Kabinet baru selalu datang dengan mainan baru, dan kali ini mainan itu bernama Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Di atas kertas, pembentukan lembaga ini terdengar sangat seksi, gagah, dan seolah menjawab tantangan masa depan. Namun, di balik jargon mentereng yang menghiasi halaman depan media massa, ada pertanyaan besar yang menggelitik akal sehat kita: apakah kementerian ini akan menjadi jembatan menuju kedaulatan hakiki, atau justru sekadar lapak baru bagi oligarki untuk membagi kue kekuasaan?

Sebagai bangsa yang dikaruniai kekayaan alam melimpah, kita sudah terlalu sering disuapi janji-janji manis tentang kemakmuran. Kita diajak bermimpi tentang hilirisasi yang akan melambungkan nilai tambah komoditas kita, sekaligus transisi energi yang ramah lingkungan. Namun, mari kita kesampingkan sejenak retorika politik dan melihat realitas di lapangan dengan kepala dingin dan kacamata data yang jujur.

Hilirisasi telah menjadi mantra sakti pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Narasi yang dibangun sangat memikat: kita tidak lagi mengekspor tanah air kita dalam bentuk bahan mentah, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi yang nilainya berkali-kali lipat. Nikel menjadi komoditas percontohan utama yang selalu dibanggakan. Angka ekspor produk nikel olahan memang melonjak drastis, tetapi mari kita bedah siapa yang sebenarnya menikmati madu dari lonjakan tersebut.

Data menunjukkan bahwa mayoritas smelter nikel yang beroperasi di Indonesia dimiliki oleh investor asing, khususnya dari Tiongkok. Melalui skema libur pajak yang sangat royal hingga puluhan tahun, keuntungan raksasa dari hilirisasi ini mengalir deras kembali ke luar negeri. Sementara itu, daerah penghasil nikel justru harus menanggung beban kerusakan lingkungan yang luar biasa, konflik sosial akibat kedatangan tenaga kerja asing, dan upah buruh lokal yang tidak sebanding dengan risiko kerja yang mereka hadapi. Hilirisasi yang terjadi saat ini tidak lebih dari sekadar memindahkan lokasi eksploitasi dari hulu ke hilir, tanpa adanya transfer teknologi yang signifikan kepada anak bangsa.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Ketika kekayaan alam yang sejatinya merupakan milik publik dieksploitasi sedemikian rupa, namun manfaatnya hanya terkonsentrasi pada segelintir korporasi global dan elite lokal, di situlah letak ketimpangan yang nyata. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan dijadikan bancakan demi memuaskan nafsu akumulasi modal segelintir orang.

Di sisi lain, transisi energi digadang-gadang sebagai langkah penyelamatan bumi dari krisis iklim. Kita dipaksa untuk segera meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. Namun, skema pendanaan transisi energi yang ditawarkan ternyata sebagian besar berbentuk pinjaman komersial. Artinya, Indonesia dipaksa berutang untuk membiayai penghentian konsumsi energi fosil, demi membuka pasar bagi teknologi energi terbarukan yang mayoritas diproduksi oleh negara-negara maju tersebut. Ini adalah bentuk neokolonialisme gaya baru berkedok penyelamatan lingkungan. Kita yang memiliki cadangan batu bara melimpah dipaksa menghentikan pemanfaatannya, sementara kita belum memiliki kemandirian teknologi untuk memproduksi panel surya atau turbin angin secara mandiri.

Bayangkan sebuah skenario di mana kita harus mengimpor seluruh infrastruktur energi hijau dari luar negeri, menggunakan dana utang luar negeri, sementara tarif listrik rakyat perlahan tapi pasti merangkak naik untuk membayar bunga utang tersebut. Transisi energi yang tidak berdaulat seperti ini bukanlah sebuah solusi, melainkan jeratan sistemik yang akan membelenggu kedaulatan ekonomi kita untuk generasi mendatang.

Lalu, apa urgensinya membentuk Kementerian Koordinator baru untuk mengurusi hal ini? Secara struktural, pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi justru berpotensi melahirkan tumpang tindih kewenangan yang membingungkan. Kita sudah memiliki Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memegang kendali teknis sektor energi. Kita juga memiliki Kementerian Investasi yang mengatur arus modal masuk, serta Kementerian Lingkungan Hidup yang mengawasi dampak ekologis.

