensi melahirkan tumpang tindih kewenangan yang membingungkan. Kita sudah memiliki Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memegang kendali teknis sektor energi. Kita juga memiliki Kementerian Investasi yang mengatur arus modal masuk, serta Kementerian Lingkungan Hidup yang mengawasi dampak ekologis.

Menambahkan satu lembaga koordinator lagi sering kali justru memperpanjang rantai birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan. Alih-alih menciptakan sinergi, kehadiran kementerian baru ini dikhawatirkan hanya akan menjadi panggung ego sektoral baru, di mana masing-masing lembaga saling berebut pengaruh dan anggaran. Birokrasi yang gemuk cenderung tidak efisien dan rentan menjadi sarang baru bagi praktik lobi-lobi politik yang tidak sehat.

Jika ingin keluar dari lingkaran setan ini, paradigma pengelolaan sumber daya alam kita harus dirombak secara total. Energi dan kekayaan alam bukanlah sekadar komoditas dagang yang bisa diperjualbelikan secara bebas demi keuntungan jangka pendek. Ia adalah pilar utama kedaulatan sebuah bangsa, yang dalam pandangan ekonomi berkeadilan, harus diposisikan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara dengan amanah penuh untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara tidak boleh memosisikan dirinya sebagai makelar yang sibuk mencarikan pembeli asing untuk menguras isi bumi kita. Negara harus bertindak sebagai pengelola mandiri yang membangun kapasitas industri dalam negeri dari hulu hingga hilir secara nyata. Hilirisasi yang benar adalah hilirisasi yang teknologinya kita kuasai sendiri, pekerjanya adalah anak-anak bangsa sendiri, dan hasilnya digunakan untuk membangun industri manufaktur domestik yang kuat.

Begitu pula dengan transisi energi. Kita tidak boleh tunduk begitu saja pada dikte global yang tidak adil. Transisi energi harus berjalan sesuai dengan kecepatan dan kemampuan domestik kita, dengan memanfaatkan potensi energi lokal secara mandiri tanpa harus menggantungkan diri pada utang luar negeri. Kedaulatan energi hanya akan tercipta ketika kita mampu menentukan nasib energi kita sendiri, tanpa perlu mendengarkan perintah dari lembaga keuangan maupun gurita korporasi global.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini pada akhirnya akan diuji oleh waktu. Jika kementerian ini hanya sibuk memfasilitasi karpet merah bagi investor asing, menumpuk utang baru atas nama proyek hijau, dan membiarkan rakyat gigit jari di tengah kerusakan lingkungan yang kian parah, maka lembaga ini jelas merupakan sebuah masalah besar. Namun, jika mereka berani mengambil langkah ekstrem untuk memutus rantai ketergantungan asing, menegakkan keadilan ekologis, dan mengembalikan kekayaan alam ke tangan rakyat, barulah kita bisa menyebutnya sebagai sebuah solusi. Tantangannya kini ada di pundak para pengambil kebijakan: apakah mereka berani berdaulat, atau memilih untuk terus menjadi pelayan kepentingan asing dan oligarki?

Kita sedang dipaksa membayar tiket bioskop yang sangat mahal untuk menonton film yang jalan ceritanya sama sekali tidak kita sukai. Itulah analogi paling jujur untuk menggambarkan proyek transisi energi global yang hari ini dipaksakan ke pundak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di panggung internasional, para pemimpin dunia berpidato dengan nada heroik tentang penyelamatan bumi dari kiamat iklim. Namun, begitu lampu sorot padam dan lembar kesepakatan dibuka di belakang meja, yang tersaji adalah proposal utang baru berkamuflase hijau yang siap menjerat leher generasi mendatang.

Komitmen pendanaan transisi energi yang digadang-gadang sebagai penyelamat dengan dana segar puluhan miliar dolar AS, ternyata hampir seluruhnya berisi utang komersial. Hanya sekian persen kecil saja yang berbentuk hibah murni. Ini bukan transisi yang adil, melainkan kolonialisme gaya baru berbaju ramah lingkungan. Skema neoliberal semacam ini memaksa kita mematikan pembangkit listrik domestik lebih cepat, lalu membeli teknologi asing yang mahal dengan uang yang kita pinjam dari lembaga keuangan global lengkap dengan bunga berbunga yang mencekik. Ini adalah lingkaran setan yang mengorbankan kedaulatan rakyat demi kenyamanan para oligarki finansial global.

