Dalam seratus hari pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestrukturisasi skema subsidi dan penentuan harga energi yang selama ini dianggap sebagai liabilitas bagi anggaran negara. Dua sektor energi final yang dimaksud adalah listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
 
Kita akan bahas soal listrik di kesempatan yang lain. Sekarang BBM dulu. Mumpung masih hangat. Jelang akhir tahun 2014, Jokowi meneken Peratutan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Regulasi ini berimbas pada penyusutan alokasi anggaran subsidi BBM, bahan bakar nabati (BBN) dan gas elpiji 3 kg sebesar hampir 200 triliun rupiah.

Perpres No. 191/2014 tidak hanya terkait perubahan harga, tapi juga memperkenalkan skema baru dalam subsidi BBM. Skema tersebut memperkenalkan tiga klasifikasi produk bahan bakar, yaitu BBM Jenis Tertentu, BBM Khusus Penugasan, dan BBM Umum (lihat Tabel 1).

Kategori pertama, BBM Tertentu. Mencakup solar dan minyak tanah. Produk-produk ini masih menerima subsidi. Skema subsidinya sbb:

• Solar disubsidi dengan mekanisme subsidi tetap. Harga solar bisa bervariasi. Tapi margin subsidinya secara keseluruhan adalah tetap, yaitu Rp 1000,- per liter antara harga (jual) domestik dan harga pasar.
• Minyak tanah disubsidi dengan mekanisme harga tetap. Ini artinya harga minyak tanah akan tetap sama, sementara biaya subsidi keseluruhan akan bergantung pada perbedaan aktual antara harga pasar dengan harga domestik tahunan.

Kategori lain yaitu BBM Khusus Penugasan. Masuk ke dalam kategori ini adalah Bensin jenis Premium yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang dianggap terpencil atau sulit dijangkau. Meskipun BBM jenis ini diberi label non-subsidi, namun sebenarnya masih menerima subsidi untuk mengkompensasi biaya distribusi. target yang ingin dicapai pada dasarnya adalah harga dari BBM khusus penugasan di wilayah terpencil harus sama dengan BBM yang dijual di wilayah pusat seperti Jawa. Realisasi dari kategori ini kita kenal dengan istilah Kebijakan Satu Harga BBM.

Kategori ketiga, BBM Umum, adalah jenis BBM yang benar-benar tidak disubsidi. Masuk ke dalam kategori ini adalah BBM golongan Perta. Hanya saja, masih menurut Perpres 191/2014, Premium untuk wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) juga termasuk ke dalam kategori BBM Umum. Bahan bakar ini akan didistribusikan pada harga yang telah disesuaikan dengan harga pasar di wilayah Jawa-Madura-Bali, yang merupakan pusat populasi dan kegiatan ekonomi Indonesia. Jadi sebetulnya, BBM jenis Premium di wilayah Jamali bukanlah BBM bersubsidi.

Kelangkaan Premium dan Revisi Aturan
Realisasi Perpres 191/2014 ternyata menimbulkan masalah tersendiri. Yaitu kelangkaan Premium di Stasiun Pengisian Bahan-bakar Umum (SPBU) di wilayah Jamali. Kelangkaan ini sebetulnya cukup aneh karena berdasarkan regulasi tersebut Premium adalah jenis bahan bakar yang harganya sudah sesuai dengan harga keekonomian. Tidak disubsidi. Artinya Pertamina sebagai penyedia, mendapatkan keuntungan penuh dan tunai dari penjualan Premium sama seperti penjualan BBM non-subsidi lainnya.

Alasan demand yang menurun karena masyarakat beralih ke Pertalite dijadikan justifikasi bagi Pertamina untuk menghentikan penyaluran Premium ke lebih dari dua ribu SPBU di wilayah Jamali. Alasan ini masuk akal ketika selisih harga Premium dan Pertalite tidak seberapa jauh. Tapi menjadi tidak relevan ketika disparitas harga Pertalite - Premium semakin lebar, karena masyarakat cenderung kembali ke Premium. Dan saat akan beralih kembali inilah Premium sudah menghilang. Akhirnya Pertalite menjadi satu-satunya opsi BBM "murah" yang tersedia. Kondisi inilah yang sebenarnya memacu tingkat konsumsi Pertalite sekaligus menekan konsumsi Premium, yang terdokumentasi dalam statistik energi nasional pada rentang tahun 2015 - 2017.

