Sebuah bangsa tidak pernah runtuh karena terlalu banyak kritik, melainkan mati perlahan tatkala kejujuran dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang berkuasa. Kritik adalah nadi bagi kehidupan bernegara yang sehat. Tanpa masukan yang jujur, kekuasaan cenderung berjalan melenceng, abai terhadap penderitaan rakyat, dan perlahan kehilangan kompas moralnya. Namun, belakangan ini kita menyaksikan fenomena yang kian memprihatinkan. Bukannya dijadikan cermin untuk membenahi kinerja publik, nada sumbang dari masyarakat justru kerap disambut dengan benteng tebal ketidakpedulian—atau yang lebih buruk, direspons dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Ketika pasal-pasal karet dan tekanan fisik menjadi jawaban atas keluhan warga, ada hal mendasar yang sedang terancam: hak asasi manusia dan masa depan kemakmuran bangsa itu sendiri.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan pemantauannya berulang kali menempatkan isu kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi sebagai salah satu sektor yang paling banyak menerima aduan masyarakat. Data komparatif dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengonfirmasi tren serupa: puluhan warga, jurnalis, peneliti, hingga mahasiswa mengalami kriminalisasi, intimidasi digital, hingga penangkapan sewenang-wenang saat menyuarakan aspirasi di ruang publik maupun media sosial. Hal ini merupakan indikasi bahwa masih terbatasnya ruang aman bagi warga untuk mengkritik kebijakan negara. Padahal, Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mengabaikan mandat konstitusi ini sama saja dengan mencederai fondasi hukum tertinggi yang kita sepakati bersama.

Tugas utama aparat penegak hukum adalah melindungi warga negara, menegakkan keadilan, dan menjamin ketertiban umum. Namun, ketika fungsi aparat bergeser menjadi benteng pelindung kebijakan yang tidak populer dan alat pembungkam bagi warga yang kritis, maka prinsip dasar negara hukum telah tercederai. Penggunaan kekuatan berlebihan dalam menghadapi aksi unjuk rasa damai adalah bentuk pelanggaran HAM yang nyata..

Kekuasaan yang sehat tidak membutuhkan kepatuhan buta yang dibangun di atas rasa takut. Kepemimpinan yang sejati menempatkan jabatan sebagai amanah publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dilayani dengan empati. Ketika suara-suara yang menyuarakan kebenaran ditutup secara paksa, yang tersisa hanyalah kepalsuan laporan dan jurang rasa tidak percaya yang makin lebar antara rakyat dan pimpinannya.

Dampak dari pembungkaman kritik tidak berhenti pada urusan kebebasan politik belaka. Ada hubungan kausalitas yang sangat erat antara dibungkamnya suara publik dengan meluasnya kerusakan lingkungan serta ketimpangan ekonomi. Ketika warga lokal, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan dirintangi saat menolak proyek-proyek ekstraktif yang merusak ekosistem, bumi tempat kita bernaunglah yang menanggung akibatnya.

Penggundulan hutan, pencemaran sungai, pengerukan tambang tanpa reklamasi, hingga ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang kotor kerap melenggang tanpa koreksi karena suara-suara kritis telah ditindak di awal. Padahal, menjaga kelestarian alam dan mendorong transisi menuju energi bersih yang adil adalah syarat mutlak bagi kemakmuran jangka panjang. Tanpa adanya kontrol sosial dari masyarakat sipil, penyusunan kebijakan ekonomi rawan dipasung oleh kepentingan oligarki yang mengejar keuntungan singkat sembari mewariskan beban lingkungan bagi generasi mendatang.

Di tengah tembok kekuasaan yang kaku dan kepungan tindakan represif, gerakan mahasiswa memegang peranan sejarah yang sangat vital. Mahasiswa bukan sekadar penuntut ilmu di dalam ruang kuliah yang steril dari dinamika sosial. Mereka adalah kekuatan moral penyeimbang kekuasaan, penyambung lidah bagi petani yang terkasah, buruh yang terhimpit, dan warga yang kehilangan hak atas tanahnya.

Sejarah perjalanan bangsa ini membuktikan bahwa setiap koreksi atas penyimpangan kekuasaan selalu dimotori oleh keberanian anak muda yang memadukan kedalaman kajian ilmiah dengan kejujuran nurani. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk tetap konsisten, independen, dan terorganisir. Gerakan mahasiswa tidak boleh goyah oleh buaian politik praktis atau patah semangat ketika berhadapan dengan tekanan. Menyerukan kebaikan dan meluruskan kebijakan yang keliru adalah panggilan kewarganegaraan yang tidak boleh padam.