Kedaulatan sebuah negara diukur dari kemampuannya mengambil keputusan tanpa didikte oleh pihak luar. Ketika pembangunan infrastruktur dasar seperti energi dibiayai dari utang luar negeri, kita otomatis menyerahkan kunci kedaulatan tersebut. Lembaga donor internasional akan mendikte kebijakan tarif listrik kita, menentukan siapa yang boleh memproduksi, dan memaksakan privatisasi sektor publik yang seharusnya dikuasai penuh oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Sistem ekonomi kapitalistik global selalu mencari cara untuk melakukan komodifikasi atas krisis. Ketika mereka sadar bahwa industri ekstraktif fosil mulai kehilangan legitimasi moral, mereka menciptakan pasar baru bernama ekonomi hijau. Di sinilah letak ironinya. Mereka yang merusak atmosfer bumi dengan revolusi industri selama ratusan tahun, kini meminta kita membiayai perbaikan kerusakan tersebut dengan cara berutang kepada mereka. Secara kalkulasi ekonomi dan moral politik, ini adalah ketidakadilan yang sangat nyata.

Dalam pandangan politik-ekonomi kerakyatan, energi adalah hajat hidup orang banyak yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir korporasi multinasional, apalagi digantungkan pada utang ribawi. Sesuai prinsip keadilan yang universal, sumber daya alam yang melimpah harus dikelola secara mandiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita harus berani memutus rantai ketergantungan ini dan mulai memikirkan formula pendanaan alternatif yang lahir dari rahim kekuatan domestik kita sendiri.

Indonesia bukan negara miskin yang harus mengemis pinjaman luar negeri. Kita adalah raksasa mineral dunia. Kita memegang kunci rantai pasok global untuk nikel, tembaga, bauksit, dan tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk ekosistem energi bersih masa depan. Mengapa kita tidak memanfaatkan posisi tawar yang sangat tinggi ini sebagai instrumen pendanaan langsung?

Strategi pertama yang harus kita gagas adalah skema barter teknologi atau teknologi-untuk-sumber daya. Kita tidak perlu meminjam uang bermiliar-miliar dolar untuk membeli teknologi panel surya atau turbin angin dari luar negeri. Sebaliknya, kita tawarkan akses terbatas terhadap komoditas mineral strategis kita hanya kepada negara atau korporasi global yang mau membangun pabrik teknologi energi bersih di tanah air, melakukan transfer teknologi secara total, dan menyerahkan kepemilikan infrastruktur tersebut kepada badan usaha milik negara setelah masa kontrak tertentu selesai tanpa ada transaksi utang sepeser pun.

Dengan skema ini, kita mengonversi kekayaan alam riil di dalam bumi menjadi aset teknologi tanpa melalui perantara sistem keuangan ribawi yang spekulatif. Kita mendapatkan infrastruktur hijau secara mandiri, menggerakkan industri manufaktur dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas untuk anak bangsa, dan yang paling penting, menjaga neraca pembayaran negara tetap bersih dari beban bunga utang luar negeri.

Banyak pengamat neoliberal berargumen bahwa anggaran negara kita tidak akan pernah cukup untuk membiayai transisi energi tanpa bantuan investasi asing atau utang. Ini adalah argumen malas yang sengaja diembuskan untuk mempertahankan status quo. Masalah utama kita bukan ketiadaan uang, melainkan keberanian politik untuk menata ulang sistem redistribusi kekayaan nasional.

Setiap tahun, miliaran dolar hasil kekayaan alam kita mengalir keluar negeri melalui praktik penghindaran pajak yang rumit oleh perusahaan-perusahaan multinasional di sektor ekstraktif. Dengan memperketat aturan perpajakan, menghentikan insentif pajak yang tidak perlu bagi korporasi perusak lingkungan, dan menerapkan pajak karbon yang progresif bagi industri skala besar, kita bisa mengumpulkan dana taktis domestik yang sangat besar. Dana hasil pungutan ekologis ini harus dikunci secara hukum hanya untuk mendanai riset dan pembangunan infrastruktur energi bersih nasional.