Meski demikian, alasan yang paling realistis adalah Premium hilang karena faktor bisnis. Menjual bensin kelas Pertamax dan Pertalite lebih menguntungkan daripada Premium. Sehingga SPBU cenderung mengurangi bahkan menghapus Premium dan menggantikannya dengan Pertalite. Hal inilah yang menjadi salah satu temuan investigasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) beberapa waktu lalu.

Pemerintah kemudian merevisi regulasi lama (Perpres 191/2014) melalui penerbitan Perpres No. 43/2018 yang disahkan bulan Mei kemarin. Poin pentingnya ada 3:

1. Premium tetap dikategorikan sebagai BBM Khusus Penugasan, tapi tidak lagi terkategori sebagai BBM Umum. 
2. Wilayah Jamali tidak lagi dikecualikan dalam penyaluran BBM Khusus Penugasan. Pemerintah berhak mewajibkan Pertamina untuk menyalurkan Premium di wilayah ini.
3. Harga Premium di Jawa-Madura-Bali ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena statusnya yang sudah dialihkan sebagai BBM Khusus Penugasan saja.

Sampai sini kita simpulkan dulu wewenang penentu harga BBM. Harga Minyak Tanah, Solar, dan Premium ditentukan Menteri ESDM. Harga untuk jenis BBM selain yang tiga itu ditentukan oleh Pertamina atau penyalur BBM lainnya.

Lalu apakah dengan statusnya yang sekarang sebagai BBM Khusus Penugasan, harga Premium kembali disubsidi Pemerintah? Tidak. Karena skema subsidi BBM Khusus Penugasan tidak berubah, yaitu subsidi untuk kompensasi biaya distribusi BBM. Untuk wilayah Jamali, biaya penyaluran dan distribusi sudah termasuk ke dalam struktur harga jual eceran di SPBU. Artinya berapapun harga Premium yang ditetapkan oleh Pemerintah, itu sudah pada tingkat harga keekonomian yang berbasis pada indeks harga pasar.
  

Belakangan ini BUMN penyedia listrik negara (PLN) tampak gencar berkampanye untuk mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi listrik. Promosi yang ditawarkan ke masyarakat antara lain kemudahan untuk pemasangan sambungan listrik baru (PSB), penambahan daya pelanggan, dan berbagai ajakan lainnya. Intinya, masyarakat harus pakai listrik lebih banyak. Padahal dulu konsumen dianjurkan untuk berhemat dan efisien. Kenapa? Mari kita bahas dalam konteks sistem Jawa – Bali.

Sistem tenaga listrik Jawa – Madura – Bali (Jamali) merupakan sistem pasokan daya listrik terbesar di Indonesia. Sistem ini memiliki total kapasitas pembangkit terpasang di tahun 2016 sebesar 33,23 GW dengan profil beban puncak 25,05 GW, serta marjin cadangan (reserve margin) eksisting sebesar 8,18 GW atau sekira 32,6% dari total daya mampu netto.

Permintaan listrik tahunan eksisting pada sistem interkoneksi Jamali mencapai 177 TWh. Dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 6,1% per tahun, diperkirakan pada tahun 2027 permintaan energi listrik pada sistem ini akan mencapai angka 301 TWh. Pertumbuhan permintaan ini di-drive oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan rata-rata sebesar 5,8% per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 29.046 MW pembangkit tambahan diperkirakan akan masuk ke dalam sistem interkoneksi Jamali hingga tahun 2027. Perkiraan kapasitas tambahan ini lebih kecil sekitar 10 GW dibandingkan perkiraan kebutuhan penambahan pembangkit pada tahun sebelumnya.  Dari 29 GW yang direncanakan, 69,9% diantaranya merupakan pembangkit berbasis batubara, 22,9% berbasis gas, dan 7,2% lainnya merupakan pembangkit listrik tenaga air.

Berdasarkan pada rencana pembangunan dan kondisi eksisting di atas, diperkirakan pada tahun 2027 sistem interkoneksi Jamali akan ditopang oleh pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas terpasang sekira 64,3 GW. Dimana 40,8 GW atau 63,4% diantaranya merupakan PLTU batubara.

Pertumbuhan Di Bawah Perkiraan

Pertumbuhan ekonomi merupakan penggerak utama pertumbuhan konsumsi energi listrik. Pada perencanaan penyediaan tenaga listrik, perkiraan kebutuhan inilah yang menjadi dasar penentuan kapasitas pembangkit listrik yang harus dibangun.