Memulihkan kebebasan dan hak-hak sipil membutuhkan pembenahan mendasar dari pemerintah:

• Hentikan Pendekatan Represif. Pemerintah wajib menginstruksikan jajaran kepolisian untuk mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap HAM dalam mengawal ekspresi publik.
• Revisi Regulasi Bermasalah. Cabut atau benahi pasal-pasal dalam UU ITE maupun regulasi lain yang kerap disalahgunakan untuk membungkam jurnalis, peneliti, dan masyarakat umum.
• Buka Ruang Partisipasi Bermakna. Libatkan publik secara substansial dalam setiap penyusunan undang-undang dan kebijakan tata ruang lingkungan hidup.
• Rawat Kolaborasi Masyarakat Sipil. Mahasiswa, organisasi warga, akademisi, dan media massa harus terus membina barisan rapat untuk mengawal setiap rupiah anggaran dan setiap lembar kebijakan negara.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang ditakuti karena aparatnya yang garang, melainkan pemerintah yang dihormati karena mau mendengar dan mampu menghadirkan keadilan. Membiarkan suara rakyat dibungkam sama saja dengan membiarkan negeri ini berjalan tanpa pemandu arah. Sudah saatnya kekuasaan kembali pada fitrahnya: melayani warga, menjamin kebebasan, dan merawat bumi tempat kita hidup bersama.

Belakangan ini topik mengenai Pancasila lagi-lagi menghangat. Banyak analisis mengungkapkan, bahwa Pemerintah kembali menghidupkan 'tradisi' orde baru dengan memanfaatkan isu Pancasila untuk memberangus elemen-elemen yang mengancam posisi politiknya. Pada faktanya, diskursus mengenai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal pengusulannya selalu menjadi 'medan tempur' gagasan yang cukup sengit.

Sumber gambar: sinarharapan.net

Sebelas tahun silam, K.H. Ma'ruf Amin -sekarang masih Ketua Umum MUI- mengeluarkan tulisan bernas mengenai kedudukan Pancasila sebagai visi negara. Lalu dengan apa kita mewujudkan visi itu? Di sinilah para pengusung ideologi yang sesungguhnya, berebut pengaruh untuk mengejawantahkan visi negara tersebut. Ideologi dimaksud tidak lain adalah Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam. Sayangnya hingga saat ini, Islam masih terus menjadi korban propaganda buruk. Pancasila pernah coba diwujudkan dengan Sosialisme di masa Soekarno, dengan Kapitalisme di masa Soeharto hingga Jokowi. Namun seolah tertutup bagi Islam untuk mendapatkan tempat. Inilah upaya sekularisme Pancasila sebagaimana yang dikhawatirkan Kyai Ma'ruf. Simak tulisannya berikut.

---

MENCEGAH UPAYA SEKULARISASI PANCASILA

Oleh: K.H Ma'ruf Amin

Maklumat ke-Indonesia-an yang digagas oleh sejumlah orang dalam simposium nasional di Fisip UI yang lalu, dengan tema Restorasi Pancasila, sebelum Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, dan dibacakan oleh Todung Mulya Lubis dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila menarik untuk dicermati. Inti dari maklumat tersebut adalah penegasan, bahwa Pancasila bukanlah agama, dan tidak boleh ada satu agama pun yang berhak memonopoli kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila. Di sisi lain, maklumat tersebut juga menegaskan keluhuran Sosialisme, dan keberhasilan material yang diraih oleh Kapitalisme.

Kita memang tidak tahu ada apa di balik penegasan ini. Di satu sisi, Pancasila dinyatakan bukan agama, dan agama juga tidak boleh mendominasi kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila, sementara Sosialisme —yang dibangun berdasarkan ideologi Materialisme, dan anti agama, dan karenanya bertentangan dengan nilai Pancasila— justru diagungkan. Demikian juga dengan Kapitalisme —yang dibangun berdasarkan Sekularisme, dan setengah anti agama, karena tidak menolak, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima agama, dan nyata-nyata melahirkan ketidakadilan global, yang justru bertentangan dengan nilai Pancasila— malah dipuja-puja. Maka, dengan membaca sekilas inti maklumat tersebut, kita dengan mudah bisa membaca adanya sejumlah inkonsistensi dan keganjilan di dalamnya.

Vision of State

Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan value (nilai) dan vision (visi). Tepatnya, lima nilai dan visi yang hendak diraih dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia ketika berihtiar mendirikan sebuah negara. Meski demikian, bukan berarti Pancasila itu anti agama, atau agama harus disingkirkan dari rahim Pancasila. Karena keberadaan agama itu diakui dan dilindungi, serta dijamin eksistensinya oleh Pancasila. Masing-masing agama juga berhak hidup, dan pemeluknya pun bebas menjalankan syariat agamanya. Tentu tidak terkecuali dengan Islam dan umatnya. Sebab, dengan value dan visi ketuhanannya, justru arah negara Indonesia kelak bukanlah negara sekular, juga bukan negara Sosialis-Komunis, maupun Kapitalis-Liberal. Tetapi, sebuah negara yang dibangun berdasarkan nilai dan visi Ketuhanan yang Maha Esa.