Selain itu, reorientasi anggaran belanja negara menjadi mutlak diperlukan. Anggaran fantastis yang selama ini habis didekasikan untuk membayar bunga utang masa lalu yang tidak produktif harus dipangkas secara sistematis melalui negosiasi ulang atau restrukturisasi radikal. Uang rakyat dalam APBN harus dikembalikan fungsinya sebagai motor penggerak pembangunan sektor riil yang mandiri, bukan sebagai jaminan bagi para spekulan obligasi internasional.

Transisi energi tidak boleh hanya dimaknai secara sempit sebagai pergantian dari mesin berbahan bakar batu bara menjadi panel surya impor. Jika cara berpikir kita masih terjebak dalam paradigma tersebut, kita hanya akan memindahkan ketergantungan impor dari minyak bumi ke komponen teknologi hijau yang semuanya dikuasai asing. Ini adalah ilusi kemajuan yang semu.

Esensi dari transisi yang berkeadilan adalah kedaulatan teknologi dan pengelolaan. Kita harus membangun rantai pasok industri energi bersih dari hulu hingga hilir di dalam negeri. Universitas-universitas nasional harus didorong untuk merancang teknologi lokal yang murah, andal, dan mudah dirawat oleh masyarakat lokal. Kita tidak membutuhkan megaproyek energi terpusat berskala raksasa yang dibiayai utang asing, melainkan ribuan pembangkit energi skala kecil dan menengah yang tersebar secara merata di seluruh nusantara, dimiliki oleh koperasi-koperasi rakyat dan pemerintah daerah.

Model desentralisasi energi ini jauh lebih tangguh terhadap krisis global dan memastikan bahwa akses listrik bersih tidak dikendalikan oleh segelintir konglomerat. Ketika rakyat menguasai sumber energinya secara mandiri, harga energi dapat ditekan serendah mungkin karena tidak ada komponen keuntungan kapitalistik dan bunga utang yang harus dibayarkan kepada para bankir internasional.

Sudah saatnya kita mengakhiri narasi menyesatkan yang menyatakan bahwa transisi energi hanya bisa dicapai dengan cara menggadaikan masa depan bangsa melalui tumpukan utang baru. Kita memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk berdiri di atas kaki sendiri: kekayaan mineral yang melimpah, modal sosial gotong royong yang kuat, dan potensi dana domestik yang melimpah jika dikelola dengan jujur dan berani. Menolak utang dalam transisi energi bukan sekadar pilihan ekonomi yang rasional, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjaga kedaulatan tanah air dan memastikan kesejahteraan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar kejahatan, melainkan sudah menjadi komoditas investasi paling menguntungkan. Bayangkan, seorang maling ayam bisa diamuk massa hingga babak belur, sementara seorang pejabat yang memaling uang rakyat triliunan rupiah hanya divonis beberapa tahun, mendapat diskon hukuman dari Mahkamah Agung, lalu keluar penjara dengan tubuh segar bugar dan rekening yang tetap gemuk. Ini bukan penegakan hukum, ini adalah lelucon mahal yang dibayar pakai keringat dan air mata seluruh rakyat Indonesia. Sistem hukum sekuler-kapitalistik warisan kolonial yang kita banggakan hari ini terbukti mandul, ompong, dan justru menjadi tempat berlindung paling aman bagi para garong sumber daya alam dan uang negara.

Setiap tahun, Indonesia Corruption Watch menyajikan data yang membuat urut dada. Rata-rata vonis hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi kerap berada di kisaran dua hingga empat tahun penjara. Kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah, namun uang pengganti yang berhasil disedot balik ke kas negara tak sampai sepuluh persennya. Secara kalkulasi finansial sederhana, korupsi di Indonesia adalah bisnis dengan high return, low risk. Koruptor cuma perlu mengorbankan waktu dua tahun di dalam sel ber-AC untuk menikmati sisa sembilan puluh persen hasil jarahan seumur hidup bersama anak cucunya. Apakah sistem hukum seperti ini yang mau terus kita pertahankan atas nama modernitas dan hak asasi manusia?