Menambahkan satu lembaga koordinator lagi sering kali justru memperpanjang rantai birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan. Alih-alih menciptakan sinergi, kehadiran kementerian baru ini dikhawatirkan hanya akan menjadi panggung ego sektoral baru, di mana masing-masing lembaga saling berebut pengaruh dan anggaran. Birokrasi yang gemuk cenderung tidak efisien dan rentan menjadi sarang baru bagi praktik lobi-lobi politik yang tidak sehat.

Jika ingin keluar dari lingkaran setan ini, paradigma pengelolaan sumber daya alam kita harus dirombak secara total. Energi dan kekayaan alam bukanlah sekadar komoditas dagang yang bisa diperjualbelikan secara bebas demi keuntungan jangka pendek. Ia adalah pilar utama kedaulatan sebuah bangsa, yang dalam pandangan ekonomi berkeadilan, harus diposisikan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara dengan amanah penuh untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara tidak boleh memosisikan dirinya sebagai makelar yang sibuk mencarikan pembeli asing untuk menguras isi bumi kita. Negara harus bertindak sebagai pengelola mandiri yang membangun kapasitas industri dalam negeri dari hulu hingga hilir secara nyata. Hilirisasi yang benar adalah hilirisasi yang teknologinya kita kuasai sendiri, pekerjanya adalah anak-anak bangsa sendiri, dan hasilnya digunakan untuk membangun industri manufaktur domestik yang kuat.

Begitu pula dengan transisi energi. Kita tidak boleh tunduk begitu saja pada dikte global yang tidak adil. Transisi energi harus berjalan sesuai dengan kecepatan dan kemampuan domestik kita, dengan memanfaatkan potensi energi lokal secara mandiri tanpa harus menggantungkan diri pada utang luar negeri. Kedaulatan energi hanya akan tercipta ketika kita mampu menentukan nasib energi kita sendiri, tanpa perlu mendengarkan perintah dari lembaga keuangan maupun gurita korporasi global.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini pada akhirnya akan diuji oleh waktu. Jika kementerian ini hanya sibuk memfasilitasi karpet merah bagi investor asing, menumpuk utang baru atas nama proyek hijau, dan membiarkan rakyat gigit jari di tengah kerusakan lingkungan yang kian parah, maka lembaga ini jelas merupakan sebuah masalah besar. Namun, jika mereka berani mengambil langkah ekstrem untuk memutus rantai ketergantungan asing, menegakkan keadilan ekologis, dan mengembalikan kekayaan alam ke tangan rakyat, barulah kita bisa menyebutnya sebagai sebuah solusi. Tantangannya kini ada di pundak para pengambil kebijakan: apakah mereka berani berdaulat, atau memilih untuk terus menjadi pelayan kepentingan asing dan oligarki?

Nikel kita melimpah ruah, tetapi mengapa isi dompet rakyat kebanyakan masih saja kempes? Pertanyaan sederhana ini bukan sekadar gugatan tanpa arah, melainkan sebuah refleksi mendalam atas gegap gempita industri pertambangan tanah air hari ini. Indonesia saat ini berdiri sebagai raksasa nikel dunia dengan cadangan terbukti mencapai dua puluh satu juta metrik ton, atau setara dengan dua puluh dua persen cadangan global. Angka yang sangat fantastis ini menempatkan negeri kita di episentrum pusaran transisi energi hijau dunia. Namun, di balik angka-angka ekspor yang melonjak ribuan persen, ada cerita lain yang sunyi dari kemakmuran rakyat yang sesungguhnya.

Kita sering kali disuguhi narasi heroik tentang hilirisasi. Seolah-olah, dengan melarang ekspor bijih nikel mentah sejak awal tahun dua ribu dua puluh, kita langsung menjelma menjadi macan ekonomi baru yang mandiri. Memang benar, nilai ekspor turunan nikel melompat dari tiga miliar dolar AS menjadi lebih dari tiga puluh miliar dolar AS dalam kurun waktu singkat. Tapi mari kita bedah dengan kepala dingin dan hati yang jernih: ke kantong siapa uang ribuan triliun rupiah itu mengalir? Apakah ia singgah ke kas negara untuk membiayai pendidikan gratis dan layanan kesehatan bermutu bagi rakyat, atau ia hanya sekadar numpang lewat sebelum akhirnya terparkir nyaman di rekening bank di Beijing, Singapura, atau New York?

Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus berani melihat kenyataan bahwa model ekonomi yang kita jalankan saat ini masih berbau neolib. Kita terjebak dalam pola pikir kapitalistik kuno yang menganggap kesuksesan pembangunan hanya diukur dari angka pertumbuhan produk domestik bruto dan derasnya investasi asing masuk. Padahal, jika kita telaah secara mendalam, apa yang kita sebut hilirisasi hari ini sebagian besar masih berupa proses setengah matang. Kita belum benar-benar membuat baterai mobil listrik secara mandiri dari hulu ke hilir. Yang kita lakukan sebagian besar baru mengubah bijih nikel menjadi pig iron atau feronikel, yang tingkat pertambahan nilainya masih tergolong rendah, lalu langsung dikapalkan ke luar negeri untuk menghidupkan industri baja bangsa lain.

Hilirisasi Setengah Matang

Mari kita bicara tentang logika industri secara jujur. Sebagian besar pabrik pengolahan atau smelter yang berdiri di berbagai pelosok Sulawesi dan Maluku Utara dikuasai oleh konsorsium asing, terutama dari Tiongkok. Skema investasi yang kita tawarkan pun sangat memanjakan mereka. Demi mengejar target investasi, kita rela memberikan fasilitas tax holiday alias pembebasan pajak penghasilan badan hingga dua puluh tahun. Tidak hanya itu, bea keluar untuk produk olahan setengah matang pun sangat minim, bahkan sempat nol persen. Di sinilah letak ironi terbesar: bumi kita dikeruk, lingkungan kita rusak, tetapi insentif fiskal yang melimpah justru dinikmati oleh korporasi multinasional.

Logika ekonomi yang sehat tentu menuntut adanya pembagian keuntungan yang seimbang. Dalam konsep pengelolaan kekayaan alam yang luhur, sumber daya mineral yang melimpah adalah milik publik yang harus dikelola secara berdaulat oleh negara untuk kemaslahatan rakyat banyak. Ketika negara absen menjadi pengelola utama dan hanya memposisikan diri sebagai makelar tanah atau penyedia karpet merah bagi modal asing, maka esensi kedaulatan itu telah luntur. Kita sedang menyaksikan bentuk neokolonialisme gaya baru, di mana penjajahan tidak lagi menggunakan moncong meriam, melainkan melalui regulasi yang berpihak pada pemilik modal besar.

Lebih jauh lagi, pembiayaan smelter-smelter raksasa ini sebagian besar berbasis pada utang luar negeri. Pola pembiayaan yang bertumpu pada riba ini secara inheren menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan menjebak negara dalam ketergantungan yang tiada akhir. Ketika beban utang membengkak, kebijakan publik kita sering kali didikte oleh kepentingan kreditor global. Kita terpaksa melonggarkan aturan lingkungan hidup dan menurunkan standar upah tenaga kerja lokal demi menjaga kelangsungan pembayaran utang tersebut. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus jika ingin mencapai kemandirian bangsa yang hakiki.

Pertarungan Geopolitik Global dan Posisi Tawar Kita

Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Di panggung geopolitik global, nikel telah berubah menjadi komoditas strategis layaknya minyak bumi pada abad kedua puluh. Dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, sedang terlibat dalam perebutan pengaruh yang sengit untuk menguasai rantai pasok energi terbarukan. Amerika Serikat dengan kebijakan Inflation Reduction Act, berusaha keras memotong dominasi Tiongkok dalam rantai pasok baterai global. Kebijakan ini secara eksplisit mengecualikan insentif bagi kendaraan listrik yang komponen baterainya berasal dari negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS, atau yang industrinya didominasi oleh entitas Tiongkok.

Di sinilah posisi tawar Indonesia diuji. Karena sebagian besar smelter nikel di Indonesia didanai dan dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, produk nikel kita terancam kesulitan menembus pasar barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kita terjepit di antara kepentingan dua imperium ekonomi modern. Jika terlalu condong ke timur, akan dikucilkan oleh barat. Sebaliknya, jika tunduk pada kemauan barat, investasi yang sudah tertanam akan terancam kolaps. Sungguh sebuah dilema yang lahir akibat kegagalan kita dalam membangun kemandirian teknologi dan modal sejak awal.