Lima tahun silam, peningkatan konsumsi melampaui penambahan kapasitas pembangkit yang masuk ke sistem interkoneksi Jamali. Ada berbagai faktor penyebabnya. Di antaranya adalah mundurnya jadwal penyelesaian dan commissioning pembangkit-pembangkit listrik dalam Fast Track Program (FTP) Tahap I dan II. Namun 3 tahun berselang, kondisi justru berbalik. Bertambahnya jumlah dan kapasitas pembangkit yang masuk ke grid melebihi pertumbuhan konsumsi. Kondisi ini menciptakan marjin cadangan sebesar 32,6%.

Dalam sudut pandang perencanaan supply – demand tenaga listrik ada tiga pendekatan untuk menentukan marjin cadangan. Pertama, marjin cadangan ditentukan setara dengan kapasitas pembangkit terbesar dalam sistem interkoneksi. Kedua, marjin cadangan dihitung berdasarkan LOLP (Loss of Load Probability). Pendekatan ketiga, margin cadangan ditentukan sebesar 30% dari daya mampu netto pada sistem interkoneksi. Jadi rentang sebesar 8,18 GW dari beban puncak sistem Jamali memang sudah melampaui ambang batas maksimum perencanaan. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional berperan dalam kondisi ini.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 tercatat sebesar 5,56%. Di tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 5,02%. Menginjak tahun pertama pemerintahan Jokowi, yakni tahun 2015, tingkat pertumbuhan kembali anjlok hingga tercatat hanya sebesar 4,79%. Selanjutnya, meski masih terbilang kecil, pertumbuhan ekonomi Indonesia terangkat ke kisaran 5,03% di tahun 2016, dan sebesar 5,07% pada tahun 2017.

Di sisi lain, target pertumbuhan yang diasumsikan dalam dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tergolong optimis. Sebagaimana telah disinggung di atas, asumsi pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional yaitu 5,8% per tahun. Asumsi pertumbuhan rata-rata kebutuhan listrik Jamali adalah 6,1% per tahun. Angka-angka ini jauh berada di atas realisasinya. Jika tidak ada monitoring dan koreksi tahunan terhadap asumsi penggerak ini, maka jurang antara permintaan dan pasokan listrik di sistem Jamali akan semakin lebar.

Unit Commitment akan menjadi imbas persoalan ini. Unit Commitment adalah rentang optimal pasokan tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan. Konstrainnya dua: biaya dan pendapatan. Biasanya pembangkit memiliki batas minimum produksi listrik. Jika produksinya di bawah batas itu maka listrik yang diproduksi tidak lagi ekonomis, bagi produsen. Bila selisih antara beban puncak dan daya mampu sistem tenaga listrik semakin besar, maka mau tidak mau pasokan harus dikurangi. Jika ternyata kebutuhan dari satu pembangkit di bawah komitmennya, maka lebih baik pembangkit diistirahatkan daripada berproduksi tapi merugi dari sisi biaya operasi. Hal ini akan menjadi masalah bagi produsen listrik dan penyedia jaringannya. Sebab semua entitas penyedia listrik, baik BUMN maupun swasta, merupakan entitas bisnis. Tujuannya mendatangkan keuntungan dari aktivitasnya.

Di samping malperforma pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi, faktor lain seperti harga energi dan disrupsi sektor pasokan listrik juga bisa berpengaruh pada tidak tercapainya target konsumsi. Akibatnya pasokan eksisting berlebih. Rencana penambahan unit pembangkit listrik, khususnya milik swasta (IPP), juga terancam karena demand-nya tidak tumbuh seperti yang diharapkan.

Walhasil, opsi mendorong konsumsi listrik menjadi hal yang paling logis bagi Pemerintah dan PLN sebagai jalan keluar bagi soalan ini. Materi kampanye yang akan dikedepankan tak akan jauh seputar indeks konsumsi energi masyarakat yang masih rendah. Kebijakan lain seperti regulasi terkait mobil listrik juga tampaknya akan diakselerasi. Tujuannya ya itu tadi, meningkatkan konsumsi listrik. Jawa - Bali menjadi fokus karena lebih dari separuh kebutuhan listrik nasional ada di sini. Jadi begitulah. Kalau dulu masyarakat disuruh berhemat, sekarang justru dianjurkan jor-joran pakai listrik. Meski harga listrik kian tak pasti.