Mengapa Hukum Positif Selalu Gagal?

Kegagalan hukum positif dalam menuntaskan korupsi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan cacat bawaan lahir. Hukum yang kita pakai hari ini berakar dari tradisi filsafat Barat yang memisahkan etika spiritual dari tatanan publik. Di bawah kendali ideologi neoliberisme, hukum dirancang bukan untuk menciptakan keadilan hakiki, melainkan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi pemilik modal. Ketika korupsi merayap ke dalam bilik-bilik kekuasaan, hukum menjadi barang dagangan yang bisa ditawar. Pengacara mahal, hakim yang tergiur suap, dan pasal-pasal karet adalah instrumen fleksibel yang selalu bisa dikompromikan demi kepentingan elite politik dan pengusaha berotak serakah.

Lebih parah lagi, sistem politik demokrasi transaksional hari ini adalah mesin pencetak koruptor paling efisien. Untuk menjadi seorang kepala daerah atau anggota legislatif, seorang calon harus merogoh kocek puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Dari mana uang itu berasal? Tentu saja dari para penyokong dana, oligarki, serta jeratan sistem keuangan berbasis ribawi yang memeras modal. Ketika pejabat tersebut terpilih, misi utamanya bukanlah melayani rakyat, melainkan mengembalikan modal investasi plus bunganya. Jalur paling cepat untuk mengembalikan modal itu adalah dengan membarter kebijakan publik, menjual obral lisensi tambang, mengeruk kekayaan energi nasional, dan menyunat anggaran kesejahteraan rakyat. Hukum positif tidak akan pernah sanggup memutus rantai setan ini karena ia lahir dari rahim sistem yang sama.

Paradigma Islam: Mencekik Korupsi dari Dua Sisi

Di situlah letak perbedaan mendasar dengan syariat Islam. Islam tidak memandang korupsi sekadar sebagai pelanggaran prosedur administrasi atau tindak pidana biasa. Dalam fiqih uqubat, korupsi—terutama yang dilakukan oleh pejabat publik dalam skala besar—masuk dalam kategori kejahatan yang sangat berat, yakni perpaduan antara ghulul atau pengkhianatan terhadap harta publik, dan fasad fil ardh atau pengrusakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam tidak memperlakukan kekayaan negara seperti barang tak bertuan yang bisa diperebutkan oleh siapapun yang sedang memegang tampuk kekuasaan.

Sistem syariat memiliki mekanisme perlawanan yang luar biasa radikal dan tanpa kompromi terhadap koruptor. Pertama, dari segi pencegahan ekosistem, Islam mengharamkan penguasaan privat atas kepemilikan umum. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, batu bara, nikel, dan air adalah milik seluruh rakyat yang wajib dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran publik. Ketika sektor energi dan kekayaan alam ditutup dari ruang privatisasi neoliberal, pintu utama korupsi skala raksasa otomatis tertutup rapat. Oligarki tidak bisa lagi menyogok pejabat untuk membeli pulau, hutan, atau tambang milik rakyat.

Kedua, Islam menerapkan audit kekayaan secara transparan sebelum dan sesudah seseorang menjabat. Khalifah Umar bin Khattab pernah menyita separuh harta para gubernurnya yang mengalami kenaikan kekayaan tidak wajar selama menjabat, lalu memasukkannya ke kas negara. Tidak ada istilah asas praduga tak bersalah yang dijadikan tameng untuk menyembunyikan harta hasil rampokan. Jika seorang pejabat tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul kelimpahan hartanya, negara berhak langsung memiskinkannya tanpa bertele-tele.

Pembuktian Terbalik yang Tanpa Ampun

Banyak pihak yang alergi ketika mendengar istilah hukum Islam dalam konteks pidana. Mereka sibuk berteriak soal hak asasi manusia bagi koruptor, tapi menutup mata rapat-rapat terhadap jutaan anak yang putus sekolah, ibu hamil yang kurang gizi, dan rakyat kecil yang mati di rumah sakit karena anggaran kesehatan ditilap oleh pejabat brengsek. Hak asasi siapa yang sebenarnya sedang kita lindungi? Hak asasi penjahat bertuksedo atau hak asasi ratusan juta rakyat yang ditindas?

