Beban Lingkungan Di Balik Masifnya Pertumbuhan Data Center
Sukma Sepriana
07/02/26
Pertumbuhan industri data centerdi Indonesia bagaikan dua sisi mata uang: di satu sisi, ia memberi peluang emas bagi ekonomi digital, sementara di sisi lain, ia menuntut kesiapan infrastruktur yang belum sepenuhnya matang. Dalam laporan IDC (2023), nilai pasar data center Indonesia diproyeksikan menembus USD 3 miliar pada 2025—lonjakan lebih dari dua kali lipat hanya dalam lima tahun terakhir. Jakarta, Batam, dan Surabaya kini berlomba menjadi “magnet” investasi, tidak hanya bagi pemain lokal seperti DCI Indonesia dan Telkomsigma, tetapi juga raksasa asing seperti Amazon Web Services, Google Cloud, hingga Alibaba Cloud.
Namun, di balik euforia pertumbuhan, terdapat tantangan mendasar yang tak bisa diabaikan. Ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, dan terutama pasokan listrik menjadi isu krusial. Sebagai gambaran, satu pusat data hyperscale rata-rata membutuhkan daya minimal 50 MW—angka yang setara dengan 3–4 pabrik besar. Menurut laporan PLN (2023), kapasitas cadangan listrik Jakarta memang tampak mencukupi di atas kertas, tetapi sistem transmisi dan distribusinya masih rentan beban puncak dan gangguan teknis. Belum lagi, sebagian besar daya masih berasal dari PLTU batu bara yang menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di sektor energi nasional.
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa belum banyak data center di Indonesia yang benar-benar menerapkan prinsip “green data center”. Hanya sebagian kecil yang sudah mengadopsi sistem pendingin efisien, penggunaan energi terbarukan, atau sertifikasi internasional seperti LEED dan ISO 50001. Mayoritas data center, terutama yang berukuran kecil hingga sedang, masih beroperasi dengan efisiensi rendah dan jejak karbon yang besar.
Ketergantungan Batubara: Berkah atau Kutukan bagi Industri Pusat Data?
Bicara soal sumber energi, Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada batu bara. Data Kementerian ESDM (2022) menunjukkan, 59% listrik nasional dipasok dari PLTU batubara, sementara gas dan energi terbarukan masing-masing hanya menyumbang sekitar 22% dan 12%. Realitas ini menimbulkan dilema besar: di satu sisi, batubara menawarkan harga listrik murah dan pasokan stabil—faktor krusial bagi operasional data center yang mustahil mengalami downtime. Namun di sisi lain, ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap tekanan global untuk menurunkan emisi karbon dan berisiko ditinggalkan investor yang mulai memprioritaskan ESG (Environmental, Social, Governance).
Tidak sedikit investor asing yang kini mensyaratkan penggunaan energi hijau minimal 20–30% untuk setiap proyek data center baru. Jika Indonesia gagal memenuhi tuntutan ini, bukan tidak mungkin arus investasi akan berbelok ke negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia yang lebih agresif mengembangkan green energy.
Mimpi Energi Terbarukan Topang Industri Pusat Data
Banyak pihak menilai solusi atas masalah ini adalah mempercepat transisi ke energi terbarukan. Namun, apakah hal itu realistis dalam waktu dekat? Fakta di lapangan menunjukkan, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat. Menurut IESR (2023), capaian bauran energi terbarukan nasional baru sekitar 12,3% pada 2023, masih jauh dari target 23% pada 2025 yang dicanangkan pemerintah.
Tantangan utama adalah hambatan regulasi, minimnya insentif fiskal, dan keterbatasan infrastruktur transmisi. Selain itu, banyak lokasi data center strategis—misal di Jabodetabek—justru jauh dari sumber energi terbarukan seperti PLTA, panas bumi, atau ladang surya skala besar. Akibatnya, sebagian besar data center tetap harus mengandalkan listrik dari grid tenaga listrik yang “kotor”.
Lalu, bagaimana dengan solusi green data center? Beberapa pionir seperti DCI Indonesia mulai mengadopsi panel surya atap, chiller efisien, dan sistem monitoring cerdas berbasis AI. Namun, skala implementasi masih terbatas dan belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan permintaan listrik dari data center baru.
Antara Efisiensi dan Teknologi Cerdas
Selain soal pasokan, efisiensi operasional juga sangat menentukan jejak energi data center. Data dari Uptime Institute (2023) menunjukkan, rata-rata Power Usage Effectiveness (PUE) pusat data global kini sudah di kisaran 1.5–1.7, namun di Indonesia masih banyak yang di atas 2.0. Artinya, setiap 1 kWh listrik yang digunakan server, terdapat 1 kWh lebih yang terbuang untuk pendinginan, penerangan, dan sistem pendukung lainnya.
Teknologi pendingin berbasis liquid cooling, penggunaan AI untuk optimasi beban kerja server, hingga integrasi battery storage dan microgrid menjadi solusi yang mulai diadopsi global, tetapi masih minim di Indonesia. Absennya insentif konkret, keterbatasan SDM, dan harga teknologi yang relatif mahal menjadi faktor penghambat utama.
Jika Indonesia ingin benar-benar menjadi pemain utama data center Asia, peningkatan efisiensi wajib menjadi agenda prioritas. Bukan sekadar jargon, tetapi melalui regulasi ketat, insentif investasi, dan transfer teknologi secara masif dari negara-negara yang lebih maju.