Golongan pelanggan listrik rumah tangga akan disederhanakan menjadi dua, yaitu pelanggan dengan daya tersambung 4.400 VA dan 13.200 VA. Demikian pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan baru-baru ini.

Hal ini tentu saja mengundang kebingungan di tengah masyarakat, utamanya pelanggan listrik rumah tangga yang golongannya akan dihilangkan. Dan kekhawatiran terbesarnya adalah tentang tarif. Tak lama berselang Kementerian ESDM menanggapi dengan menyatakan tak akan menaikkan tarif listrik berkenaan dengan penyederhanaan ini.

Tapi benarkah langkah pemerintah ini hanya sebatas penyederhanaan kelas pelanggan dan bukan penyetaraan tarif listrik? Diskursus di kalangan praktisi dan pengambil kebijakan itu sendiri sebetulnya cenderung bermuara pada penyetaraan tarif listrik. Satu harga untuk kelas pelanggan rumah tangga non-subsidi. Hanya saja dengan cara yang tidak secara langsung "menyakiti" rakyat.

Secara logika, memang cukup aneh jika pelanggan dengan golongan sama ternyata membayar ongkos listrik yang berbeda. Dugaan saya hal ini cuma untuk menjaga citra pemerintah yang, usai pembahasan APBN 2018 beberapa waktu lalu, terlanjur menyatakan tak akan menaikkan harga listrik. Begitu juga saat gonjang-ganjing kondisi keuangan finansial PLN yang ditengarai profit bisnisnya merosot tajam hingga ke level Rp 2 triliun saja. Tarif listrik tak akan naik, kata pemerintah.

Meski demikian, penyamaan harga listrik untuk kelas pelanggan rumah tangga tak mungkin terelakkan. Liberalisasi jalan terus. "Masyarakat tidak boleh manja", masih ingat Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang begitu?. Entah sekarang, atau tahun depan, harga pasti sama rata. Tinggalah para politisi pendukung pemerintah berhitung kapan waktu yang tepat untuk mengeksekusi.

Siapakah yang sangat terdampak dengan pergeseran harga listrik? Mereka adalah pelanggan kelas R1 - 900 VA yang diklasifikasikan sebagai RTM (Rumah Tangga Mampu). Jika penyederhanaan golongan sambungan diikuti dengan penyamaan tarif, pelanggan R1 - 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.500 VA masih bisa bernafas panjang. Sejak rilis Permen ESDM 31/2014 tentang tarif tenaga listrik, pelanggan dengan golongan itu sudah lebih dulu di-"geser" tarifnya sesuai dengan nilai keekonomian.

Linimasa penyesuaian tarif listrik golongan R1 - 900 VA.

Sedang untuk R1 - 900 VA baru awal tahun 2017 ini mengalami penyesuaian harga, dan sampai saat ini (belum setahun) sudah tiga kali harga berganti dengan tingkat kenaikan kumulatif lebih dari seratus persen. Jika setelah penyederhanaan golongan pelanggan ini, harga kembali disesuaikan, lengkaplah sudah penderitaan.

Bukannya apa-apa, golongan inilah yang sebetulnya paling rentan terhadap perubahan harga listrik. Mengaku miskin tidak bisa, tapi dari segi keuangan juga morat-marit. Jika misalkan semula pengeluaran listrik mereka rerata Rp 100.000,- per bulan, dengan kebijakan penyesuaian eksisting saja mereka sudah harus mengeluarkan lebih dari dua kali lipatnya.

Simulasi kenaikan pengeluaran listrik rumah tangga.

Jadi saya menilai langkah pemerintah kali ini sudah WTF (Way Too Far). Lebay. Tidak peka. Ada lebih dari 14 juta rumah tangga pelanggan listrik dengan kategori R1 - 900 VA non-subsidi. Jika anggota rumah tangga diasumsikan ada empat orang, berarti ada 50 juta jiwa lebih yang akan terdampak dari kebijakan ini.

Memang, Pemerintah jaman now dituntut untuk kerja cepat, efektif dan efisien. Tapi juga jangan gegabah dalam memutuskan sebuah kebijakan. Apalagi yang dampaknya langsung mengena ke masyarakat luas. Intinya, timbang-timbang dahulu rencana itu dan jangan bertindak WTF.

---
Update:
Selasa (14/11), skema penyederhanaan golongan diubah menjadi:
>  900 VA (RTM) dinaikkan ke 1.300 VA
> 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 VA dinaikkan ke 5.500 VA