Pancasila, vision of state.

Justru karena itulah, maka sangat ganjil dan aneh, jika agama —khususnya Islam— yang ada di dalamnya hendak disingkirkan, dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan, dengan logika tidak boleh ada satu agama (kebenaran) yang mendominasi. Di sisi lain, hak umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya selalu saja dibenturkan dengan Pancasila dan UUD 1945, padahal kewajiban menjalankan syariat Islam tetap dijamin oleh sistem hukum di negeri ini. Karena itu, kemudian maklumat atau logika-logika seperti ini, tidak lebih hanyalah tafsiran yang juga nisbi, bahkan maaf sangat absurd, yang pada akhirnya selalu dipaksakan oleh segelintir orang kepada mayoritas rakyat di negeri ini, dengan menggunakan kekuatan sebuah rezim. Memang aneh, di sisi lain, tafsir orang lain atas kebenaran tidak boleh dipaksakan, tetapi mereka sendiri memaksakan tafsirannya atas kebenaran dan bahkan memonopoli tafsiran itu untuk dipaksakan kepada orang lain. Inilah bentuk inkonsistensi cara berfikir. Tetapi, bagi mereka justru ini merupakan bentuk konsistensi, tepatnya konsisten menolak Islam. Meski cara berfikir mereka sendiri inkonsisten.

Justru karena itulah, maka hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan negara tidak pernah solid. Ketidaksolidan ini justru terjadi karena adanya pihak yang terus-menerus berupaya membenturkan antara agama dan negara.

Padahal, ketika bangsa yang mayoritas Muslim ini berhasil menyelenggarakan pemilu, orang-orang itu berteriak dengan lantang, bahwa demokrasi kompatibel dengan Islam. Tapi, giliran umat Islam menuntut syariatnya diterapkan, segera saja mereka menolak dengan menggunakan tafsir kebenaran mereka sendiri, yang maaf sudah klise; bertentangan dengan Pancasila-lah, bertentangan UUD 1945, mengancam keutuhan bangsa, dan tafsir-tafsir teror yang lainnya.

Cara berfikir seperti ini tentu sangat picik, dan tidak jujur. Picik, karena selalu menggunakan Pancasila dan konstitusi sebagai pelarian. Tidak jujur, karena orang-orang itu tidak mau menerima kenyataan, bahwa demokrasi yang mereka agung-agungkan itu sendiri mengajarkan vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan). Artinya, jika rakyat yang mayoritas itu menginginkan kehidupan mereka diatur oleh syariat, mengapa mereka harus menolak? Inilah logika demokrasi yang sehat. Kalau kepicikan dan ketidakjujuran ini terus dipraktikkan, maka kalangan Muslim yang masih menerima demokrasi pun pada akhirnya akan muak dengan demokrasi, apalagi kalangan Muslim yang jelas-jelas menolak sama sekali. Pada akhirnya, umat Islam akan membuktikan sendiri, bahwa demokrasi itu hanyalah jargon kaum Kapitalis-Sekular, untuk mempertahankan kepentingan mereka.

Sekularisasi Pancasila

Pengamat Politik LIPI, Dr. Mochtar Pabottinggi, juga mengatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan vision of state (visi negara), yang mendahului berdirinya Republik Indonesia. Visi itu kemudian dituangkan dalam UUD 1945, pasal 29, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, dengan visi itu para pendiri negara ini justru ingin menegaskan, bahwa negara yang dibangunnya itu bukanlah negara sekular.

Karena itu, tidak ada satu pun pasal dalam UUD 1945 yang menolak agama untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Bahkan, banyak pakar hukum Indonesia yang memberikan penegasan, bahwa Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Maka, penegasan bahwa Pancasila bukanlah agama, dan agama tidak boleh memonopoli kebenaran, jelas merupakan upaya untuk menistakan agama, dan memisahkan Pancasila dari agama. Sebagai open idea (ide terbuka) atau open value (nilai terbuka), sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden SBY, seharusnya kontribusi agama, sebut saja Islam, dalam membimbing visi yang dicita-citakan itu tidak boleh dibendung. Apalagi dengan membenturkan keduanya. Justru inilah yang harus segera diakhiri. Karena agama adalah keyakinan, sementara Pancasila yang nota bene bukan agama tidak akan bisa menggeser posisi agama.

Nah, masalahnya kemudian adalah, apakah kontribusi agama, tepatnya penerapan syariat Islam akan mengancam keharmonisan? Mari kita jujur melihat fakta.

Pertama, selain Islam, agama-agama lain tidak memiliki syariat yang mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum, politik luar negeri. Agama-agama itu hanya mengatur urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai.