Bersambung ke Bagian 3:
Pertumbuhan industri data centerdi Indonesia bagaikan dua sisi mata uang: di satu sisi, ia memberi peluang emas bagi ekonomi digital, sementara di sisi lain, ia menuntut kesiapan infrastruktur yang belum sepenuhnya matang. Dalam laporan IDC (2023), nilai pasar data center Indonesia diproyeksikan menembus USD 3 miliar pada 2025—lonjakan lebih dari dua kali lipat hanya dalam lima tahun terakhir. Jakarta, Batam, dan Surabaya kini berlomba menjadi “magnet” investasi, tidak hanya bagi pemain lokal seperti DCI Indonesia dan Telkomsigma, tetapi juga raksasa asing seperti Amazon Web Services, Google Cloud, hingga Alibaba Cloud.
Namun, di balik euforia pertumbuhan, terdapat tantangan mendasar yang tak bisa diabaikan. Ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, dan terutama pasokan listrik menjadi isu krusial. Sebagai gambaran, satu pusat data hyperscale rata-rata membutuhkan daya minimal 50 MW—angka yang setara dengan 3–4 pabrik besar. Menurut laporan PLN (2023), kapasitas cadangan listrik Jakarta memang tampak mencukupi di atas kertas, tetapi sistem transmisi dan distribusinya masih rentan beban puncak dan gangguan teknis. Belum lagi, sebagian besar daya masih berasal dari PLTU batu bara yang menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di sektor energi nasional.
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa belum banyak data center di Indonesia yang benar-benar menerapkan prinsip “green data center”. Hanya sebagian kecil yang sudah mengadopsi sistem pendingin efisien, penggunaan energi terbarukan, atau sertifikasi internasional seperti LEED dan ISO 50001. Mayoritas data center, terutama yang berukuran kecil hingga sedang, masih beroperasi dengan efisiensi rendah dan jejak karbon yang besar.
Ketergantungan Batubara: Berkah atau Kutukan bagi Industri Pusat Data?
Bicara soal sumber energi, Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada batu bara. Data Kementerian ESDM (2022) menunjukkan, 59% listrik nasional dipasok dari PLTU batubara, sementara gas dan energi terbarukan masing-masing hanya menyumbang sekitar 22% dan 12%. Realitas ini menimbulkan dilema besar: di satu sisi, batubara menawarkan harga listrik murah dan pasokan stabil—faktor krusial bagi operasional data center yang mustahil mengalami downtime. Namun di sisi lain, ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap tekanan global untuk menurunkan emisi karbon dan berisiko ditinggalkan investor yang mulai memprioritaskan ESG (Environmental, Social, Governance).
Tidak sedikit investor asing yang kini mensyaratkan penggunaan energi hijau minimal 20–30% untuk setiap proyek data center baru. Jika Indonesia gagal memenuhi tuntutan ini, bukan tidak mungkin arus investasi akan berbelok ke negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia yang lebih agresif mengembangkan green energy.
Mimpi Energi Terbarukan Topang Industri Pusat Data
Banyak pihak menilai solusi atas masalah ini adalah mempercepat transisi ke energi terbarukan. Namun, apakah hal itu realistis dalam waktu dekat? Fakta di lapangan menunjukkan, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat. Menurut IESR (2023), capaian bauran energi terbarukan nasional baru sekitar 12,3% pada 2023, masih jauh dari target 23% pada 2025 yang dicanangkan pemerintah.
Tantangan utama adalah hambatan regulasi, minimnya insentif fiskal, dan keterbatasan infrastruktur transmisi. Selain itu, banyak lokasi data center strategis—misal di Jabodetabek—justru jauh dari sumber energi terbarukan seperti PLTA, panas bumi, atau ladang surya skala besar. Akibatnya, sebagian besar data center tetap harus mengandalkan listrik dari grid tenaga listrik yang “kotor”.
Lalu, bagaimana dengan solusi green data center? Beberapa pionir seperti DCI Indonesia mulai mengadopsi panel surya atap, chiller efisien, dan sistem monitoring cerdas berbasis AI. Namun, skala implementasi masih terbatas dan belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan permintaan listrik dari data center baru.
Antara Efisiensi dan Teknologi Cerdas
Selain soal pasokan, efisiensi operasional juga sangat menentukan jejak energi data center. Data dari Uptime Institute (2023) menunjukkan, rata-rata Power Usage Effectiveness (PUE) pusat data global kini sudah di kisaran 1.5–1.7, namun di Indonesia masih banyak yang di atas 2.0. Artinya, setiap 1 kWh listrik yang digunakan server, terdapat 1 kWh lebih yang terbuang untuk pendinginan, penerangan, dan sistem pendukung lainnya.
Teknologi pendingin berbasis liquid cooling, penggunaan AI untuk optimasi beban kerja server, hingga integrasi battery storage dan microgrid menjadi solusi yang mulai diadopsi global, tetapi masih minim di Indonesia. Absennya insentif konkret, keterbatasan SDM, dan harga teknologi yang relatif mahal menjadi faktor penghambat utama.
Jika Indonesia ingin benar-benar menjadi pemain utama data center Asia, peningkatan efisiensi wajib menjadi agenda prioritas. Bukan sekadar jargon, tetapi melalui regulasi ketat, insentif investasi, dan transfer teknologi secara masif dari negara-negara yang lebih maju.
Bersambung ke Bagian 3:
.png)
Tidak ada komentar