Lingkaran kekuasaan tampak semakin membatu belakangan ini. Roda pemerintahan terkesan dijalankan secara ugal-ugalan, bahkan brutal. Kebijakan demi kebijakan yang menyusahkan rakyat ditelurkan secara bertubi-tubi. Di sisi lain, kanal-kanal aspirasi untuk mengoreksi berbagai kebijakan publik seolah tersumbat. Padahal komunikasi dua arah yang sehat antara penguasa dan rakyat merupakan pilar bangunan masyarakat modern dan sejahtera.
Ketika ekonomi masyarakat mulai menggeliat setelah dua tahun dirundung pandemi Covid-19, lonjakan harga minyak goreng menjadi kado awal tahun yang pahit bagi rakyat. Berbagai upaya dicoba, tapi gagal. Intervensi harga memicu kelangkaan. Tak diintervensi tapi harga tinggi. Belum selesai urusan minyak goreng, sudah timbul lagi masalah kenaikan harga daging, telur, dan sebagainya. Ditambah kenaikan tarif listrik, harga BBM, PPN, dan terakhir, rencana kenaikan tarif KRL dan jalan tol. Semua berlangsung tanpa jeda. Tanpa ruang bernafas bagi rakyat.
Legislator yang seharusnya menjadi perpanjangan lidah rakyat justru tak terdengar gaung pembelaannya. Ada yang sibuk menjilat dengan isu tiga periode. Ada yang sibuk mengurusi gorden rumah dinas. Ada yang sibuk negosiasi dan konsolidasi menuju 2024. Ada pula yang sibuk menyalahkan rakyat. Para elit partai.. ah sudahlah. Mereka pun sudah tak punya malu terhadap yang namanya rakyat.
Dengan kondisi seperti ini kemana lagi rakyat harus mengadu dan berkeluh kesah? Media sosial? Bisa. Itu pun harus berhadapan dengan para pendengung bayaran penguasa beserta para pengikutnya. Aspirasi sedemikian sulit disampaikan. Keadilan sangat susah didapatkan. Kecuali bagi mereka yang pro-rezim. Ibarat saluran air yang tersumbat, situasi ini tidak sehat bagi negeri.
Jika penguasa tidak segera menyadari kesalahannya dan membiarkan keadaan seperti ini terus berlangsung, maka tunggulah saat air itu meluap. Memenuhi jalan-jalan. Membanjiri ruang publik dengan tuntutan turunkan rezim berkuasa.
Lingkaran kekuasaan tampak semakin membatu belakangan ini. Roda pemerintahan terkesan dijalankan secara ugal-ugalan, bahkan brutal. Kebijakan demi kebijakan yang menyusahkan rakyat ditelurkan secara bertubi-tubi. Di sisi lain, kanal-kanal aspirasi untuk mengoreksi berbagai kebijakan publik seolah tersumbat. Padahal komunikasi dua arah yang sehat antara penguasa dan rakyat merupakan pilar bangunan masyarakat modern dan sejahtera.
Ketika ekonomi masyarakat mulai menggeliat setelah dua tahun dirundung pandemi Covid-19, lonjakan harga minyak goreng menjadi kado awal tahun yang pahit bagi rakyat. Berbagai upaya dicoba, tapi gagal. Intervensi harga memicu kelangkaan. Tak diintervensi tapi harga tinggi. Belum selesai urusan minyak goreng, sudah timbul lagi masalah kenaikan harga daging, telur, dan sebagainya. Ditambah kenaikan tarif listrik, harga BBM, PPN, dan terakhir, rencana kenaikan tarif KRL dan jalan tol. Semua berlangsung tanpa jeda. Tanpa ruang bernafas bagi rakyat.
Legislator yang seharusnya menjadi perpanjangan lidah rakyat justru tak terdengar gaung pembelaannya. Ada yang sibuk menjilat dengan isu tiga periode. Ada yang sibuk mengurusi gorden rumah dinas. Ada yang sibuk negosiasi dan konsolidasi menuju 2024. Ada pula yang sibuk menyalahkan rakyat. Para elit partai.. ah sudahlah. Mereka pun sudah tak punya malu terhadap yang namanya rakyat.
Dengan kondisi seperti ini kemana lagi rakyat harus mengadu dan berkeluh kesah? Media sosial? Bisa. Itu pun harus berhadapan dengan para pendengung bayaran penguasa beserta para pengikutnya. Aspirasi sedemikian sulit disampaikan. Keadilan sangat susah didapatkan. Kecuali bagi mereka yang pro-rezim. Ibarat saluran air yang tersumbat, situasi ini tidak sehat bagi negeri.
Jika penguasa tidak segera menyadari kesalahannya dan membiarkan keadaan seperti ini terus berlangsung, maka tunggulah saat air itu meluap. Memenuhi jalan-jalan. Membanjiri ruang publik dengan tuntutan turunkan rezim berkuasa.
Tidak ada komentar