Kedua, bagi Islam, urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai para pemeluk agama lain diserahkan kepada agama mereka masing-masing. Islam justru memberikan kebebasan mereka untuk menjalankan syariat agamanya, pada wilayah yang memang menjadi wilayah agama mereka. Di sisi lain, mereka juga tidak dipaksa untuk menjalankan syariat agama lain, yang diatur oleh syariat agama mereka.

Ketiga, bagi non-Islam, Islam hanya mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri, yang nota bene tidak diatur oleh syariat mereka. Sementara bagi kaum Muslim, Islam mengatur semua aspek kehidupan mereka, mulai dari urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai, sampai urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri.

Dengan demikian, secara normatif tidak akan pernah terjadi benturan atau disharmoni dalam hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Secara historis, kondisi itu telah dibuktikan oleh sejarah Islam sepanjang 800 tahun, ketika Spanyol hidup dalam naungan Islam. Tiga agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi bisa hidup berdampingan. Masing-masing pemeluknya bebas menjalankan syariat agamanya, dijamin oleh negara. Inilah yang diabadikan oleh Mc I Dimon, sejarawan Barat, dalam Spain in the Three Religion. Untuk kasus Indonesia, kita tidak mungkin menyingkirkan fakta bahwa:
Islam telah tumbuh dan berkembang di Indonesia lebih dari 500 tahun.
Islam dianut mayoritas, sekitar 87 persen.

Hukum Islam hidup di masyarakat Indonesia lebih dari 500 tahun, sehingga hukum Islam sudah menjadi law life (hukum yang hidup). Wajar kalau syariah Islam menjadi sumber hukum peraturan perundangan di Indonesia. Aneh kalau ada yang menentangnya.

Di samping itu, secara substansi, ajaran Islam adalah ajaran yang universal, rahmatan lil ‘alamin, bukan hanya rahmatan lil Muslimin. Kalimat rahmatan lil ‘alamin selalu diucapkan oleh semua pihak, termasuk kalangan pejabat, mulai dari presiden hingga kepala desa. Bila semua warga negara tanpa pandang bulu mendapatkan rahmat dari penerapan hukum tersebut, maka harmonisasi pasti tercipta. Adopsi hukum syariah pasti menjamin rahmat bagi semua? Sebab hukum syariah dan ajaran Islam sangat jelas bersumber dari Alquran dan Hadits Nabi SAW yang merupakan wahyu Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dzat Yang Maha luas rahmat-Nya.

Mewujudkan cita-cita

Kalau syariat Islam diterapkan, bukan hanya kesatuan dan persatuan Indonesia, tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyaratan atau perwakilan juga diterapkan. Dalam Islam, umat lain mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Juga jaminan kebutuhan hidup yang sama, baik sandang, papan, dan pangan, serta kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Nabi SAW pernah mengatakan,”Man adza dzamiiyan faqad adzani (Siapa saja yang menganiaya ahli dzimmah, maka sama dengan menganiaya diriku).” Ketika rumah seorang Yahudi hendak digusur oleh Amr bin al-Ash untuk pembangunan masjid, yang berarti menasionalisasi hak milik pribadi, Umar bin Khatab marah dan meminta gubenurnya mengembalikan hak milik pribadi Yahudi tersebut.

Juga kisah Ali bin Abi Thalib, yang bersengketa dengan orang Yahudi soal baju besi. Kasus itu dimenangkan oleh orang Yahudi, yang notabene rakyat jelata. Inilah jaminan yang diberikan Islam, lebih baik dibanding konsep keadilan sosial yang diadopsi dari sosialisme dan kapitalisme.

Demikian halnya dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Islam memberikan ruang yang cukup dan proporsional kepada publik untuk menyampaikan pandangannya. Inilah yang dikenal dengan syura wa akhdz ar-ra’y (permusyawaratan dan pengambilan pendapat). Ada wilayah di mana pendapat tersebut harus diambil dari syariat, ada yang diambil dari pendapat mayoritas, dan ada juga yang diambil berdasarkan pandangan ahli/pakar, atau yang paling benar. Masing-masing didudukkan secara proporsional. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak akan keluar dari pakemnya. Islam bukan memberangus kebebasan berpendapat, tapi mengarahkan dan membimbingnya.

Dalam Islam, ada Majelis Ummah dan ada juga partai politik yang berfungsi mengontrol pemerintah. Bahkan, kalau pemerintah menyimpang dari haluan negara, ada Mahkamah Madzalim yang bisa memberhentikannya. Lalu, mengapa kita masih mempersoalkan kontribusi Islam? Apakah kita tidak pernah memahami keagungan ajaran Islam? Ataukah kita memang selalu menutup mata, atau mungkin berniat tidak baik terhadap Islam?

Wallahu a’lam.

Sumber: Koran Republika 14 Juni 2006

Foto: ActiveStills.Org