Sebenarnya, jika kita memiliki keberanian ideologis, posisi kita sebagai pemegang cadangan nikel terbesar di dunia adalah senjata diplomasi yang luar biasa ampuh. Kita tidak perlu menjadi pengemis investasi yang mendiktekan syarat-syarat sepihak yang merugikan kedaulatan. Kitalah yang seharusnya bisa mendikte pasar global. Mengapa tidak meniru langkah OPEC dalam mengonsolidasikan kekuatan produsen nikel dunia? Dengan begitu, kita bisa menetapkan harga yang adil, mengontrol volume produksi demi kelestarian lingkungan, dan memaksa adanya transfer teknologi yang nyata, bukan sekadar transfer operator mesin kasar.

Tragedi Ekologi-Sosial di Tapak Tambang

Kawan, mari sejenak kita alihkan pandangan dari gedung-gedung pencakar langit Jakarta ke pesisir Morowali atau Weda. Di sana, transisi energi hijau yang digembar-gemborkan sebagai penyelamat bumi dari perubahan iklim, justru menyisakan jejak kehancuran lingkungan yang nyata bagi masyarakat lokal. Laut tempat para nelayan mencari nafkah kini berubah warna menjadi keruh kemerahan akibat sedimentasi limbah tambang. Hutan-hutan adat yang dahulu menjadi penyangga kehidupan kini gundul menyisakan tanah merah yang menganga lebar.

Ini adalah paradoks transisi energi bersih yang sangat nyata: membersihkan udara di kota-kota besar dunia dengan mengorbankan ruang hidup rakyat kecil di daerah lingkar tambang. Polusi udara dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang khusus dibangun untuk menyuplai energi smelter nikel kini merusak paru-paru anak-anak di sekitar kawasan industri. Secara sosial, kedatangan ribuan tenaga kerja asing tanpa penyaringan yang ketat juga kerap menimbulkan gesekan sosial dengan pekerja lokal yang merasa dianaktirikan di tanah kelahiran mereka sendiri.

Dalam pandangan ekonomi yang berkelanjutan, eksploitasi alam yang merusak tatanan sosial dan ekologi adalah tindakan yang melampaui batas. Alam ini bukan warisan nenek moyang yang bisa kita habiskan hari ini juga demi mengejar setoran devisa sesaat, melainkan titipan anak cucu yang harus kita rawat dengan penuh tanggung jawab. Ketika keuntungan industri hanya dinikmati segelintir elite oligarki sementara beban kerusakan lingkungan ditanggung oleh rakyat jelata, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi slogan kosong di buku-buku sekolah.

Menata Ulang Kedaulatan

Lantas, bagaimana kita keluar dari jebakan ini? Langkah pertama dan yang paling mendasar adalah merombak total paradigma pengelolaan sumber daya alam kita. Kita harus melepaskan diri dari doktrin neoliberal yang mengagungkan privatisasi dan investasi asing tanpa batas. Kedaulatan yang hakiki hanya bisa dicapai jika negara mengambil peran penuh sebagai pengendali utama dari hulu hingga hilir, bukan sekadar penonton yang memungut remah-remah royalti.

Kita harus mulai memikirkan pembiayaan pembangunan industri nasional yang bersih dari sistem ribawi. Ketergantungan pada utang luar negeri berbunga tinggi harus segera dihentikan. Indonesia memiliki potensi modal domestik yang sangat besar jika dikelola dengan sistem ekonomi yang adil dan transparan. Teknologi adalah kunci berikutnya. Hilirisasi tanpa penguasaan teknologi nasional hanyalah sebuah kebohongan publik. Pemerintah harus berani mengalokasikan dana riset yang masif untuk melahirkan insinyur-insinyur handal yang mampu merancang dan membuat teknologi smelter sendiri. Kita harus membangun pabrik baterai yang benar-benar dimiliki oleh negara atau konsorsium swasta nasional yang ditunjuk negara dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan korporasi asing. Hanya dengan cara inilah nilai tambah dari nikel kita benar-benar mengalir deras ke dalam negeri dan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia tidak boleh lagi sekadar menjadi pion dalam permainan catur geopolitik global. Kita adalah bangsa yang besar, dengan kekayaan alam yang melimpah dan sejarah perjuangan melawan penjajahan yang sangat panjang. Sudah saatnya kita bangkit dan menyatakan dengan tegas bahwa nikel kita adalah instrumen kedaulatan bangsa kita, bukan pemuas nafsu kapitalis global yang rakus. Dengan pengelolaan yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, mandiri dari ketergantungan asing, dan bersih dari sistem ribawi, kita pasti mampu mewujudkan kemakmuran yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.