Dalam hukum Islam, jika korupsi sudah masuk dalam kriteria hirabah—yakni menciptakan kerusakan sistemik yang meruntuhkan perekonomian negara dan menyengsarakan masyarakat luas—maka sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Bukan sekadar penjara seumur hidup yang masih bisa dinegosiasikan dengan fasilitas sel mewah. Eksekusi mati bagi penjahat besar negara dilakukan secara terbuka untuk memberikan efek jera luar biasa yang menggetarkan jiwa siapa pun yang berniat mencoba mencuri uang publik. Rasa takut yang dihadirkan oleh kepastian hukum ini adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit mental rakus para pejabat.

Selain eksekusi fisik, hukum Islam mengeksekusi mati ekonomi koruptor melalui pemicuan mekanisme kemiskinan total. Seluruh harta benda milik koruptor dan keluarganya yang terbukti mengalir dari uang haram ditangkap, disita, dan dikembalikan utuh ke dalam kas negara atau Baitul Mal. Tidak ada istilah harta sitaan yang mengendap atau menguap di tengah jalan. Anak dan istrinya akan merasakan bagaimana rasanya hidup seperti rakyat kecil yang selama ini mereka peras. Ketika rasa malu disandingkan dengan kemiskinan mutlak dan ancaman tiang gantungan, tidak akan ada lagi manusia yang cukup gila untuk menjadikan posisi pejabat sebagai ajang memperkaya diri.

Hukum Islam Jaminan Keadilan Hakiki

Satu hal yang kerap dilupakan dalam perdebatan hukum ini adalah dampak korupsi terhadap kedaulatan ekonomi negara. Bangsa ini terus-menerus terjebak dalam utang luar negeri berbasis riba yang mencekik pinggang karena anggaran negara selalu bocor dijangkiti korupsi. Kita terpaksa tunduk pada diktat lembaga keuangan internasional, menjual kedaulatan energi kita, dan mengorbankan kesejahteraan rakyat demi membayar bunga utang yang menumpuk. Korupsi adalah pintu masuk paling lebar bagi neokolonialisme untuk mencengkeram kembali bumi pertiwi.

Menjelmakan hukum Islam dalam mengeksekusi koruptor bukan sekadar urusan menegakkan sanksi fisik, melainkan sebuah langkah strategis untuk merebut kembali kedaulatan bangsa yang telah dirampas oleh kapitalisme global dan para antek lokalnya. Ketika uang negara terlindungi secara mutlak oleh hukum yang memiliki wibawa ilahi, negara akan memiliki dana yang cukup untuk membangun industri dalam negeri yang mandiri, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis berkualitas tinggi, serta mengelola energi nasional tanpa perlu mengemis investasi asing yang menjajah.

Sistem sosialis-komunis telah gagal karena menghilangkan hak individu dan berujung pada kediktatoran birokrasi yang tak kalah korupnya. Sistem kapitalis-neoliberal jelas-jelas telah membusukkan moral bangsa dan menjadikan hukum sebagai pelayan para pemilik modal. Sudah saatnya kita membuang rasa inferioritas terhadap hukum bentukan manusia yang terbukti gagal total ini. Ketegasan syariat Islam bukanlah ancaman bagi kemanusiaan, melainkan satu-satunya perisai yang tersisa untuk melindungi hak-hak rakyat kecil dari keganasan para perampok yang berbaju pejabat.

Selama kita masih memelihara hukum yang bisa dibeli dengan uang, selama itu pula koruptor akan tersenyum lebar di atas penderitaan rakyat. Kita tidak butuh revisi undang-undang setengah hati yang diketik oleh orang-orang yang juga berpotensi menjadi koruptor di kemudian hari. Yang kita butuhkan adalah keberanian politik untuk merobohkan tatanan hukum yang lapuk ini dan menggantinya dengan hukum syariat yang adil, tegas, dan tak berbelas kasih kepada para pengkhianat bangsa. Hanya dengan hukum Islam, koruptor bukan cuma bisa dihentikan, tapi benar-benar dieksekusi sampai ke akar-akarnya demi tegaknya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.